Karimun, 21 Juli 2025 — Seiring dengan upaya Pemerintah Kabupaten Karimun untuk membenahi sistem perparkiran agar lebih tertib, transparan, dan profesional, proses digitalisasi parkir terus digulirkan di berbagai titik strategis. Namun di balik perubahan tersebut, tersimpan suara-suara dari lapangan yang menuntut perhatian lebih manusiawi.
Drahmendra Situmorang, seorang juru parkir yang telah setahun lebih bertugas di kawasan Jalan Raja Usman, Batu Lipai—tepat di depan Kedai Kopi Lawet—mengaku hatinya tergores setelah menerima pemberitahuan resmi dari Dinas Perhubungan terkait alih kelola parkir.
“Saya terima suratnya lewat WhatsApp. Cuma WA, padahal saya sudah setahun lebih di situ. Tidak ada sosialisasi langsung, apalagi pendampingan,” ujar Drahmendra, yang mengaku siap mengikuti aturan baru, namun berharap dilibatkan secara layak.
Pemkab Karimun Menuju Sistem Parkir Modern
Digitalisasi parkir adalah bagian dari komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola yang bersih, efisien, dan berbasis teknologi. Langkah ini dilakukan demi mengurangi potensi kebocoran retribusi, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
Melalui proyek ini, sejumlah titik parkir yang sebelumnya dikelola secara konvensional kini beralih ke sistem non-tunai (cashless) yang terintegrasi dengan alat sensor dan pencatatan digital.
“Kami ingin masyarakat merasakan layanan publik yang lebih akuntabel. Parkir tidak hanya soal menarik uang, tetapi juga kenyamanan dan tertib kota,” ujar seorang pejabat Dinas Perhubungan yang tidak ingin disebutkan namanya.
Jukir Lokal: Mitra Bukan Korban
Drahmendra menegaskan bahwa ia tidak menolak perubahan. Namun, cara pendekatan yang dilakukan selama ini membuat sebagian juru parkir merasa kehilangan ruang.
“Kami bukannya takut sistem baru. Kami hanya minta jangan diputus begitu saja. Kalau kami perlu pelatihan, ya beri pelatihan. Kalau harus daftar ulang, ya bantu prosedurnya,” katanya.
Sejumlah kalangan masyarakat mendukung permintaan ini. Mereka menilai para juru parkir yang selama ini bekerja di lapangan perlu diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam sistem baru, dengan pembinaan yang tepat.
Transisi Teknologi Perlu Pendekatan Sosial
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Kepulauan Riau, mengatakan bahwa keberhasilan digitalisasi sektor publik tidak bisa hanya diukur dari alat dan sistem. Keberhasilan transisi juga harus memperhatikan aspek sosial dan kemanusiaan.
“Teknologi boleh berubah cepat. Tapi manusianya perlu disiapkan. Pemerintah harus hadir sebagai jembatan, bukan pemutus,” kata nya.
Ia juga menyarankan agar Pemkab melakukan sosialisasi terbuka di tiap zona parkir dan membentuk tim pendampingan transisi agar suara dari lapangan dapat terserap dengan baik.
Dukungan Terhadap Program Tetap Kuat
Meskipun dinamika muncul, sebagian besar masyarakat Karimun tetap mendukung program parkir digital. Sistem ini dinilai lebih transparan, tarif lebih pasti, dan pembayaran lebih mudah dengan metode non-tunai. Warga mengharapkan Pemkab tetap konsisten melanjutkan program ini namun juga lebih bijak dalam mengintegrasikan pekerja eksisting ke sistem baru.
Seorang pengguna parkir di kawasan Coastal Area mengatakan:
“Kalau bisa semua jukir lama direkrut jadi staf resmi, kan lebih bagus. Mereka tetap kerja, tapi sekarang sistemnya resmi dan pengawasannya jelas,” kata Arman, warga Teluk Air.
Editorial: Perubahan Baik Harus Juga Dilakukan dengan Cara yang Baik
Transformasi parkir digital di Kabupaten Karimun adalah langkah besar menuju modernisasi layanan publik. Namun, esensi dari pelayanan tidak hanya ada pada sistem—tetapi juga pada cara pelaksanaannya.
Pemerintah harus memastikan bahwa perubahan ini tidak menjadi alasan untuk meninggalkan mereka yang telah lebih dulu berdiri di garda terdepan. Justru merekalah yang perlu dibawa masuk ke dalam sistem, diberikan ruang, dilatih, dan diakui perannya.
Karimun membutuhkan tata kelola modern, namun juga tetap bermartabat.
Author: Redaksi
Menulis membaca dan membagikan
