Silaturahmi Menteri Hukum dan Pemred Bahas KUHP, KUHAP, dan Bantuan Hukum

Silaturahmi Menkum dengan Pemred Media: Komunikasi yang Terbuka dan Berkelanjutan

Pertemuan antara Menteri Hukum (Menkum) dan para pemimpin redaksi media nasional menjadi momen penting dalam menjaga komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Pertemuan ini tidak hanya sekadar silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang diskusi yang kaya akan informasi dan gagasan terkini. Topik yang dibahas mencakup berbagai isu seperti KUHP, KUHAP, transformasi digital, serta pos bantuan hukum (posbankum).

Menkum menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum untuk selalu berkomunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjelaskan kebijakan dan harapan presiden kepada publik.

“Kami sebagai pembantu presiden, tahu bahwa beliau selalu fokus pada program yang telah dirancang,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan bahwa salah satu prioritas pemerintah adalah membangun transformasi digital. Sejak menjabat, Menkum telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mewujudkan hal ini.

“Digitalisasi layanan publik akan membuat proses lebih mudah dan memberikan kepastian,” tambahnya. Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang meningkatkan aksesibilitas layanan hukum bagi masyarakat luas.

Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya akses keadilan yang merata. Tahun 2025, Kemenkum berencana membentuk posbankum di seluruh wilayah Indonesia. Namun, target ini telah tercapai jauh lebih cepat, dengan lebih dari 76.000 posbankum yang telah berdiri di 32 provinsi.

Gagasan untuk Ekonomi Kreatif dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Menkum juga menyampaikan ide penting terkait pembiayaan berbasis intellectual property (IP) untuk konten kreator. Dirjen Kekayaan Intelektual (DJKI) tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung pergerakan ekonomi.

“Alhamdulillah, Indonesia telah menyiapkan platform sebesar 10 triliun untuk industri kreatif pada tahun 2026. Kami menjadi negara ke-15 di dunia yang memiliki sistem pembiayaan berbasis IP,” ujarnya bangga.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, menjelaskan tantangan dalam penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di negara yang multi-etnis dan multi-religi seperti Indonesia, setiap isu pasti memiliki pro dan kontra.

“Pasal tentang perzinahan dan kohabitasi misalnya, mendapat reaksi berbeda di Sulawesi Utara dan Sumatera Barat. Ini menjadi tantangan besar dalam menyusun KUHP,” katanya.

Menurut Wamenkum, KUHP memiliki tiga isu yang tidak bisa dibandingkan, yaitu delik politik, penghinaan, dan kesusilaan. Setiap negara memiliki pandangan berbeda terkait isu-isu ini.

Peran Hukum Acara Pidana dalam Melindungi Hak Individu

Terkait penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Wamenkum menyampaikan bahwa filosofi hukum acara pidana adalah mencegah tindakan sewenang-wenang negara terhadap individu. Di mana pun, hukum acara pidana disusun berdasarkan pendekatan partisipatif.

“Hukum acara pidana harus memadukan hak negara untuk memproses dan menghukum dengan perlindungan terhadap individu,” jelasnya.

Dukungan dari Jawa Barat untuk Implementasi Kebijakan

Kegiatan silaturahmi ini dihadiri oleh 31 pemimpin redaksi, beberapa jurnalis senior, serta perwakilan Dewan Pers. Diharapkan, kegiatan ini dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus mencerminkan komitmen presiden dalam menyampaikan kebijakan secara utuh.

Menanggapi pertemuan ini, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, menyatakan kesiapan untuk menerapkan poin-poin penting yang dibahas, terutama terkait ekonomi kreatif dan akses keadilan.

“Jawa Barat sebagai pusat industri kreatif akan memfasilitasi konten kreator dalam melindungi kekayaan intelektual mereka. Selain itu, kami juga berupaya agar Posbankum hadir di desa-desa untuk memastikan keadilan hukum inklusif,” ujarnya.