Dewan Perdamaian Trump Dianggap Legalisasi Kejahatan Perang Israel

Kritik terhadap Skema Perdamaian yang Dianggap Tidak Adil

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat, Chandra Purna Irawan, memberikan kritik tajam terhadap pembentukan Board of Peace (Dewan Perdamaian) atau skema perdamaian sepihak yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk wilayah Gaza. Menurutnya, skema ini tidak hanya tidak adil, tetapi juga berpotensi membenarkan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel.

Chandra menilai bahwa Board of Peace dapat dipahami sebagai upaya untuk “memutihkan” (legalisasi politik) serta membela tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Israel. Dalam pandangan Chandra, skema ini secara sadar mengabaikan berbagai pelanggaran hukum internasional yang telah terjadi, seperti pembunuhan warga sipil, pendudukan wilayah secara ilegal, pembangunan permukiman ilegal, blokade berkepanjangan, penggunaan kelaparan sebagai senjata perang, dan pengusiran paksa penduduk sipil.

Menurutnya, dengan karakteristik seperti itu, Board of Peace bukanlah alat untuk menciptakan perdamaian, melainkan alat legitimasi politik atas kejahatan perang yang dilakukan oleh pihak tertentu. Dari sudut pandang hukum internasional, skema ini bertentangan langsung dengan Konvensi Jenewa IV, Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), serta beberapa resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Palestina.

Kekuasaan yang Tidak Seimbang

Donald Trump menunjuk dirinya sendiri sebagai ketua dewan, dengan kekuasaan untuk mengesampingkan semua anggota dan menunjuk dewan eksekutif. Ini merupakan hal yang baru dalam sejarah organisasi internasional, di mana satu individu memiliki kendali penuh atas sebuah lembaga.

Chandra juga menyoroti salah satu program utama Trump, yaitu “Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People”. Dalam proposal tersebut, terdapat dua garis besar, yaitu political framework dan economic framework.

Secara singkat, political framework menyatakan bahwa akan dibentuk dua negara, yaitu Palestina dan Israel. Namun, negara Palestina akan dibuat “demiliterisasi”, artinya negara tanpa militer. Hal ini dinilai akan membuat Israel merasa lebih aman. Sementara itu, Yerusalem akan menjadi ibu kota Israel, tetapi warga Palestina tetap diberikan hak untuk mengunjungi.

Hubungan antara Gaza dan Tepi Barat

Untuk menghubungkan Gaza dan Tepi Barat, rencana tersebut mengusulkan pembuatan terowongan bawah tanah tanpa mengganggu wilayah daratan yang diklaim Israel. Chandra menegaskan bahwa hal ini terungkap dalam “The Trump peace plan” yang menyatakan:

“Transportation links would allow efficient movement between Gaza and the West Bank, as well as throughout a future Palestine. The plan does not call for uprooting any Israelis or Palestinians from their homes.”

Sementara itu, economic framework dari rencana ini bertujuan untuk mengurangi kendala pertumbuhan ekonomi Palestina dengan membuka Tepi Barat dan Gaza ke pasar regional dan global. Investasi besar dalam transportasi dan infrastruktur akan membantu Tepi Barat dan Gaza berintegrasi dengan ekonomi tetangga.

Investasi tahap awal akan fokus pada proyek-proyek utama yang mampu membangun momentum, menciptakan pekerjaan, dan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB).

Kritik terhadap Kebijakan Trump

Namun, Chandra mengingatkan publik agar tidak terpesona oleh proposal “The Trump peace plan”. Meskipun tampak manis dan damai, rencana ini justru berpotensi mengabaikan fakta bahwa Israel adalah pihak yang melakukan penjajahan dan perampokan tanah Palestina.

“Bagaimana mungkin dapat hidup berdampingan dengan perampok? Bagaimana mungkin dapat hidup berdampingan dengan orang yang telah membunuh anggota keluarga?” tanya Chandra. Menurutnya, jika ada yang bersedia hidup berdampingan dengan perampok, pembunuh, dan penjajah, maka orang tersebut bisa saja gila atau putus asa.