Ratusan Kader Posyandu Biak Numfor Miliki Payung Hukum Jelas

Peran Posyandu yang Berkembang dan Regulasi yang Diperlukan

Posyandu di Kabupaten Biak Numfor kini mengalami transformasi signifikan dalam perannya. Tidak hanya menjadi tempat pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, kini Posyandu telah berubah menjadi subjek layanan lintas sektor yang mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban lingkungan masyarakat, dan sosial. Perubahan ini didorong oleh adanya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 yang memberikan wewenang lebih luas kepada Posyandu.

Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor saat ini sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang pengelolaan Posyandu sebagai dasar hukum untuk memperkuat peran, hak, dan kewajiban para kader Posyandu. Hal ini dilakukan karena hingga saat ini belum ada regulasi yang jelas mengatur tentang hak dan kewajiban kader Posyandu yang tersebar di 19 distrik dengan total 1.485 kader.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Biak Numfor, Rahmat Parlindungan, menjelaskan bahwa regulasi ini diperlukan karena perlu adanya standarisasi layanan di 297 titik Posyandu yang ada. Ia juga menyatakan bahwa sekitar 90 persen dari jumlah kader tersebut sudah lanjut usia, sehingga perlu adanya kebijakan yang dapat mendukung dan memastikan kelangsungan layanan.

Pembentukan Tim Pembina dan Pengembangan Keterampilan Kader

Dalam rancangan regulasi ini akan diatur pembentukan Tim Pembina (TP) Posyandu mulai dari tingkat kabupaten, distrik hingga kampung. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan Posyandu yang lebih terstruktur dan efektif. Selain itu, kader Posyandu juga diminta untuk menguasai 25 keterampilan dasar agar bisa mendapatkan sertifikasi PIN (Purwa, Madya, Utama). Sertifikasi ini tidak hanya menunjukkan tingkatan kemampuan kader, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

Perubahan konsep Posyandu ini juga mendorong transformasi menjadi Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP), yang berarti Posyandu harus mampu melayani berbagai kalangan masyarakat, termasuk remaja dan lansia. Hal ini sangat penting mengingat peran Posyandu yang semakin luas dan kompleks.

Insentif dan Dukungan Pemerintah Daerah

Selain itu, Dinas Kesehatan juga berharap regulasi ini dapat membantu disiplin tenaga kesehatan, khususnya bidan, agar hadir dalam setiap kegiatan Posyandu. Pemerintah daerah juga telah mengalokasikan anggaran insentif kader melalui anggaran kelurahan dan dana desa. Meskipun besaran insentif masih sama dengan tahun sebelumnya, pemerintah berencana meningkatkannya secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Kehadiran Posyandu sangat penting dalam mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, terutama untuk kesehatan ibu, anak, dan lansia. Layanan yang disediakan oleh Posyandu meliputi kesehatan ibu dan anak, gizi (penimbangan, deteksi dini stunting, Pemberian Makanan Tambahan), imunisasi, KB, penanggulangan diare, dan deteksi dini penyakit.

Biak Numfor yang terdiri dari 257 kampung memiliki 297 Posyandu dan 21 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Keberadaan Posyandu sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama di daerah dengan akses transportasi sulit seperti di Pulau Numfor atau distrik-distrik pinggiran lainnya seperti Distrik Biak Barat dan Distrik Biak Utara.