Efek Domino Pertamax pada Kekacauan Politik

Kenaikan Harga BBM dan Dampaknya yang Melampaui Pompa Bensin

Dalam dunia politik, tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang benar-benar terbatas hanya pada pompa bensin. Kenaikan tersebut selalu merambat ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari meja makan keluarga hingga persepsi tentang keadilan dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah.

Pada malam 9 Juni 2026, PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, atau melonjak sekitar 32 persen dalam semalam. Pertamax Green 95 juga naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Pemerintah dan Pertamina memiliki alasan ekonomi yang dapat dipahami, seperti kenaikan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik Israel-Iran, penurunan nilai tukar rupiah hingga Rp18.141 per dolar AS, serta tekanan fiskal APBN.

Secara ekonomi, keputusan tersebut bisa dimengerti. Namun dalam konteks politik, masalahnya jauh lebih kompleks daripada hitungan biaya produksi dan kurs valuta asing. Setiap kenaikan harga BBM selalu membawa konsekuensi yang melampaui batas pompa bensin. Ia menyentuh persepsi publik tentang keadilan, keberpihakan negara, dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Tiga Persoalan Utama

Persoalan pertama adalah konteks politik yang melatarbelakangi kebijakan ini. Sehari sebelum pengumuman kenaikan Pertamax, survei Indopol menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi 59,75 persen dari 80,9 persen pada Januari 2025. Sementara itu, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah pusat hanya mencapai 49,02 persen. Angka-angka ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang memasuki fase di mana legitimasi tidak lagi bisa dianggap sebagai modal tanpa batas.

Giovanni Sartori menyebut kondisi ini sebagai crisis of representational legitimacy, yakni ketika institusi politik masih berjalan secara formal, tetapi warga mulai merasa kepentingan mereka tidak lagi tercermin dalam kebijakan negara. Dalam situasi seperti ini, persoalan bukan lagi apakah kebijakan benar secara teknokratis, melainkan apakah kebijakan tersebut dianggap adil dan dapat diterima secara sosial.

Kenaikan Pertamax berpotensi memperbesar jarak psikologis antara negara dan masyarakat. Bagi pemerintah, kebijakan ini mungkin merupakan konsekuensi logis dari tekanan ekonomi global. Namun bagi banyak warga—terutama mereka yang setiap hari berhadapan dengan biaya hidup yang terus meningkat—kebijakan tersebut dapat dibaca sebagai tanda bahwa negara semakin jauh dari realitas keseharian rakyat.

Persoalan kedua adalah paradoks politik yang muncul dari kebijakan itu sendiri. Survei Media Survei Nasional (Median) pada April 2026 menunjukkan bahwa stabilitas harga BBM merupakan faktor terbesar yang menopang kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan kontribusi mencapai 24,5 persen. Dengan kata lain, salah satu fondasi utama legitimasi pemerintah justru berada pada kemampuan menjaga harga energi tetap terjangkau.

Max Weber mengingatkan bahwa kekuasaan bertahan bukan semata karena legalitas hukum, melainkan juga karena adanya keyakinan masyarakat bahwa otoritas yang memerintah layak dipercaya. Kepercayaan itulah yang menjadi sumber legitimasi sesungguhnya. Ketika kebijakan yang selama ini menjadi sumber kepercayaan tiba-tiba berubah, pemerintah menghadapi risiko kehilangan sebagian modal politik yang telah dibangun.

Persoalan ini menjadi penting karena masyarakat tidak hanya menilai hasil kebijakan, tetapi juga cara kebijakan tersebut diambil. Kenaikan harga yang mendadak tanpa komunikasi publik yang memadai membuka ruang bagi munculnya kecurigaan, spekulasi, dan ketidakpuasan. Dalam politik, persepsi sering kali lebih menentukan daripada fakta ekonomi itu sendiri.

Persoalan ketiga adalah dampaknya terhadap kelas menengah. Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menegaskan bahwa pengguna Pertamax tidak hanya berasal dari kelompok kaya, tetapi juga pekerja, guru, pegawai swasta, pengemudi ojek daring, dan jutaan keluarga kelas menengah yang bergantung pada mobilitas untuk mempertahankan penghasilan mereka.

