Kaleidoskop OTT KPK 2025: Bupati Bekasi dan Ayahnya Ditangkap sebagai Broker Suap

KPK Ungkap Ratusan Tersangka Korupsi Sepanjang 2025

Korupsi di berbagai daerah dan instansi terus menjadi perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam satu tahun terakhir, lembaga anti rasuah ini telah menetapkan ratusan tersangka yang terlibat dalam berbagai perkara korupsi. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan bahwa selama 2025, KPK telah menetapkan sebanyak 118 tersangka dari berbagai kasus yang berbeda.

Fitroh menjelaskan bahwa jumlah tersebut tidak hanya berasal dari satu kasus saja, melainkan mencakup berbagai dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, KPK juga melakukan sebelas operasi tangkap tangan (OTT) pada tahun ini, yang menunjukkan komitmen lembaga tersebut untuk memerangi praktik korupsi secara aktif.

Kerugian Negara yang Dapat Dipulihkan

Selain menetapkan tersangka, KPK juga berhasil memulihkan kerugian negara akibat tindakan korupsi. Total uang yang kembali ke negara mencapai Rp1,53 triliun. Angka ini dinilai sebagai yang terbesar dalam lima tahun terakhir. Fitroh menegaskan bahwa upaya pemulihan kerugian negara akan terus ditingkatkan di masa mendatang.

Daftar OTT KPK Sepanjang 2025

Berikut adalah rangkuman 11 operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK sepanjang tahun 2025:

1. Ogan Komering Ulu

Pada Maret 2025, KPK melakukan OTT di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Delapan orang ditangkap, namun hanya enam yang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini berkaitan dengan penerimaan suap di Dinas PUPR OKU. Beberapa pejabat seperti mantan Kepala Dinas PUPR OKU, Nopriansyah, serta beberapa anggota DPRD dan pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka.

2. Sumatera Utara

Pada 26 Juni 2025, KPK menangkap lima tersangka suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut. Para tersangka termasuk Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting dan beberapa direksi perusahaan swasta.

3. Kolaka Timur

Operasi OTT di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pada 7 Agustus 2025 menghasilkan penangkapan terhadap Bupati Kolaka Timur nonaktif Abdul Azis serta sejumlah pejabat lainnya. Kasus ini berkaitan dengan dugaan suap dalam proyek RSUD Kolaka Timur.

4. Jakarta

Pada 13 Agustus 2025, KPK melakukan OTT di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan. Direktur Utama PT Inhutani V, Dicky Yana Rady, serta beberapa staf perizinan SB Grup disangkakan sebagai tersangka.

5. Jakarta

Pada 20 Agustus 2025, KPK menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan terkait dugaan korupsi sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sejumlah pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan juga ditetapkan sebagai tersangka.

6. Riau

Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dan beberapa pejabat lainnya ditangkap dalam OTT di Provinsi Riau pada 3 November 2025. Mereka diduga terlibat dalam dugaan pemerasan di Pemprov Riau.

7. Ponorogo

Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko terciduk dalam OTT di Ponorogo, Jawa Timur pada 7 November 2025. Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo dan beberapa pihak swasta juga ditangkap.

8. Lampung

Pada 9 Desember 2025, KPK melakukan OTT di Kabupaten Lampung Tengah. Bupati setempat Ardito Wijaya beserta tiga orang lainnya ditahan karena dugaan suap pengadaan barang dan jasa.

9. Banten

KPK melakukan OTT di Tangerang, Banten pada 17 Desember 2025. Sembilan orang yang ditangkap termasuk jaksa dan pihak swasta, tetapi kasus ini diserahkan kepada Kejagung.

10. Hulu Sungai Utara

Operasi OTT di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan pada 18 Desember 2025 menangkap tiga jaksa yang diduga terlibat dalam pemerasan penanganan kasus.

11. Bekasi

Pada 18 Desember 2025, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang terjaring OTT bersama ayahnya dan seorang pihak swasta. Mereka diduga terlibat dalam dugaan suap proyek di Kabupaten Bekasi.

Langkah Berkelanjutan untuk Pemberantasan Korupsi

KPK menegaskan bahwa tindakan penindakan bukanlah akhir dari upaya pemberantasan korupsi. Hasil dari setiap OTT akan menjadi dasar untuk mendorong perbaikan sistem, tata kelola, dan pengawasan agar praktik korupsi tidak terulang. Fitroh menyatakan bahwa KPK akan terus meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam menjalankan tugasnya.