Trump Desak Netanyahu Ubah Kebijakan Tepi Barat, Perdamaian Gaza Terancam

Kekerasan di Tepi Barat dan Peringatan dari Pihak AS

Peningkatan kekerasan di wilayah Tepi Barat telah menjadi perhatian serius bagi pihak internasional, termasuk Amerika Serikat. Gedung Putih menganggap bahwa situasi ini dapat mengganggu upaya perdamaian antara Israel dan Palestina, khususnya dalam implementasi perjanjian perdamaian Gaza. Selain itu, peningkatan ketegangan juga berpotensi menghambat perkembangan Kesepakatan Abraham, yang merupakan inisiatif penting dalam hubungan diplomatik antar negara-negara Timur Tengah.

Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, bersama dengan para penasihat utamanya, meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk meninjau kebijakan Israel di Tepi Barat. Hal ini disampaikan oleh seorang pejabat AS dan sumber lain yang memiliki akses informasi langsung. Wilayah Tepi Barat, yang rumah bagi 2,7 juta warga Palestina, selama ini menjadi fokus utama dalam rencana pembentukan negara Palestina di masa depan.

Menurut pejabat AS, tindakan provokatif di Tepi Barat dapat merusak upaya perdamaian dan memperburuk situasi politik di kawasan. Dalam sebuah pernyataan, mereka menyebutkan bahwa Trump dan timnya khawatir terhadap kekerasan pemukim terhadap warga sipil Palestina serta ketidakstabilan keuangan Otoritas Palestina. Selain itu, perluasan permukiman Israel juga menjadi isu kritis yang dikhawatirkan.

Pentingnya Mengubah Kebijakan di Tepi Barat

Pesan AS adalah bahwa perubahan arah kebijakan di Tepi Barat sangat penting untuk memperbaiki hubungan Israel dengan negara-negara Eropa. Di sisi lain, hal ini juga diharapkan dapat membantu memperluas Kesepakatan Abraham, yang telah menjadi dasar kerja sama antara beberapa negara Timur Tengah.

Netanyahu sendiri mengaku sangat menentang kekerasan pemukim dan menyatakan akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, sampai saat ini, tindakan nyata yang dilakukan masih dinilai kurang efektif oleh banyak pihak.

Serangan Terhadap Warga Palestina di Tepi Barat

Serangan terhadap warga Palestina di Tepi Barat semakin meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu contohnya adalah serangan yang terjadi pada hari Selasa (23/12/2025), di mana para pemukim Israel menyerang sebuah rumah warga Palestina di wilayah selatan Tepi Barat. Mereka memasuki rumah, membunuh domba, dan melukai hewan lainnya. Selain itu, pintu dan jendela rumah rusak, serta gas air mata ditembakkan ke dalam rumah, menyebabkan tiga anak Palestina di bawah usia 4 tahun harus dirawat di rumah sakit.

Polisi Israel mengklaim telah menangkap lima pemukim atas dugaan memasuki wilayah tanpa izin, merusak properti, dan menggunakan semprotan merica. Rekaman CCTV yang dibagikan oleh Komisi Perlawanan Tembok dan Pemukiman menunjukkan lima pemukim bertopeng dengan pakaian gelap mendekati rumah dan masuk. Video tersebut menampilkan suara pecahan kaca dan suara binatang, sedangkan foto-foto pascakejadian menunjukkan kerusakan yang parah pada rumah dan hewan ternak.

Selama musim panen zaitun pada Oktober 2025, rata-rata delapan serangan setiap hari dilaporkan terjadi di Tepi Barat. Angka ini mencerminkan tingkat kekerasan yang tinggi, terutama jika dibandingkan dengan data yang dikumpulkan oleh kantor kemanusiaan PBB sejak 2006.

Pembangunan Rumah di Tepi Barat

Israel telah memberikan persetujuan untuk pembangunan 764 unit rumah baru di tiga permukiman Yahudi di Tepi Barat. Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran karena dianggap sebagai langkah menuju aneksasi de facto wilayah Palestina. Kelompok pengawas antipemukiman seperti Peace Now menyebut keputusan ini sebagai bentuk ketidakadilan yang memperkuat rezim apartheid yang tidak sah.

Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menyatakan bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat keberlanjutan kehidupan, keamanan, dan pertumbuhan di wilayah tersebut. Hingga saat ini, total unit perumahan yang disetujui di Tepi Barat mencapai 51.370 unit sejak Smotrich menjabat.

Mayoritas komunitas internasional menganggap permukiman di Tepi Barat ilegal menurut hukum internasional. Dewan Keamanan PBB juga telah mengeluarkan banyak resolusi yang menentang perluasan permukiman tersebut. Pada Agustus 2025, otoritas Israel menyetujui proyek pemukiman kontroversial yang akan membagi wilayah tersebut menjadi dua bagian.

Wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza telah direbut oleh Israel dalam perang tahun 1967. Saat ini, lebih dari 500.000 orang Yahudi tinggal di Tepi Barat, sementara lebih dari 200.000 orang tinggal di Yerusalem Timur yang diperebutkan. Gencatan senjata yang dimediasi AS di Gaza menyerukan penarikan pasukan Israel, tetapi tidak menyebutkan pembangunan kembali permukiman.