Pendampingan Hukum Pegawai Pajak, IWPI Kritik Pernyataan Menkeu Purbaya

Pendampingan Hukum untuk Pejabat Pajak yang Ditangkap KPK

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa Kementerian Keuangan memberikan pendampingan hukum kepada pejabat pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak. Pernyataan ini disampaikan setelah sejumlah pegawai pajak ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Januari 2026.

Meski memberikan pendampingan hukum, Purbaya menegaskan bahwa langkah tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ia menjelaskan bahwa pendampingan hukum diberikan agar proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya di KPK.

“Ada pendampingan hukum Kementerian Keuangan dalam bidang hukum karena tidak boleh ditinggalkan. Karena bagaimanapun juga, itu pegawai Kementerian Keuangan,” kata Purbaya di Banda Aceh, Aceh, Sabtu, 10 Januari 2026.

Purbaya menilai bahwa pendampingan hukum tersebut tidak berarti kementeriannya meninggalkan para pejabat pajak yang tengah berhadapan dengan proses hukum. Ia menekankan bahwa pihaknya tetap mendukung proses hukum yang berjalan secara adil dan transparan.

Pernyataan Purbaya Disorot

Pernyataan Purbaya mengenai pendampingan hukum ini kemudian dibandingkan dengan sikap yang pernah ia sampaikan pada Oktober 2025. Pada saat itu, Purbaya mengaku terkejut mengetahui adanya praktik perlindungan terhadap oknum pegawai pajak dan bea cukai yang bermasalah di masa sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Ia menyebut baru mengetahui praktik tersebut sekitar tiga minggu setelah dilantik sebagai Menkeu. “Tapi kalau dia mencuri, terima uang dan ini terus minta perlindungan, enggak ada itu,” kata Purbaya, Kamis, 30 Oktober 2025.

Praktik perlindungan terhadap oknum aparatur pajak dan bea cukai terungkap dari percakapannya dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. “Rupanya ya kenapa selama ini ya, saya baru tahu. Saya ketemu dengan Jaksa Agung,” kata Purbaya.

Ia menyebut dari percakapan tersebut terungkap adanya intervensi pada masa lalu agar kasus oknum pegawai pajak dan bea cukai tidak diusut. “Rupanya sebelum-sebelumnya dilindungi. Jadi kalau ada seperti itu, ada intervensi dari atas supaya jangan diganggu karena akan mengganggu stabilitas pendapatan nasional,” katanya.

IWPI Ingatkan Soal Konsistensi

Sikap Menkeu Purbaya yang memberikan pendampingan hukum kepada pegawai pajak yang ditangkap KPK mendapat sorotan dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI). Ketua Umum IWPI, Rinto Setiyawan, menyampaikan peringatan keras agar pemberantasan korupsi tidak berhenti pada pernyataan di ruang publik.

“Kami mengingatkan dengan tegas: jangan sampai pemberantasan korupsi berhenti di pidato. Konsistensi adalah ukuran integritas. Jika ucapan dan praktik tidak sejalan, publik akan membaca itu sebagai kemunafikan,” ujar Rinto Setiyawan.

Rinto menegaskan pendampingan hukum tidak boleh dimaknai sebagai keberpihakan institusi negara terhadap pelaku korupsi. “Pendampingan tidak boleh menjadi simbol keberpihakan institusi pada pelaku. Garisnya harus jelas: proses hukum berjalan penuh, tanpa jarak dan tanpa privilese,” kata Rinto.

Lima Tersangka OTT Pajak

Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka usai melakukan OTT terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara. Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni DWB selaku Kepala KPP Madya Jakut, AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakut, ASB selaku Tim Penilai di KPP Madya Jakut, ABD selaku konsultan pajak, dan EY selaku Staf PT WP.

Dari kelima tersangka tersebut, DWB, AGS, dan ASB diduga sebagai pihak penerima suap. Sementara itu, ABD dan EY diduga sebagai pihak pemberi suap. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 11–30 Januari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT pertama di tahun 2026 pada 9–10 Januari 2026 dan menangkap delapan orang. KPK menyatakan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan.

Author: Pimpinan Redaksi

Menulis membaca dan membagikan

About the Author

Pimpinan Redaksi

Administrator

Menulis membaca dan membagikan

Visit Website View All Posts