Dunia di Tengah Gejolak, Kesiapan Pertahanan Jaga Perdamaian

Perang dan Diplomasi di Tengah Ketidakstabilan Global

Dunia saat ini sedang menghadapi fase geopolitik yang sangat rentan terhadap konflik. Di tengah ketidakpastian ini, Indonesia harus memperkuat posisi negara dalam hal pertahanan dan diplomasi. Dukungan dari rakyat menjadi kunci penting dalam menghadapi potensi perang besar yang mungkin terjadi.

Seorang ahli geopolitik, Dr. Teguh Santosa dari GREAT Institute, menjelaskan bahwa kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menciptakan gejolak baru dalam politik internasional. Ia menyoroti prinsip Latin “Si vis pacem para bellum”, yang berarti jika kamu menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk perang. Prinsip ini sering digunakan sebagai dasar politik luar negeri realis, yang menyatakan bahwa tidak ada jaminan dunia akan selalu aman dan damai.

Menurut Teguh Santosa, Indonesia perlu menerapkan prinsip inclusive security yang menghindari ketergantungan pada negara lain yang lebih kuat. Hal ini penting karena situasi seperti yang dialami Venezuela, di mana presidennya diculik oleh Amerika, menunjukkan bagaimana kekuatan besar bisa memaksakan kehendaknya kepada negara-negara lain.

Selain itu, Dr. Rizal Darma Putera menyampaikan bahwa langkah Trump dalam memerintahkan penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro merupakan contoh kebijakan luar negeri yang berpijak pada keputusan individu. Menurutnya, faktor idiosyncratic yang dipengaruhi kepribadian, seperti yang disebut Margaret Hermann, serta faktor persepsi, seperti yang diungkapkan Robert Jervis, menjadi alasan utama tindakan tersebut. Namun, ia menekankan bahwa pendekatan personalistik dalam kebijakan luar negeri bukan hanya terjadi di AS, tetapi juga diterapkan oleh pemimpin-pemimpin negara lain seperti Putin di Rusia, Xi Jinping di Tiongkok, bahkan Presiden Joko Widodo (Prabowo) di Indonesia.

Dalam diskusi yang sama, Dr. Darmansjah Djumala menyoroti dampak kebijakan luar negeri sepihak Amerika era Trump. Ia mengatakan bahwa kebijakan unilateral ini dapat melemahkan sistem global dan memicu tindakan provokatif dari negara-negara lain, seperti invasi Rusia terhadap Ukraina dan ancaman Cina terhadap Taiwan. Menurutnya, unilateralisme regional dapat berkembang menjadi unilateralisme global, di mana setiap negara besar akan bertindak sepihak tanpa mematuhi aturan yang sudah ada.

Untuk menghadapi situasi ini, Djumala menyarankan agar Indonesia mengedepankan soft-diplomacy dan pendekatan meta-diplomacy yang berbasis nilai moral dan etika. Ia menilai bahwa Indonesia memiliki modal kuat dalam hal ini, seperti semangat Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, serta reputasi sebagai bangsa yang moderat dan toleran.

Dr. Teguh Santosa menambahkan bahwa keputusan Presiden Prabowo untuk bergabung dengan inisiatif Trump dalam Board of Peace terkait isu Gaza adalah langkah yang tepat. Inisiatif ini mendapatkan dukungan dari PBB melalui Resolusi No. 2803 Dewan Keamanan. Ia menyebutnya sebagai negative peace, yaitu perdamaian yang hanya tercapai setelah terjadi konflik. Menurutnya, Indonesia perlu fokus pada positive peace setelah kondisi seperti ini terjadi.

Hanief Adrian, Kepala Desk Politik GREAT Institute, menekankan bahwa Presiden Prabowo harus bekerja sama dengan rakyat dalam menghadapi gejolak geopolitik yang berpotensi memicu perang besar. Ia menyarankan agar pemerintah menggunakan komunikasi kebijakan yang jelas melalui juru bicara Presiden. Selain itu, dukungan dari rakyat sangat penting agar Indonesia siap menghadapi tantangan geopolitik yang muncul.

Diskusi ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk anggota Dewan Pakar Partai NasDem, duta global untuk SDGs Women Political Leaders, guru besar, co-founder lembaga studi strategis, penasihat institut, dan akademisi dari berbagai universitas. Mereka sepakat bahwa Indonesia perlu meningkatkan kesiapan dalam menghadapi dinamika geopolitik yang terus berubah.