Kemenperin: Insentif Dibutuhkan untuk Lindungi Tenaga Kerja di Industri Otomotif

Kebutuhan Insentif untuk Memperkuat Industri Otomotif

Kementerian Perindustrian menilai bahwa saat ini industri otomotif membutuhkan sejumlah insentif guna memperkuat ekosistemnya dari hulu hingga hilir. Insentif tersebut bertujuan untuk menjaga utilisasi produksi, melindungi investasi dan pekerja industri dari risiko PHK, serta meningkatkan daya saing produk otomotif dalam negeri.

Meskipun penjualan kendaraan listrik (EV) mengalami peningkatan signifikan, kenaikan tersebut sebagian besar berasal dari kendaraan EV impor. Dari total penjualan kendaraan EV pada tahun 2025 sebesar 69.146 unit, sebanyak 73 persen merupakan kendaraan EV impor. Hal ini berarti nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja dari segmen ini justru berada di luar negeri.

Sementara itu, segmen kendaraan lain yang diproduksi dalam negeri dan memiliki pangsa terbesar dalam pasar industri otomotif nasional terus mengalami penurunan penjualan yang signifikan. Bahkan, angka penjualan jauh di bawah jumlah produksi pada segmen tersebut.

“Jadi, keliru jika kita menyatakan industri otomotif sedang dalam kondisi kuat hanya dengan mengandalkan indikator pertumbuhan kendaraan pada segmen tertentu,” ujar Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief.

Menurut Febri, penurunan tajam penjualan kendaraan bermotor roda empat jauh di bawah angka produksinya, sementara penjualan kendaraan EV impor naik tajam, adalah fakta yang tidak bisa dihindari. Fakta ini harus menjadi indikator utama pertumbuhan industri otomotif nasional saat ini. Oleh karena itu, Kemenperin menilai bahwa dibutuhkan insentif untuk membalikkan situasi tersebut.

Selain itu, banyaknya pameran bukan berarti menunjukkan bahwa industri otomotif sedang kuat. Kuat tidaknya industri otomotif nasional hanya bisa disimpulkan berdasarkan data penjualan dan produksi otomotif.

“Banyaknya pameran otomotif di berbagai tempat Indonesia juga bukan ukuran industri otomotif sedang kuat. Sebaliknya, banyak pameran otomotif adalah upaya dan perjuangan industri untuk tetap mempertahankan demand di tengah anjloknya penjualan domestiknya dan sekaligus melindungi pekerjanya dari PHK,” jelas Febri.

Data Penjualan dan Produksi yang Menunjukkan Tantangan

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat bahwa penjualan mobil selama Januari-Oktober 2025 secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) hanya sebanyak 634.844 unit. Angka ini turun 10,6 persen dibanding tahun lalu yang mencapai 711.064 unit. Sedangkan secara retail sales (penjualan dari dealer ke konsumen), tercatat sebanyak 660.659 unit pada Januari-Oktober 2025. Angka ini turun 9,6 persen dari tahun lalu yang mencapai 731.113 unit.

Kemenperin menegaskan bahwa insentif otomotif menjadi instrumen krusial dalam upaya memulihkan pasar kendaraan bermotor sekaligus menjaga keberlangsungan industri otomotif nasional.

Febri menyatakan, kebijakan insentif tidak hanya penting bagi pelaku industri, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai konsumen. Insentif akan menciptakan ruang bagi penurunan harga kendaraan, memperbaiki sentimen pasar, serta mempertahankan daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah dan pembeli mobil pertama yang sangat sensitif terhadap perubahan harga.

Penurunan Produksi dan Penjualan yang Mengkhawatirkan

Data yang dihimpun Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Oktober 2025, penjualan wholesales kendaraan bermotor mencapai 635.844 unit atau turun 10,6 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, produksi kendaraan juga mengalami penurunan menjadi 957.293 unit dari 996.741 unit pada 2024.

Penurunan paling dalam terjadi pada segmen kendaraan yang justru menjadi tulang punggung industri otomotif nasional, yaitu segmen entry (OTR < Rp200 juta) yang anjlok hingga 40%, segmen low (Rp200–400 juta) yang merosot 36 persen, serta segmen kendaraan komersial yang turun 23 persen.

Menurut Febri, pelemahan pasar yang terjadi secara simultan dapat berdampak pada penurunan utilisasi pabrik, penurunan investasi, serta berpotensi mengancam keberlanjutan lapangan kerja di industri otomotif dan sektor komponen.

Dukungan dari Komunitas Otomotif

Dukungan terhadap rencana pemberian insentif juga datang dari berbagai komunitas otomotif. Founder Xpander Mitsubishi Owners Club (X-MOC) Sonny Eka Putra mengatakan, insentif seharusnya melihat kebutuhan tiap segmen secara spesifik, bukan diberlakukan secara menyeluruh. Dukungan fiskal dari pemerintah harusnya menyasar kendaraan untuk kelas menengah ke bawah.

“Kalau saya melihatnya case by case. Ini sebetulnya juga berlaku untuk mobil listrik. Maksudnya insentif itu diperlukan untuk mobil kalangan menengah ke bawah biar tepat sasaran. Kalau yang di segmen atas itu nggak wajib malah,” tuturnya.

Sonny mencontohkan, mobil hybrid yang biasanya memiliki harga lebih tinggi, rasanya wajar jika tidak diberi insentif. “Mobil hybrid saja sebetulnya harganya biasanya lebih mahal. Baru yang kemarin keluar Veloz harganya di bawah Rp 300 juta. Tapi yang pasti mobil menengah ke atas itu memang jangan sampai ada insentif, karena dianggap mereka (konsumen) mampu membeli,” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Dewan Pengawas Calya Sigra Club (Calsic) Ryan Cayo. Ia menilai insentif otomotif tidak semata-mata “diskon” bagi produsen, melainkan stimulus untuk menjaga pergerakan ekosistem otomotif dari hulu ke hilir.

“Komunitas melihat bahwa wacana insentif, apapun bentuknya, idealnya tidak hanya dilihat sebagai ‘diskon’ bagi industri, tetapi sebagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ekosistem otomotif tetap bergerak. Ketika pemerintah menyampaikan sinyal berbeda, hal itu membuat pelaku usaha hingga konsumen lebih berhati-hati dan ini bisa makin memperlambat pemulihan pasar,” kata Cayo.