Kaltim Masuk Enam Besar Konflik Agraria Nasional 2025

Kaltim Jadi Wilayah dengan Konflik Agraria Terbanyak di Indonesia

Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mencatat rekor dalam konflik agraria nasional pada tahun 2025. Dengan 19 letusan konflik, wilayah ini menduduki posisi keenam secara nasional. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melaporkan adanya lonjakan dramatis dalam jumlah konflik agraria di seluruh Indonesia sepanjang 2025. Secara keseluruhan, tercatat 341 letusan konflik yang terjadi di 33 provinsi. Luas lahan yang terlibat dalam konflik mencapai 914.547,936 hektare, yang mengancam kehidupan ribuan keluarga.

Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, menjelaskan bahwa konflik agraria bukanlah efek samping, melainkan mekanisme akumulasi modal yang terus berlangsung. Menurutnya, tanah rakyat dipindahkan dari ruang hidup menjadi aset produksi kapital.

Dewi menyebutkan bahwa implementasi kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran telah memberikan konsesi besar-besaran di Kalimantan. Hal ini memicu deforestasi untuk perkebunan kelapa sawit dan proyek ketahanan pangan, serta liberalisasi perizinan yang disengaja sebagai investasi.

Sektor Perkebunan Jadi Pemicu Utama Konflik

Sektor perkebunan menjadi salah satu penyebab utama konflik agraria secara nasional. Dari total 341 letusan konflik, sebanyak 135 kasus terjadi di sektor perkebunan dengan luas lahan mencapai 352.156,41 hektare dan 8.734 keluarga terdampak. Angka ini naik 21% dibanding tahun sebelumnya.

Kelapa sawit menjadi penggerak utama konflik ini. Dengan 74 kasus yang tercatat, Kalimantan menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak. Selain itu, operasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) juga turut memicu penggusuran disertai kekerasan terhadap masyarakat di Kalimantan Barat.

Sejak dibentuk, Satgas PKH telah menyebabkan 21 kasus penggusuran di berbagai daerah, termasuk Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat. Total lahan yang tergusur mencapai 48.183,37 hektare.

Korporasi Swasta dan Negara Jadi Sumber Konflik

Menurut Dewi, korporasi swasta dan negara menjadi penyebab utama konflik agraria di Kalimantan. Di sektor perkebunan, 64 persen korporasi penyebab konflik merupakan bagian dari grup bisnis besar seperti Royal Golden Eagle (RGE), Wilmar, First Resources, Sinarmas, Salim Group, Sampoerna Agro, dan lainnya.

Di sektor pertambangan, 72% korporasi tambang penyebab konflik merupakan bagian dari Bakrie Group, Sinar Mas, Salim Group, Harum Energy, Kalla Group, Harita Group, Barito Pacific, Indika Energy, Bayan Resources, serta beberapa BUMN seperti PT Timah, Pertamina, PT Antam, dan PT Mineral Industri Indonesia.

Konflik di sektor pertambangan mengalami peningkatan signifikan, dengan 46 kejadian yang melibatkan 58.904,68 hektare dan 11.020 keluarga terdampak. Sejak 2022 hingga 2025, tren konflik pertambangan terus meningkat, dengan nikel dan batubara sebagai pusat sengketa.

Kebijakan Moratorium Tidak Efektif

Kebijakan moratorium Hak Guna Usaha (HGU) dan izin yang dikeluarkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dinilai tidak efektif dalam menekan laju konflik di Kalimantan. Moratorium ini tidak diikuti langkah penyelesaian konflik yang telah mengakar sejak era Orde Baru.

Selain itu, terjadi 24 letusan konflik agraria di sektor fasilitas militer yang melonjak 300% sepanjang 2025. Kalimantan, dengan program food estate dan perkebunan sawit untuk biodiesel, menjadi salah satu target utama ekspansi teritorial ini.

Kekerasan dan Kriminalisasi Menjamur

Secara keseluruhan, tahun 2025 mencatat sebanyak 404 orang mengalami kriminalisasi, 312 orang dianiaya, 19 orang tertembak, dan satu orang tewas. Dari sisi pelaku, keamanan perusahaan paling sering melakukan kekerasan (233 kasus), diikuti polisi (114 kasus), TNI (70 kasus), dan Satuan Polisi Pamong Praja (36 kasus).

Banyak dari kasus kekerasan ini terjadi di wilayah konsesi sawit dan tambang Kalimantan. Data ini memperkuat indikasi kentalnya pendekatan militeristik pemerintah, terutama di era Prabowo.