MBG Jadi Mesin Politik Prabowo 2029

Program MBG dan Dinamika Politik di Tahun 2029

Sebagai akademisi hukum tata negara, saya melihat bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya sekadar inisiatif sosial, tetapi juga memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap dinamika politik di masa depan. Dalam beberapa waktu terakhir, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan yang menarik perhatian publik, khususnya mengenai niat dan tujuan dari program ini.

Pernyataan yang disampaikannya dengan nada santai dan penuh religiositas sebenarnya menyiratkan bahwa MBG tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki muatan elektoral. Sebagai bentuk pengakuan jujur, program ini memang dirancang sedemikian rupa sehingga bisa menjadi alat yang kuat dalam membangun dukungan politik.

Dari sudut pandang hukum tata negara, hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana kebijakan publik dapat berpotensi terkait dengan ambisi kekuasaan. Meskipun tidak ada niat jahat secara eksplisit, struktur institusional yang dibangun oleh MBG secara alami akan menciptakan ketergantungan yang sangat besar pada kelanjutan kekuasaan presiden yang menginisiasi program tersebut.

Angka dan Kebijakan yang Berdampak Luas

Data dari penelitian Celios menunjukkan bahwa jika program MBG mencapai target 100 persen pada tahun 2029, belanja negara bisa mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu sekitar Rp 4.962 triliun. Rasio defisit terhadap PDB juga akan melebihi batas yang ditetapkan oleh UU Keuangan Negara. Hal ini menunjukkan bahwa MBG adalah proyek sosial terbesar dalam sejarah republik, yang secara ekonomi menciptakan lapangan kerja dan perputaran uang di tingkat akar rumput.

Presiden Prabowo sendiri menyatakan bahwa MBG telah menciptakan satu juta lapangan kerja melalui 22.275 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Targetnya adalah tiga hingga lima juta lapangan kerja pada akhir 2026. Setiap dapur mempekerjakan sekitar 50 orang, termasuk juru masak, tukang cuci piring, dan petugas distribusi. Selain itu, terdapat 10-20 pemasok lokal untuk setiap dapur, seperti petani sayur, nelayan, peternak ayam, pedagang telur, penjual buah, dan pemasok susu.

Dalam logika ekonomi makro, ini merupakan prestasi yang luar biasa. Namun dalam logika politik praktis, ini adalah bentuk pembangunan konstituen yang paling sempurna. Jaringan relawan dan basis pendukung yang dibangun oleh MBG sangat luas dan terstruktur, sehingga dapat digunakan sebagai mesin politik yang efektif.

Potensi Penggunaan Ketergantungan dalam Pemilu

Ketika Presiden menyatakan bahwa jika rakyat memilihnya lagi “apa salahnya,” kita sedang menyaksikan pengakuan terbuka tentang bagaimana kebijakan publik bisa terkait dengan ambisi kekuasaan. Dalam setiap pemilihan, partai politik dan tim sukses menghabiskan miliaran rupiah untuk membangun jaringan relawan, menyewa tenaga lapangan, dan membayar saksi di tempat pemungutan suara. Kini, dengan MBG, jaringan tersebut dibangun menggunakan uang negara dan jumlahnya sangat fantastis.

Bayangkan jika 22.275 SPPG tersebar hingga ke pelosok desa. Setiap SPPG memiliki struktur organisasi, data penerima manfaat, dan interaksi harian dengan ribuan keluarga. Di negara lain, infrastruktur seperti ini disebut sebagai basis partai. Di Indonesia, kita menyebutnya sebagai layanan publik. Ketika waktu pemilu tiba, transformasi fungsi tinggal menekan tombol.

Data penerima manfaat adalah data pemilih potensial. Relawan dapur adalah tim kampanye yang sudah digaji negara selama bertahun-tahun. Bisa jadi, para juru masak dan pencuci piring yang setiap hari menerima gaji dari program MBG akan merasa memiliki utang budi. Mereka mulai bergantung pada program ini, menikmati pendapatan rutin, dan secara alamiah akan berjuang agar program ini bertahan.

Ketergantungan dan Kepentingan Politik

Satu-satunya cara agar program bertahan adalah dengan memastikan presiden yang menggagasnya kembali berkuasa. Atau setidaknya, memastikan penerusnya berasal dari kader partai yang sama. Di sinilah letak ironi terbesar. Presiden Prabowo menyatakan bahwa ia “bukan milik satu partai” dan “milik seluruh bangsa Indonesia”. Namun struktur insentif yang ia bangun justru mengikat erat kepentingan jutaan orang pada kelanjutan kekuasaannya.

