Akademisi Desa Santing Losarang Diduga Lakukan Penggelapan, Penasihat Hukum Awasi Pemeriksaan Korban

Penipuan dan Penggelapan yang Menyeret Akademisi di Indramayu Masuk Tahap Penyelidikan

Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan seorang akademisi di Kabupaten Indramayu kini sedang dalam proses penyelidikan oleh aparat kepolisian. Kejadian ini berawal dari laporan resmi yang diajukan oleh Bendahara DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Indramayu, Haji Ambyah, yang mengaku mengalami kerugian materiil akibat tindakan terlapor.

Haji Ambyah telah menjalani pemeriksaan perdana di Markas Kepolisian Resor (Polres) Indramayu pada pekan ini. Selama proses pemeriksaan, penyidik mengajukan sekitar 30 pertanyaan untuk menggali informasi mengenai kronologi peristiwa serta mengumpulkan keterangan awal dari pelapor. Pemeriksaan ini menjadi langkah awal dalam menentukan arah penyelidikan dan kemungkinan penetapan status hukum terhadap terlapor.

Dugaan pelaku adalah Samsul Anwar, seorang dosen di Universitas Wiralodra (Unwir) Indramayu. Nama tersebut menjadi sorotan karena latar belakangnya sebagai akademisi yang seharusnya menjadi teladan dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Namun, hingga saat ini, pihak terlapor belum memberikan keterangan resmi kepada media terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Kuasa hukum korban, Haji Syafrudin, S.H., M.TJ., CPM, menyatakan bahwa laporan kliennya merujuk pada dugaan pelanggaran Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), masing-masing terkait tindak pidana penipuan dan penggelapan. Ia menegaskan bahwa kasus ini tidak bisa dipandang sebagai masalah pribadi semata, karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kepercayaan yang berdampak pada kerugian finansial korban.

“Peristiwa ini bukan hal sepele. Dugaan perbuatan melawan hukum yang terjadi telah merugikan klien kami secara materiil. Seluruh bukti, dokumen, dan keterangan saksi telah kami serahkan kepada penyidik untuk dipelajari,” ujar Syafrudin kepada wartawan.

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas dan berharap penegakan hukum dilakukan secara objektif dan transparan. Menurut keterangan kuasa hukum, dugaan penipuan dan penggelapan tersebut terjadi dalam konteks hubungan kepercayaan antara korban dan terlapor. Namun, detail kronologi serta nilai kerugian yang dialami korban belum diungkap secara rinci ke publik, mengingat masih dalam tahap penyelidikan.

Pihak kepolisian pun belum memberikan pernyataan resmi terkait kemungkinan pemanggilan saksi-saksi lain atau langkah lanjutan yang akan diambil dalam waktu dekat.

Kasus ini memicu perhatian luas dari masyarakat, khususnya di lingkungan akademik dan komunitas pers di Indramayu. Banyak pihak menilai bahwa jika tuduhan tersebut terbukti, maka peristiwa ini dapat mencederai kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi. Di sisi lain, ada pula yang mengingatkan pentingnya asas praduga tak bersalah, mengingat proses hukum masih berjalan dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pengamat hukum menilai bahwa pasal-pasal yang digunakan dalam laporan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang serius. Pasal 378 KUHP tentang penipuan mengatur ancaman pidana penjara maksimal empat tahun, sedangkan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan juga mengatur ancaman pidana serupa. Meski demikian, pembuktian unsur-unsur pidana tersebut membutuhkan proses hukum yang cermat, termasuk pembuktian adanya niat jahat (mens rea) dan perbuatan melawan hukum yang nyata.

Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat berharap kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak, khususnya para pejabat publik dan akademisi, untuk menjaga integritas serta menghindari penyalahgunaan kepercayaan. Transparansi dan akuntabilitas dinilai sebagai kunci dalam menjaga reputasi institusi serta kepercayaan masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, proses hukum masih berada pada tahap klarifikasi dan pengumpulan keterangan. Publik diimbau untuk menunggu hasil penyelidikan resmi dari aparat penegak hukum serta tidak berspekulasi sebelum ada kejelasan hukum yang final.