Satu Tahun KDMP: Bantu Ekonomi, Hadapi Tantangan Lapangan

Perkembangan dan Tantangan Koperasi Desa Merah Putih di Yogyakarta

Menjelang satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perhatian publik semakin tertuju pada efektivitas berbagai program prioritas pemerintah. Salah satu inisiatif yang menjadi perhatian adalah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). KDMP dirancang untuk membangun kemandirian ekonomi desa, menyalurkan subsidi secara tepat sasaran, serta memperkuat peran koperasi sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.

Namun, bagaimana realitasnya di lapangan? Apakah KDMP benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat atau justru terhambat oleh minimnya modal, tumpang tindih regulasi, dan kurangnya dukungan institusional?

Perkembangan KDMP Sinduadi

KDMP percontohan di Kalurahan Sinduadi, Sleman, resmi beroperasi pada 1 Juli 2025 dan diresmikan langsung oleh Presiden secara daring. Ketua KDMP Sinduadi, Kliwon Suhirman, mengatakan koperasi yang dipimpinnya mulai menunjukkan perkembangan meski belum signifikan.

Kliwon menjelaskan, KDMP Sinduadi tidak lahir dengan mudah. Modal awalnya berasal dari akumulasi program pengentasan kemiskinan masa lalu seperti P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan, yang kemudian dikembangkan menjadi koperasi simpan pinjam berbadan hukum.

“Modal awal kami berasal dari akumulasi dana USP sejak 2004 hingga 2014 sebesar Rp 1,1 miliar. Tahun 2025 menjadi Rp 1,7 miliar, itu yang kami gunakan sebagai modal awal KDMP,” ujarnya.

Jumlah anggota meningkat dari 955 orang pada 1 Juli menjadi 1.368 anggota. Masyarakat mulai merasakan manfaat nyata, meski perjalanan tidak selalu mulus.

Saat ini, KDMP Sinduadi telah mengoperasikan lima dari tujuh unit usaha, mulai dari gerai sembako yang bermitra dengan Bulog dan ID Food, hingga distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi sebanyak 60 tabung per minggu. Petani juga dapat mengakses pupuk subsidi langsung dari koperasi dengan harga sesuai HET. Namun, sistem keanggotaan diterapkan untuk penyaluran subsidi seperti pupuk, gas, dan minyak goreng. Masyarakat umum tetap bisa membeli, tetapi anggota menjadi prioritas utama.

Dua unit usaha lain, yakni apotek dan klinik, belum dapat beroperasi secara mandiri karena keterbatasan tenaga profesional dan pendanaan.

Tantangan dan Dampak Nyata KDMP

Kliwon menilai, kelompok petani menjadi pihak yang paling merasakan manfaat KDMP, terutama dalam ketersediaan pupuk subsidi.

“Petani mengambil pupuk di sini sesuai harga subsidi, tidak lebih dari HET. Sekarang ada 128 petani terdaftar yang mengambil pupuk di sini,” ungkapnya.

Bagi pelaku UMKM seperti warung makan dan angkringan, KDMP membantu menjaga stabilitas harga bahan baku seperti beras, tepung, dan minyak goreng. KDMP juga membuka peluang kerja tidak langsung melalui fasilitas pinjaman modal usaha bagi anggota.

“Kalau buka angkringan atau warung, bahan bisa didapat dari sini. Atau modalnya kami bantu melalui pinjaman untuk anggota,” kata Kliwon.

Namun, keterbatasan modal menjadi tantangan utama. KDMP Sinduadi membutuhkan tambahan pendanaan agar dapat berkembang lebih jauh.

“Tantangannya bagi kami adalah pendanaan. Kami ingin ada suntikan dana agar kepercayaan masyarakat semakin tinggi,” ujarnya.

Kliwon menambahkan, kerja sama dengan mitra seperti ID Food atau Intimart hanya bersifat cash tempo. Setelah pembayaran dilakukan, koperasi sulit melakukan restock karena dana terbatas. Hal ini menghambat siklus operasional, sementara beberapa unit seperti klinik dan apotek belum dapat berjalan penuh karena keterbatasan SDM dan biaya tenaga profesional.

Ia berharap pemerintah tidak hanya meluncurkan program, tetapi juga memberikan pendampingan dan regulasi yang lebih fleksibel.

Cerita dari KDMP Tamanmartani

Ketua KDMP Kalurahan Tamanmartani, Mawardi, menyampaikan hal serupa. Koperasi yang dipimpinnya mencatat pertumbuhan anggota dan aktivitas usaha yang cukup menggembirakan sejak resmi beroperasi pada 23 Juni 2025.

Namun, keterbatasan modal, pasokan barang, dan regulasi yang dinilai memberatkan masih menjadi tantangan besar.

“Progress-nya sudah ada, tapi belum bisa lari. Hampir semua unit usaha sudah jalan, tapi belum maksimal. Simpan pinjam belum bisa berjalan karena mengacu pada Permenkop Nomor 8 Tahun 2023 yang mensyaratkan modal minimal Rp 500 juta dan pengurus tersertifikasi. Padahal kami pengurus baru, belum mampu bayar pelatihan,” ujarnya.

Menurut Mawardi, biaya sertifikasi cukup tinggi, yakni sekitar Rp 3,5 juta per orang. Modal awal KDMP Tamanmartani sebesar Rp 113 juta berasal dari simpanan pokok dan wajib anggota tanpa dukungan bantuan pemerintah.

Dalam waktu kurang dari empat bulan, koperasi ini berhasil menyalurkan 80 ton pupuk bersubsidi berkat dukungan PT Pupuk Indonesia. Selain itu, KDMP Tamanmartani telah membuka lima gerai, yakni gerai sembako, gerai sarana produksi pertanian (saprotan), gerai simpan pinjam, klinik, dan apotek. Namun, tidak semua unit dapat berjalan optimal.

Unit usaha saprotan menjadi yang paling aktif karena didukung kelompok tani dan gapoktan. Sementara pasokan barang kebutuhan pokok seperti Minyakita dan LPG masih tersendat.

“ID Food dan Bulog belum lancar seperti yang kami harapkan. Ketika butuh 100 karton Minyakita, kami hanya dapat 30 karton. Itu pun beberapa bulan terakhir tidak dapat lagi, sehingga anggota kecewa,” ujarnya.

Sebagai koperasi percontohan, Mawardi berharap pemerintah memberikan kemudahan dan dukungan nyata agar KDMP bisa berkembang sesuai arahan Presiden. Ia juga menekankan pentingnya pembinaan, monitoring, serta dukungan dari BUMN dan dinas terkait.

“Kalau teman-teman BUMN benar-benar mau mendukung, koperasi bisa berjalan maksimal,” katanya.

Ia mengingatkan, komitmen bersama sangat penting agar inisiatif KDMP tidak berhenti sebagai simbol semata.

Meski begitu, Mawardi mengakui KDMP membantu mempermudah akses kebutuhan usaha bagi masyarakat kecil, terutama pelaku UMKM. Dengan sistem berbasis anggota, KDMP mendorong ekonomi masyarakat dari bawah—bukan hanya sebagai konsumen, tetapi juga bagian dari sistem usaha berkelanjutan.