Dalam hukum tata negara, kita mengenal konsep “conflict of interest” dan penyalahgunaan wewenang. Pasal 9 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN mengamanatkan bahwa pejabat negara tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk kepentingan elektoral. Namun program MBG, dengan segala kemuliaan tujuannya, secara struktural menciptakan ketergantungan yang pada gilirannya akan dieksploitasi secara politik.

Lebih mengkhawatirkan lagi, ketika Presiden Prabowo mempersilakan pihak-pihak yang tidak menyukainya untuk “bertarung di 2029,” ia seolah lupa bahwa lawan-lawannya tidak akan pernah bisa bertarung di level yang sama. Mereka tidak memiliki akses untuk mendistribusikan makan siang gratis kepada 82 juta penerima manfaat setiap hari. Mereka tidak memiliki 22.275 dapur yang bisa disulap menjadi posko pemenangan.

Keseimbangan antara Kesejahteraan dan Ketergantungan

Di samping tenaga kerja dapur, ada aktor lain yang kepentingannya tumbuh subur di bawah naungan MBG yaitu para pemasok. Presiden menyebut setiap dapur melibatkan 10-20 pemasok. Jika dikalikan 22.275 dapur, ada sekitar 222.750 hingga 445.500 unit usaha mikro dan kecil yang rantai ekonominya terhubung langsung dengan program ini. Mereka para petani, nelayan, pedagang yang pundi-pundinya mulai bertambah karena pasokan rutin ke SPPG.

Dalam hitungan bulan, mereka akan melihat korelasi langsung antara kelanjutan program dan kelanjutan rezeki. Dan siapa yang menjamin kelanjutan program? Hanya presiden yang menggagasnya, atau penerus dari koalisi yang sama. Logika ini akan bekerja tanpa perlu instruksi formal dari partai politik mana pun.

Di sinilah kejeniusan sekaligus bahaya desain program MBG ini. Mesin politik bekerja tanpa perlu terlihat seperti mesin politik. Tidak ada arahan, tidak ada komando, tidak ada bukti tertulis yang bisa dijadikan alat bukti di Mahkamah Konstitusi. Yang ada hanyalah jutaan orang yang secara rasional akan memilih untuk mempertahankan sumber penghidupan mereka.

Pertanyaan Tentang Kedaulatan Rakyat

Saya tidak menuduh Presiden Prabowo merancang MBG dengan niat jahat untuk membangun mesin politik. Saya bahkan percaya bahwa keprihatinannya terhadap gizi anak-anak Indonesia adalah tulus. Namun dalam hukum tata negara, yang kita adili bukan hanya niat, tetapi juga dampak struktural dari sebuah kebijakan.

Ketika Presiden sendiri mengatakan “kalau rakyat milih saya 2029 apa salahnya,” ia telah membuka kotak Pandora. Tidak salah memang, dalam demokrasi, seorang petahana ingin dipilih kembali. Yang menjadi soal adalah ketika fasilitas negara, anggaran negara, dan program sosial yang didanai uang rakyat secara sistematis membangun ketergantungan yang pada gilirannya akan dikonversi menjadi suara.

Dalam Pemilu 2029, kita mungkin tidak akan melihat kampanye hitam atau politik uang dalam bentuk tradisional. Yang akan kita lihat adalah 22.275 SPPG yang bekerja sebagai mesin pemenangan diam-diam. Yang akan kita lihat adalah jutaan keluarga penerima manfaat yang tidak perlu dirayu dengan uang karena setiap hari mereka sudah menerima makanan gratis. Yang akan kita lihat adalah para juru masak, pencuci piring, dan pemasok yang akan menjaga agar program ini bertahan “setidaknya dua periode.”

Ini bukan lagi soal menang atau kalah dalam pilpres. Ini soal apakah demokrasi kita masih menyisakan ruang bagi kompetisi yang adil. Karena ketika satu kontestan memiliki akses untuk memberi makan 82 juta orang setiap hari selama lima tahun, kontestan lain hanya bisa membagikan mie instan di pasar-pasar malam. Pertarungan telah selesai sebelum dimulai.

Negara kita mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Tapi ketika rakyat telah dibuat tergantung pada program yang hanya bisa dijamin kelanjutannya oleh satu orang, di manakah letak kedaulatan itu?

Sebagai akademisi hukum tata negara, saya hanya bisa mengingatkan, demokrasi yang sehat membutuhkan pemisahan yang tegas antara program pemerintah dan mesin politik. Ketika keduanya menyatu, yang lahir bukanlah kesejahteraan, melainkan ketergantungan. Dan ketergantungan adalah musuh paling berbahaya dari kebebasan memilih.

Author: Pimpinan Redaksi

Menulis membaca dan membagikan

About the Author

Pimpinan Redaksi

Administrator

Menulis membaca dan membagikan

Visit Website View All Posts