Pemanggilan Nicolas Maduro di Venezuela: Sahkah Secara Hukum?

Penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat

Operasi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dalam menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, pada hari Sabtu (3/1/2026) memicu berbagai respons dari pemimpin dunia. Tindakan tersebut juga menjadi topik perdebatan hukum dan politik di tingkat internasional.

Maduro bersama istrinya, Cilia Flores, dibawa ke New York menggunakan kapal perang untuk menghadapi tuduhan pidana. Mereka didakwa dengan berbagai kejahatan terkait terorisme, narkoba, dan senjata. Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa operasi ini dilakukan atas permintaan lembaga penegak hukum. Jaksa Agung Pam Bondi menegaskan bahwa Maduro akan segera menghadapi pengadilan AS.

Namun, tindakan AS ini tidak sepenuhnya diterima secara universal. Beberapa ahli hukum internasional mengkritik pendekatan yang digunakan pemerintahan Trump. Menurut Jeremy Paul, seorang profesor di Northeastern University, operasi militer yang dilakukan tidak dapat disebut sebagai tindakan penegakan hukum jika kemudian pihak AS ingin mengambil alih pemerintahan negara lain.

Legalitas Operasi Militer

Konstitusi AS memberikan wewenang kepada Kongres untuk menyatakan perang, sementara presiden bertindak sebagai panglima tertinggi. Susie Wiles, kepala staf Trump, menyatakan bahwa jika ada aktivitas darat di Venezuela, persetujuan dari Kongres diperlukan. Namun, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengklaim bahwa Kongres tidak diberitahu sebelum operasi dilakukan.

Dalam hukum internasional, penggunaan kekerasan hanya diperbolehkan dalam situasi tertentu, seperti otorisasi dari Dewan Keamanan PBB atau dalam membela diri. Menurut Matthew Waxman, seorang profesor hukum di Columbia University, dakwaan pidana saja tidak cukup untuk membenarkan tindakan militer yang bertujuan menggulingkan pemerintahan asing.

Sejarah Tindakan Serupa oleh AS

AS telah melakukan penangkapan tersangka kriminal di negara-negara asing, termasuk Libya, tetapi biasanya mereka meminta persetujuan dari pihak setempat. Meski AS tidak mengakui Maduro sebagai pemimpin sah sejak 2019, mereka belum mengakui pemimpin lain yang mungkin membenarkan penangkapan tersebut.

Pada tahun 1989, AS menangkap Jenderal Manuel Noriega, pemimpin Panama, dalam situasi serupa. Noriega didakwa atas tuduhan terkait narkoba dan dianggap sebagai pemimpin yang tidak sah. Tindakan AS saat itu juga memicu kontroversi.

Tanggung Jawab Hukum

Para ahli hukum skeptis mengatakan bahwa AS akan menghadapi pertanggungjawaban yang signifikan atas tindakan mereka di Venezuela, meskipun tindakan tersebut melanggar hukum. Mereka menilai bahwa operasi militer yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan bisa menimbulkan konsekuensi politik serta hukum yang serius.

Tindakan AS di Venezuela menunjukkan kompleksitas hubungan antara hukum, politik, dan kekuatan militer. Dengan semakin meningkatnya intervensi luar negeri, penting bagi komunitas internasional untuk mengevaluasi kembali standar dan batasan yang diterapkan dalam tindakan militer.