Alasan Jaksa Tuduh Korupsi Nadiem Makarim: Kejahatan Kerah Putih, Ini Artinya

Penjelasan Jaksa Mengenai Kejahatan Kerah Putih dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook

Dalam persidangan terkait dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), jaksa menyatakan bahwa kasus ini termasuk dalam kategori kejahatan kerah putih atau white collar crime. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku memiliki karakteristik khusus yang sering kali sulit terdeteksi.

Kejahatan kerah putih merujuk pada tindak pidana yang dilakukan oleh individu dengan status sosial tinggi dan posisi strategis dalam sistem pemerintahan atau organisasi. Menurut jaksa, fakta-fakta yang terungkap selama persidangan menunjukkan bahwa terdakwa melakukan rangkaian perbuatan yang memenuhi ciri-ciri kejahatan tersebut. Mereka menggunakan berbagai strategi untuk mengaburkan jejak serta menjaga citra diri di mata publik.

Definisi dan Ciri-Ciri Kejahatan Kerah Putih

Istilah white collar crime pertama kali diperkenalkan oleh kriminolog Edwin H. Sutherland pada tahun 1939. Menurut jaksa, kejahatan ini tidak hanya mencakup korupsi, tetapi juga berbagai bentuk kejahatan jabatan, ekonomi, dan korporasi yang dilakukan oleh orang-orang dengan posisi dan pengaruh tertentu. Kejahatan ini umumnya dilakukan secara terorganisasi dan melibatkan jaringan yang kompleks.

Dalam penjelasannya, jaksa mengutip artikel yang membahas tiga strategi utama yang digunakan oleh pelaku kejahatan kerah putih. Strategi-strategi tersebut adalah fraud, layering, dan image.

Tiga Strategi yang Sering Digunakan dalam Kejahatan Kerah Putih

1. Fraud atau Manipulasi Aturan
   Fraud merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pelaku untuk membuat tindakan mereka tampak legal. Jaksa menjelaskan bahwa strategi ini melibatkan manipulasi aturan, laporan keuangan, pajak, dan regulasi. Tujuannya adalah agar tindakan yang dilakukan seolah-olah sah di mata hukum.

2. Layering untuk Mengaburkan Jejak
   Layering adalah upaya mengaburkan hubungan antara pelaku, tindak pidana, dan pihak yang dirugikan. Jaksa menyebutkan bahwa cara ini bisa dilakukan dengan membuat perusahaan cangkang, bisnis fiktif, atau yayasan amal sebagai tempat penyimpanan uang hasil kejahatan. Hal ini bertujuan untuk menghindari pengungkapan kebenaran.

3. Image atau Membangun Citra Positif
   Strategi ketiga adalah membangun citra positif di ruang publik. Jaksa menilai bahwa pelaku sering memanfaatkan media massa dan media sosial untuk menciptakan kesan bahwa mereka adalah orang baik. Selain itu, pelaku juga aktif dalam organisasi kemasyarakatan atau politik untuk menjaga reputasi mereka.

Dampak dari Strategi-strategi Ini

Jaksa menegaskan bahwa kombinasi dari tiga strategi ini dapat memengaruhi persepsi publik terhadap pelaku. Jika dilakukan secara efektif, pelaku bisa dianggap sebagai korban kriminalisasi bahkan setelah ditangkap dan diproses secara pidana. Hal ini menjadi salah satu ciri khas dari kejahatan kerah putih.

Tuntutan Jaksa Terhadap Nadiem Makarim

Dalam replik sidang, jaksa tetap mempertahankan tuntutan awal terhadap Nadiem Makarim. JPU meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 18 tahun, denda sebesar Rp1 miliar, serta kewajiban membayar uang pengganti yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Sidang akan dilanjutkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Perspektif Ahli Kriminologi dan Pakar Hukum

Ahli kriminologi dari Universitas Indonesia, Muhammad Mustofa, menjelaskan bahwa kejahatan kerah putih biasanya dilakukan oleh orang-orang terhormat dalam pekerjaan yang sah. Ia menilai bahwa jika praktik tersebut dilakukan oleh birokrat, maka kategorinya bisa disebut sebagai bureaucratic crime atau kejahatan birokrasi. Untuk menentukan apakah suatu kebijakan adalah kejahatan, harus dianalisis siapa yang diuntungkan dan apakah negara merugi.

Sementara itu, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menambahkan bahwa kejahatan kerah putih biasanya bermotif finansial dan dilakukan tanpa kekerasan fisik. Pelakunya biasanya berasal dari kalangan profesional, pejabat, atau individu dengan akses kekuasaan. Mereka memanfaatkan jabatan dan wawasan teknis untuk memanipulasi sistem.

Fickar menilai bahwa kejahatan ini lebih sulit diungkap karena melibatkan rekayasa administrasi dan dokumen keuangan yang tampak legal di permukaan. Meski begitu, ia menegaskan bahwa semua pelaku, baik yang langsung melakukan tindakan maupun yang memberi instruksi, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai perannya masing-masing.

Implikasi dan Tantangan dalam Perkara Ini

Kasus dugaan korupsi Chromebook bukan hanya menarik perhatian karena melibatkan mantan pejabat publik, tetapi juga membuka diskusi tentang transparansi dan pengawasan kebijakan negara. Istilah white collar crime yang muncul di persidangan menunjukkan bahwa tindak pidana modern tidak selalu terjadi secara terang-terangan. Banyak kasus justru berlangsung melalui mekanisme administratif yang tampak legal, namun berpotensi merugikan negara jika tidak diawasi secara ketat.

Di sisi lain, pembuktian dalam perkara semacam ini menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum. Kasus ini melibatkan dokumen, jejaring kekuasaan, dan pengambilan keputusan tingkat tinggi yang membutuhkan analisis mendalam.