Kemenham Perkuat Penilaian Kepatuhan HAM di Kalsel untuk Dukung Program Nasional

Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kepatuhan HAM

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) terus memperkuat upaya dalam memastikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan adalah optimalisasi Penilaian Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini menjadi bagian dari program prioritas nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip-prinsip HAM.

Melalui Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, KemenHAM menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung berbagai program HAM. Menurut Munafrizal Manan, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, keberhasilan pelaksanaan program HAM sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tiga program utama yang menjadi fokus adalah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), Penilaian Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah, serta Indeks Hak Asasi Manusia (Indeks HAM).

Dua di antaranya, yaitu RANHAM dan Indeks HAM, merupakan program prioritas nasional. Munafrizal menilai bahwa keterlibatan aktif pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan nilai-nilai HAM terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan demikian, setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah akan selalu mengedepankan prinsip HAM.

Penilaian Kepatuhan HAM sebagai Alat Evaluasi

Henny Tri Rama Yanti, Direktur Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa Penilaian Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah bukan hanya sebagai alat pengawasan, tetapi juga sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan yang berbasis HAM. Program ini diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024, yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip HAM.

Tujuan utama dari program ini adalah memastikan setiap instansi pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan prinsip HAM, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memastikan kelompok rentan mendapatkan akses dan manfaat yang setara terhadap berbagai layanan dan hak-haknya.

Peran RANHAM dan Indeks HAM dalam Pembangunan Berbasis Data

Selain Penilaian Kepatuhan HAM, KemenHAM juga memperkuat pelaksanaan RANHAM Generasi Keenam dan Indeks HAM sebagai bagian dari program prioritas nasional. RANHAM berfungsi sebagai instrumen koordinasi lintas sektor dalam penyelesaian isu-isu HAM yang melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Program ini juga menjadi bagian dari diplomasi Indonesia dalam forum HAM internasional.

Sementara itu, Indeks HAM dikembangkan sebagai alat ukur tingkat kemajuan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM) di Indonesia. Indeks ini mencakup pengukuran hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan berbasis data.

Komitmen Pemerintah Daerah dalam Implementasi HAM

KemenHAM menilai Kalimantan Selatan termasuk salah satu daerah dengan capaian positif dalam implementasi program HAM, termasuk dalam pelaksanaan program Kabupaten/Kota Peduli HAM. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menyatakan komitmennya untuk mendukung berbagai program prioritas KemenHAM melalui integrasi isu HAM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra, menegaskan bahwa implementasi HAM perlu didukung dengan perencanaan yang terukur agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Keberhasilan implementasi HAM di daerah perlu didukung dengan perencanaan yang terukur dan terintegrasi ke dalam dokumen pembangunan daerah agar memiliki keberlanjutan serta dampak yang nyata bagi masyarakat.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Kalimantan Selatan, Karyadi, mengapresiasi tingginya partisipasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan Penilaian Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah. Menurutnya, seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan bersama pemerintah provinsi telah menyatakan kesediaan mengikuti program tersebut serta menyampaikan data dukung yang dibutuhkan tepat waktu.

Selain melakukan sosialisasi di tingkat provinsi, KemenHAM juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Banjar dan Pemerintah Kota Banjarbaru guna memperkuat implementasi program HAM di tingkat daerah. Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM secara berkelanjutan dapat terwujud di Kalimantan Selatan maupun di seluruh Indonesia.