Pemerintah Jamin Stimulus Ekonomi Berlanjut Tahun 2026, Ini Bocorannya

Pemerintah Siap Lanjutkan Stimulus Ekonomi pada Tahun 2026

Pemerintah telah menyiapkan berbagai program stimulus ekonomi yang akan dilanjutkan pada tahun 2026. Tujuan dari program ini adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi serta memperluas peluang penciptaan lapangan kerja. Saat ini, pemerintah sedang mematangkan persiapan beberapa program dalam Paket Ekonomi yang akan diperpanjang.

Program Stimulus yang Akan Dilanjutkan

Beberapa program stimulasi yang akan terus dijalankan antara lain:

• Program Magang Nasional, yang bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja kepada lulusan perguruan tinggi.
• Penyesuaian jangka waktu pemanfaatan dan penerima manfaat insentif PPh Final 0,5% bagi wajib pajak UMKM hingga 2029.
• Perpanjangan berbagai insentif fiskal, termasuk perpanjangan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor pariwisata dan industri padat karya.
• Perpanjangan PPN DTP sektor perumahan, serta perluasan diskon iuran JKK dan JKM bagi seluruh peserta Bukan Penerima Upah (BPU).

Capaian Implementasi Paket Ekonomi Tahun 2025

Sejak diterapkan, implementasi Paket Ekonomi menunjukkan capaian signifikan. Beberapa contohnya meliputi:

• Program Magang Nasional: Sebanyak 102.696 orang lulusan perguruan tinggi menerima magang dari total pelamar sebanyak 724.880 orang. Angka ini melampaui target awal sebesar 100.000 peserta.
• Kebijakan PPh Pasal 21 DTP: Diterapkan bagi pekerja di sektor pariwisata dengan gaji hingga Rp 10 juta. Kebijakan ini berlaku sejak PMK Nomor 72 Tahun 2025.
• Bantuan pangan beras: Disalurkan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan alokasi 10 kilogram per KPM. Realisasi mencapai lebih dari 348.000 ton atau 95,86% dari pagu 363.000 ton.
• Bantuan minyak goreng: Diberikan sebanyak dua liter per KPM, dengan realisasi lebih dari 69 juta liter atau 95,86% dari pagu 72 juta liter.

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Di sektor jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah memberikan diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja BPU, khususnya di sektor transportasi dan logistik. Program ini telah menjangkau lebih dari 731.000 peserta dengan periode diskon selama Oktober 2025 hingga Maret 2026.

Selain itu, pemerintah juga merealisasikan Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan dengan skema relaksasi suku bunga. Program ini resmi berlaku sejak 1 Oktober 2025 dan diharapkan dapat memperluas akses kepemilikan rumah bagi pekerja berpenghasilan menengah ke bawah.

Penyerapan Tenaga Kerja

Untuk menjaga penyerapan tenaga kerja, pemerintah menjalankan Program Padat Karya Tunai. Realisasi anggaran Kementerian PUPR mencapai Rp 6,63 triliun atau 93,70% dengan serapan tenaga kerja lebih dari 25.000 orang. Sementara itu, Kementerian Kehutanan merealisasikan Rp 1,18 triliun atau 65,38% dengan serapan lebih dari 16.000 tenaga kerja.

Deregulasi dan Pengembangan Ekonomi Digital

Pemerintah juga mempercepat pelaksanaan Paket Deregulasi melalui pembentukan Satgas Penyelesaian Pengaduan dan Layanan Aduan Terpadu lewat kanal Lapor Debottlenecking. Hingga Desember 2025, satgas telah menindaklanjuti 23 pengaduan untuk menghilangkan hambatan investasi.

Selain itu, pemerintah meluncurkan Program Perkotaan melalui proyek percontohan di DKI Jakarta pada 18 Desember 2025 serta menyiapkan pengembangan platform ekonomi digital untuk mendukung gig economy. Program ini ditargetkan diimplementasikan di 15 kota di Indonesia dengan Jakarta sebagai prototipe.

Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra)

Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) telah mencapai lebih dari 33 juta KPM atau 94,8% dari target 35 juta KPM. Di tiga provinsi terdampak bencana alam, penyaluran telah mencapai sekitar 90%, yaitu Aceh 92,12%, Sumatera Utara 86,35%, dan Sumatera Barat 90,21%.