DPUPR Batang Terapkan Pasir Muntilan untuk Proyek 2026

DPUPR Batang menerapkan standar material baru, semua proyek pada tahun 2026 akan menggunakan pasir Muntilan untuk membangun infrastruktur yang lebih tahan lama.

Kepri KPA BERITA -, BATANG –Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUPR) Kabupaten Batang menerapkan aturan terbaru dalam seluruh proyek pembangunan fisik pada tahun 2026.

Semua proyek konstruksi, mulai dari jalan, jembatan, irigasi, sanitasi hingga tanggul, kini harus memakai pasir beton atau pasir Muntilan sebagai bahan utama untuk meningkatkan kualitas dan daya tahan infrastruktur.

Kebijakan tersebut merupakan salah satu inovasi yang dijalankan oleh DPUPR Batang untuk meningkatkan kualitas pembangunan serta memastikan penggunaan dana daerah lebih efektif dan efisien.

Dengan kualitas bangunan yang lebih unggul, pemerintah berharap infrastruktur yang dibuat dapat bertahan selama puluhan tahun sehingga tidak memerlukan perbaikan berkali-kali dalam jangka pendek.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Batang, Endro Suryono, menyampaikan bahwa keputusan mengadopsi pasir Muntilan dalam seluruh proyek konstruksi diambil berdasarkan hasil penelitian teknis yang dilakukan bersama para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pengguna Anggaran (PA).

Pada tahun 2026 ini, seluruh proyek konstruksi, termasuk di bidang jalan, pengairan, sanitasi, dan talud, semuanya memakai pasir beton atau pasir Muntilan. Mulai dari dasar hingga puncak, semua menggunakan bahan yang sama,” ujar Endro kepada Tribunjateng, Rabu (8/7/2026).

Menurut Endro, pemilahan pasir Muntilan tidak dilakukan secara sembarangan.

Berdasarkan penilaian dan analisis yang dilakukan DPUPR, bahan tersebut dianggap memiliki kualitas yang lebih unggul dibandingkan bahan lain, tetapi tetap mampu memberikan efisiensi dalam biaya konstruksi.

Ia menjelaskan, pemerintah selama ini tidak hanya berfokus pada jumlah proyek yang dapat dibangun setiap tahun, tetapi juga memastikan kualitas hasil pembangunan agar mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

“Penelitian kami menunjukkan bahwa bahan ini lebih hemat biaya sekaligus menghasilkan kualitas terbaik. Tujuan kami sederhana, jika membangun di suatu titik, umur rencana bisa mencapai 10 hingga 15 tahun sehingga tidak perlu terus-menerus mengajukan anggaran di lokasi yang sama,” katanya.

Menurutnya, pengembangan infrastruktur yang baik akan menurunkan tingkat perawatan maupun perbaikan, sehingga dana pemerintah bisa digunakan untuk memperluas akses pembangunan di daerah lain yang masih memerlukan perhatian.

Selain mengadopsi standar bahan yang baru, DPUPR terus mempercepat pelaksanaan seluruh proyek fisik tahun 2026.

Endro menyampaikan bahwa hampir seluruh paket pekerjaan di bidang pengairan telah selesai dilakukan lelang dan saat ini proses pelaksanaannya berjalan sesuai dengan target yang ditentukan.

Ia yakin pekerjaan perbaikan jaringan irigasi akan selesai pada bulan Agustus hingga September mendatang, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh para petani dalam mendukung musim tanam.

“Target kami adalah semua pekerjaan pengairan selesai pada Agustus hingga September,” katanya.

Berdasarkan laporan Rekap Pekerjaan Fisik DPUPR Kabupaten Batang Tahun 2026, terdapat paling sedikit 20 paket pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi yang tersebar di berbagai kecamatan.

Program tersebut mencakup pembangunan bendungan, saluran irigasi, bangunan pengambilan air, bangunan pengarah serta dinding penahan tanah yang mendukung pengairan lahan pertanian di Kabupaten Batang.

Di bidang infrastruktur jalan, DPUPR lebih mengutamakan pembangunan yang memberikan dampak langsung terhadap kegiatan masyarakat.

Menurut Endro, proyek jalan dan jembatan tahun ini ditujukan untuk mempercepat akses menuju daerah pendidikan, fasilitas kesehatan, pusat ekonomi hingga wilayah pertanian.

“Kami memastikan pembangunan jalan dan jembatan yang kita lakukan benar-benar memberikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta perekonomian masyarakat. Itu adalah prioritas utama,” katanya.

Rekap data pekerjaan fisik tahun 2026 menunjukkan bahwa sektor Prasarana Jalan dan Jembatan memiliki rencana pembangunan mencakup panjang jalan sebesar 9.597,83 meter, 16 unit jembatan, 2.825,80 meter saluran drainase, lima paket talud, serta delapan paket trotoar yang tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Batang.

Tidak hanya mengutamakan jalan dan saluran irigasi, DPUPR juga memperluas pelayanan dasar dengan membangun sistem sanitasi serta menyediakan air bersih.

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan.

Endro menyampaikan bahwa pembangunan sanitasi ditujukan kepada masyarakat yang memerlukan, termasuk penyediaan MCK dan sistem pasokan air bersih sebagai bagian dari program utama Bupati Batang.

“Sanitasi ini secara langsung memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya warga yang memerlukan. Mulai dari MCK hingga saluran air bersih menjadi fokus pemerintah daerah,” katanya.

Dalam laporan fisik tahun 2026, pengembangan sanitasi mencakup peningkatan jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di beberapa desa, penguasaan jaringan Pamsimas, serta pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) berbasis individu di sejumlah kecamatan.

Selain inovasi dalam bahan bangunan, DPUPR Batang mulai merancang strategi percepatan pelaksanaan proyek tahun depan dengan menerapkan lelang lebih awal.

Berdasarkan pendapat Endro, sebagian besar paket pekerjaan tahun 2027 diharapkan telah memasuki tahap lelang sejak Desember 2026, sehingga pelaksanaan pekerjaan fisik bisa dimulai lebih cepat pada awal tahun berikutnya.

Strategi ini diharapkan dapat mengurangi keterlambatan proyek sambil memacu pertumbuhan ekonomi sejak triwulan pertama dengan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengeluaran konstruksi.

Dengan peningkatan kualitas bahan, percepatan pelaksanaan proyek, serta fokus pada pengembangan infrastruktur dasar, DPUPR Kabupaten Batang berharap pembangunan tahun 2026 tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang lebih baik, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan mendukung penguatan pembangunan wilayah. (Ito)