Anthony Giddens dalam The Third Way menyebut kelas menengah sebagai salah satu penyangga utama stabilitas demokrasi modern. Mereka bukan hanya konsumen ekonomi, melainkan juga produsen opini publik, pembayar pajak, dan kelompok sosial yang paling aktif berpartisipasi dalam ruang demokrasi. Kelompok ini dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tekanan yang tidak ringan. Daya beli melemah, biaya pendidikan meningkat, harga pangan naik, dan ketidakpastian pekerjaan terus membayangi. Kenaikan Pertamax berpotensi menjadi tambahan tekanan yang memperkuat perasaan bahwa mobilitas sosial semakin sulit dicapai. Ketika kelas menengah mulai kehilangan optimisme terhadap masa depan, yang muncul bukan hanya masalah ekonomi, melainkan juga keresahan politik yang lebih luas.

Efek Domino Kenaikan Pertamax

Kesalahan terbesar adalah melihat kenaikan Pertamax sebagai persoalan energi semata. Sesungguhnya, ia merupakan titik awal dari serangkaian konsekuensi sosial dan politik yang saling terkait. Dampak pertama adalah penurunan daya beli yang dapat berkembang menjadi ketidakpuasan sosial. Kenaikan biaya transportasi akan merambat ke berbagai sektor ekonomi, mengurangi kemampuan konsumsi rumah tangga, dan mempersempit ruang pengeluaran masyarakat.

Karl Polanyi menjelaskan bahwa ketika tekanan ekonomi dirasakan terlalu berat dan tidak diimbangi perlindungan sosial yang memadai, masyarakat akan menciptakan counter-movement, yaitu dorongan kolektif untuk menuntut koreksi terhadap arah kebijakan negara. Teori ini menjelaskan mengapa persoalan ekonomi sering kali bermetamorfosis menjadi persoalan politik.

Gejala tersebut tidak asing dalam sejarah Indonesia. Demonstrasi besar pada Agustus 2025 yang dipicu berbagai ketidakpuasan kebijakan menunjukkan bahwa keresahan sosial dapat dengan cepat memperoleh bentuk politik ketika bertemu dengan menurunnya kepercayaan terhadap institusi negara. Situasi menjadi semakin relevan ketika survei GoodStats (2026) menunjukkan bahwa 53,7 persen mahasiswa dan pelajar menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Kombinasi tekanan ekonomi dan ketidakpuasan politik merupakan lahan yang subur bagi meningkatnya mobilisasi sosial.

Selain itu, pemerintah juga menghadapi risiko paradoks fiskal. CELIOS memperingatkan bahwa kenaikan Pertamax tanpa penyesuaian harga Pertalite dapat mendorong perpindahan konsumen ke BBM bersubsidi, sehingga justru memperbesar beban subsidi negara. Apa yang dimaksudkan untuk mengurangi tekanan fiskal berpotensi menciptakan tekanan baru yang tidak direncanakan.

Melampaui Logika Pompa Bensin

Dalam Indonesia Menggugat (1930), Sukarno mengingatkan bahwa persoalan ekonomi pada akhirnya selalu berkaitan dengan martabat manusia. Karena itu, kebijakan publik tidak cukup hanya rasional secara fiskal; ia juga harus dapat diterima secara sosial dan dirasakan adil oleh masyarakat.

Pemerintah tentu tidak dapat mengendalikan harga minyak dunia atau gejolak geopolitik global. Namun, pemerintah dapat mengendalikan cara meresponsnya. Transparansi dalam penetapan harga BBM, komunikasi publik yang jujur, perlindungan bagi kelompok rentan dan kelas menengah, serta percepatan pembangunan transportasi publik merupakan langkah yang jauh lebih penting daripada sekadar menjelaskan alasan kenaikan harga.

Satu hal pasti: yang sedang dipertaruhkan bukan hanya harga Pertamax, melainkan juga kualitas hubungan antara negara dan rakyatnya. Sebab dalam politik, kepercayaan adalah sumber daya yang jauh lebih berharga daripada subsidi mana pun. Ketika kepercayaan itu menipis, kenaikan harga BBM tidak lagi menjadi persoalan energi semata. Ia dapat menjadi awal dari efek domino yang menjalar ke seluruh sendi kehidupan politik bangsa.