Pilkada melalui DPRD: Solusi Mahal atau Pemicu Masalah Lama?

Wacana Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD Muncul Kembali

Seiring dengan munculnya wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), berbagai pihak mulai mengangkat isu ini. Hal ini tidak hanya diungkapkan oleh para elite partai politik, tetapi juga oleh pemerintah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa sistem pemilihan yang tidak langsung tidak bertentangan dengan hukum. Menurutnya, undang-undang tidak melarang adanya proses pemilihan seperti itu selama dilakukan secara demokratis.

Tito menjelaskan bahwa istilah demokratis bisa memiliki dua makna, yaitu pemilihan langsung atau melalui perwakilan di DPRD. Selain itu, konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945, juga tidak melarang sistem pemilihan yang tidak langsung tersebut. Hal ini menjadi dasar bagi beberapa partai politik untuk menyuarakan kembali wacana ini.

Salah satu partai yang aktif dalam menyampaikan wacana ini adalah Partai Golkar. Ketua Umumnya, Bahlil Lahadalia, secara terbuka menyampaikan pendapatnya tentang pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ia menilai bahwa sistem ini lebih efisien dan dapat menghindari masalah biaya yang tinggi. Meskipun ada pro dan kontra, ia percaya bahwa diperlukan kajian mendalam sebelum memutuskan.

Biaya Politik yang Mahal Menjadi Alasan Utama

Anggota Komisi II DPR-RI, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung sering kali menghasilkan ekses yang semakin besar dan sulit dikendalikan. Salah satunya adalah biaya politik yang sangat tinggi, yang berdampak pada penyelenggaraan pilkada dan “biaya lain” yang disebut bisa mengancam moral bangsa. Ia menilai bahwa biaya-biaya tersebut belum tentu menghasilkan kepala daerah yang ideal, baik dari segi kualitas pemerintahan maupun dari sisi integritas.

Doli juga menyebut bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus hukum, terutama korupsi. Oleh karena itu, ia menilai wacana pemilihan kembali ke DPRD adalah opsi yang patut dipertimbangkan untuk menjaga prinsip demokrasi dan menghadapi masalah politik berbiaya mahal. Partai Golkar, menurutnya, telah melakukan kajian terkait fenomena ini dan memiliki kecenderungan untuk melaksanakan pilkada kembali ke DPRD, terutama untuk pemilihan gubernur.

Namun, sikap partai ini belum final untuk pemilihan di tingkat kabupaten/kota. Doli menjelaskan bahwa kepala daerah tingkat dua perlu tetap dipilih secara langsung agar mendapatkan legitimasi dari rakyat. Namun, dalam konteks penghematan biaya negara dan menjaga moral bangsa, partai Golkar bersedia mempertimbangkan kembali ke DPRD. Ia juga menyebut bahwa opsi lain adalah pelaksanaan pilkada secara asimetris atau hybrid, di mana sebagian daerah tetap menggunakan pemilihan langsung dan sebagian lagi melalui DPRD.

Tidak Ada Jaminan Biaya Lebih Murah

Merujuk pada artikel lama, praktik politik uang terjadi saat pilkada melalui DPRD. Fenomena ini muncul pada masa lalu, seperti di Sukoharjo, Boyolali, dan Lampung Selatan. Dalam pemilihan bupati Sukoharjo, dana besar digunakan untuk mengamankan dukungan fraksi. Sementara itu, di Boyolali, suara fraksi mayoritas justru berpindah dalam pemungutan suara. Di Lampung Selatan, praktik transaksi politik lebih vulgar, dengan uang tunai diberikan kepada anggota DPRD.

Menurut peneliti Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Beni Kurnia, tidak ada jaminan bahwa biaya pilkada akan lebih murah jika kembali ke DPRD. Justru, praktik transaksi di lorong gelap akan semakin kuat, dengan pergeseran locus politik uang dari pemilih rakyat ke elit politik di DPRD. Hal ini membuat pengawasan menjadi lebih sulit, karena berlangsung dalam ruang tertutup dan dibungkus dalam proses politik internal lembaga perwakilan.

Beni menegaskan bahwa masalah mahalnya biaya pilkada lebih tepat dibaca sebagai kegagalan tata kelola dan pengawasan, bukan kegagalan sistem pemilihan langsung itu sendiri. Ia menilai bahwa solusi utamanya adalah perbaikan tata kelola dan regenerasi partai politik yang baik.

Kemunduran Demokrasi Lokal

Direktur Eksekutif Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Nurcahyadi Suparman atau Armand, menyatakan bahwa wacana ini merupakan kemunduran terhadap kedaulatan rakyat, khususnya di tingkat lokal. Ia menilai bahwa memindahkan pilkada langsung ke ruang-ruang DPR/DPRD adalah langkah mundur dari upaya penguatan demokratisasi lokal.

Armand juga menyebut bahwa wacana ini adalah upaya melempar tanggung jawab dari masalah politik berbiaya mahal. Menurutnya, yang menyebabkan politik berbiaya mahal adalah mekanisme transaksi di lorong gelap antara kandidat dan partai politik. Ia menilai bahwa jalan keluarnya bukan kembali pada masa kedaulatan rakyat dirampas kembali, tetapi pada perbaikan tata kelola dan regenerasi partai politik yang baik. Jika partai memiliki sistem kaderisasi dan rekrutmen yang bagus, maka hal-hal seperti politik berbiaya mahal bisa disimplifikasi.