Kunjungan Jaksa Agung ke Balikpapan, Samarinda, dan Kukar untuk Pastikan Penegakan Hukum Sesuai Koridor

Kunjungan Kerja Jaksa Agung ke Kalimantan Timur

Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, melakukan kunjungan kerja selama dua hari di Kalimantan Timur. Rombongan Kejaksaan Agung mengunjungi tiga wilayah utama, yaitu Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara. Agenda utama dari kunjungan ini adalah pemantauan langsung kinerja jajaran kejaksaan daerah serta memberikan arahan internal kepada pejabat di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Kartanegara, dan Kejari Samarinda.

Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda rutin tahunan yang dilakukan oleh Jaksa Agung untuk memastikan jalannya tugas penegakan hukum berjalan sesuai dengan koridor profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan hadirnya Jaksa Agung di wilayah Benua Etam, diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan instansi penegak hukum guna menjaga kondusivitas serta supremasi hukum di Kalimantan Timur.

Rangkaian Kunker Jaksa Agung

Rombongan Kejaksaan Agung tiba di Bandara APT Pranoto Samarinda sekitar pukul 11.51 Wita dengan pesawat Garuda Indonesia. Di bandara, rombongan disambut oleh para pejabat setempat, termasuk Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Supardi, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, dan Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono. Turut serta dalam penjemputan adalah Walikota Samarinda Andi Harun dan Kajari Samarinda Firmansyah Subhan.

Walikota Samarinda menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan suatu kehormatan dan bentuk apresiasi bagi Kalimantan Timur, khususnya Samarinda, sebagai salah satu tujuan agenda kerja Jaksa Agung. Ia menekankan pentingnya soliditas dalam mendukung kinerja penegakan hukum, baik pencegahan maupun penindakan.

Setelah tiba di bandara, Jaksa Agung RI langsung diarahkan ke ruang VIP Room. Rombongan kemudian menggunakan mobil Land Cruiser bintang empat bernomor polisi 1-00 berwarna hitam menuju Hotel Fugo Samarinda untuk makan siang. Setelah itu, rombongan melanjutkan perjalanan ke Kota Balikpapan untuk melanjutkan agenda kunjungan kerja.

Pengarahan Internal dan Pemantauan Langsung

Pada hari kedua, yakni Kamis (22/1/2026), Jaksa Agung kembali ke Kota Samarinda untuk melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi Kaltim. Selama kunjungan, Jaksa Agung akan memberikan pengarahan internal kepada aparatur di Kejati Kaltim, Kejari Kutai Kartanegara, dan Kejari Samarinda.

Agenda ini juga mencakup pemantauan langsung kinerja jajaran kejaksaan di daerah. Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung didampingi oleh sang istri, Sruningwati, serta rombongan Kejaksaan Agung. Tujuan utama dari kunjungan ini adalah memastikan bahwa semua proses penegakan hukum berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar profesionalisme yang diterapkan.

Rencana Kunjungan ke Tiga Wilayah

Jaksa Agung dijadwalkan melanjutkan rangkaian kunjungan kerja internal di Kalimantan Timur dengan menyambangi tiga wilayah, yaitu Balikpapan, Kutai Kartanegara (Kukar), dan Samarinda. Rencana ini merupakan bagian dari agenda rutin tahunan yang bertujuan untuk memantau langsung kinerja di daerah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Balikpapan menjadi titik awal kunjungan, dilanjutkan ke Kutai Kartanegara, dan akhirnya ke Samarinda. Setelah menyelesaikan rangkaian agenda tersebut, Jaksa Agung dijadwalkan menyambangi Kantor Kejati Kalimantan Timur.

Koordinasi Informasi dan Peliputan

Terkait teknis peliputan, pihak internal Korps Adhyaksa menyatakan bahwa awak media diminta menunggu arahan resmi terkait mekanisme koordinasi informasi satu pintu. Koordinasi ini juga melibatkan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung guna memastikan keseragaman informasi.

Hingga berita ini diturunkan, jajaran Kejati Kaltim masih melakukan pendampingan ketat terhadap seluruh rangkaian agenda Jaksa Agung selama berada di Bumi Etam. Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan memperkuat hubungan antara lembaga penegak hukum dengan pemerintah daerah.