Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono: Fraksi PPP di DPRD Jadi Penjaga Persatuan dan Pembangunan

Peran Fraksi PPP dalam Mengawal Persatuan dan Pembangunan Bangsa

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menekankan pentingnya peran Fraksi PPP di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), khususnya dalam menjaga persatuan dan pembangunan bangsa. Hal ini disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Fraksi PPP yang mengangkat tema ‘Penguatan Peran DPRD dalam Mengawal Persatuan dan Pembangunan Bangsa’ di Discovery Hotel Bali, Sabtu (14/2/2026).

Menurut Mardiono, anggota DPRD dari Fraksi PPP tidak hanya berperan penting dalam tata kelola pemerintahan daerah, tetapi juga sangat menentukan posisi dan kekuatan PPP dalam kontestasi nasional menyongsong Pemilu 2029. Sebagai partai yang lahir dari semangat persatuan umat, PPP memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan seluruh kader yang duduk di DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, mampu menjadi teladan etika politik, perekat persatuan sosial, serta jembatan antara aspirasi rakyat dan kebijakan pemerintah daerah.

“Seluruh kader PPP di DPRD harus tampil sebagai teladan etika politik, menjadi perekat persatuan sosial, dan menjadi jembatan antara aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah daerah. Peran Fraksi PPP di DPRD tidak hanya penting bagi tata kelola daerah hari ini, tetapi juga menentukan masa depan PPP dalam kontestasi nasional ke depan,” ujarnya.

Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pembangunan

Mardiono juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai bahwa tidak ada percepatan pembangunan tanpa keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah. Demikian pula, tidak ada pemerataan kesejahteraan tanpa orkestrasi program lintas level pemerintahan.

Sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP), Mardiono meminta seluruh kader PPP yang saat ini duduk di DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia, untuk menjadi jembatan sinergi kebijakan. Kader PPP di DPRD harus memastikan program nasional diterjemahkan secara efektif di daerah, sekaligus menyuarakan kebutuhan riil daerah ke tingkat pusat.

Komitmen PPP terhadap Program Prioritas Nasional

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, Mardiono menegaskan komitmen PPP untuk mendukung dan mengawal keberhasilan program prioritas Presiden yang berpihak kepada rakyat. Beberapa program tersebut antara lain ketahanan pangan, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, serta koperasi desa Merah Putih.

Dia menegaskan bahwa Fraksi PPP di DPRD memiliki peran strategis untuk mengawal pelaksanaan program-program tersebut di daerah. “Peran Fraksi PPP adalah memastikan seluruh program itu berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan berkelanjutan melalui dukungan regulasi daerah, penganggaran yang memadai, serta pengawasan yang konstruktif,” kata Mardiono.

Penguatan Kapasitas Teknokratis Kader

Lebih lanjut, Mardiono menyebut Bimtek Nasional Fraksi PPP menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas teknokratis kader agar mampu mengawal pembangunan daerah yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. “Bimtek ini penting untuk memperkuat kapasitas teknokratis kader, sehingga mampu mengawal pembangunan daerah yang adil, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sinkronisasi Gerak Fraksi dengan Garis Perjuangan Partai

Dalam kesempatan tersebut, Mardiono juga menekankan pentingnya sinkronisasi gerak antara Fraksi PPP di DPRD dengan garis perjuangan partai. Menurutnya, fraksi bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan perpanjangan tangan partai dalam arena kebijakan publik. “Fraksi bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan perpanjangan tangan partai dalam arena kebijakan. Karena itu, konsistensi ideologis, disiplin organisasi, dan soliditas fraksi harus terus diperkuat,” tegasnya.

Harapan untuk Anggota DPRD PPP

Melalui Bimtek Nasional ini, Mardiono berharap para anggota DPRD dari PPP memperoleh penguatan terhadap fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sekaligus mampu meningkatkan komunikasi politik serta penguatan peran sebagai wakil rakyat di daerah. “Jadikan seluruh pengetahuan yang diperoleh dalam forum ini sebagai bekal untuk bekerja lebih efektif di daerah masing-masing dalam mengantarkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada 11–12 Februari 2026. Agenda tersebut kemudian dilanjutkan dengan Bimtek Nasional sebagai bagian dari penguatan konsolidasi internal partai, sekaligus memantapkan kesiapan kader dalam menyongsong Pemilu 2029.

Tentang Penulis

Pimpinan Redaksi

Menulis membaca dan membagikan

Lihat profil & artikel penulis