kompasia.com– Selain proyek Jalan Tol Getaci yang akan menghubungkan Kota Bandung dengan kawasan Priangan Timur, terdapat satu jalan tol lainnya sepanjang 27,3 kilometer yang nantinya berfungsi sebagai penghubung menuju pusat Kota Bandung.
Menariknya, rencana pembangunan jalan tol ini telah ada sejak tahun 1996, tetapi hingga kini proyek tersebut belum terealisasi dan terbengkalai selama sekitar 29 tahun.
Jika Anda melewati Jalan Tol Padaleunyi dari arah barat (Padalarang menuju Cileunyi) dan keluar di gerbang tol Gedebage pada Kilometer 149, lokasi gerbang tol berada di kawasan perumahan Summarecon, Gedebage, Kota Bandung.
Sebelum melewati gerbang tol tersebut, di sebelah kanan akan terlihat jalur jalan tol yang belum beroperasi karena di sebelah selatannya jalur ini terputus. Jadi, jalur jalan ini nantinya akan menjadi penghubung dari arah Getaci ke jalan tol sepanjang 27,3 kilometer tersebut.
Ternyata proyek jalan tol ini menyimpan beberapa fakta menarik yang belum banyak diketahui oleh masyarakat, khususnya penduduk Kota Bandung. Salah satunya adalah adanya terowongan atau underpass yang akan dibangun di jalan tol tersebut.
Jalan tol yang akan dibangun dan terhubung dengan Tol Getaci adalah Tol Dalam Kota Bandung atau Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR). Rencananya, jalan tol sepanjang 27,3 kilometer ini akan menghubungkan Tol Pasteur hingga Simpang Susun Cileunyi di sebelah timur.
Namun, pada perkembangannya, jalan tol ini rencananya juga akan menyambung ke wilayah selatan Kota Bandung yang kelak terhubung dengan Tol Getaci di Junction Gedebage.
Gerbang tol Gedebage di KM 149 pada jalan tol Padaleunyi nantinya akan menjadi bagian dari Junction Gedebage, dan gerbang tol ini telah dibangun pada masa Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Namun, gerbang tol Gedebage ini belum sepenuhnya beroperasi melalui jalan layang.
Rencana pembangunan BIUTR kembali muncul pada masa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab dipanggil KDM. Ia mengungkapkan rencananya untuk merealisasikan lima proyek jalan tol di Jabar mulai tahun 2026, salah satunya adalah BIUTR.
Kehadiran BIUTR dianggap sebagai salah satu cara untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di Kota Bandung, yang saat ini sudah termasuk dalam kategori sangat parah. TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Kota Bandung sebagai kota dengan kemacetan terburuk ke-12 di dunia pada tahun 2024, sehingga menjadikannya sebagai kota paling macet di Indonesia.
Namun pada kenyataannya, wacana mengenai proyek BIUTR telah muncul sejak tahun 2024 sebelum terpilihnya Walikota Bandung M Farhan.
Saat jabatan Walikota Bandung dipegang oleh Pj Walikota Bandung M. Koswara, pada November 2024 menyatakan bahwa Pemkot Bandung kembali membahas rencana pembangunan BIUTR bersama Kementerian PUPR dan Pemprov Jabar.
Disebutkan bahwa pembangunan BIUTR telah memasuki Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sayangnya, pada masa Presiden Prabowo yang menerapkan kebijakan penghematan anggaran, BIUTR tidak termasuk dalam daftar PSN di era tersebut. Dari 4 PSN jalan tol, hanya satu jalan tol di Jawa Barat yang masuk PSN yaitu Tol Akses Patimbang.
Gubernur Jawa Barat KDM sebelumnya menyampaikan bahwa terdapat 5 proyek jalan tol di Jawa Barat yang diharapkan akan dimulai pembangunannya pada tahun 2026. Nama-nama jalan tol tersebut adalah Tol BIUTR, Tol Pasteur-Lembang, Tol Getaci, Tol Puncak, dan Tol Sukabumi-Cianjur-Padalarang.
Wakil Walikota Bandung Koswara pada November 2024 juga pernah menyampaikan hal tersebut. Menurutnya, pada Tahun 2025 akan dilakukan evaluasi terhadap proyek tersebut, sebelum memasuki tahap lelang dan diharapkan pembangunan dimulai pada Tahun 2026.
Koswara menyebutkan bahwa desain teknis proyek BIUTR akan dilakukan pada tahun 2025 untuk menguraikan seluruh aspek konstruksi, termasuk tahap lelang investasi.
Pada masa Presiden Jokowi, proyek BIUTR selanjutnya dikelola oleh Pemerintah Pusat dan masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional.
Koswara menyampaikan bahwa pada tahun 2025, rencananya proyek BIUTR akan memasuki tahap peninjauan sekaligus menentukan jalur serta kemungkinan perubahan desain. Diharapkan proses peninjauan ini selesai pada tahun 2025.
Ia menyatakan bahwa alasan dilakukannya peninjauan kembali adalah karena proyek ini telah terhenti cukup lama, sehingga terjadi perubahan pada kondisi yang ada di lapangan.
“Kondisi di lapangan berubah. Terdapat flyover dan pembangunan gedung, sehingga tingkat kesulitan konstruksi kembali dievaluasi,” kata Koswara.
Selain kemungkinan perubahan desain, pada tahun 2025 diharapkan akan ditentukan jalur BIUTR. Seperti diketahui, dalam perencanaannya terdapat dua pilihan rute yang diajukan yakni
-Melalui Jalan Pasteur-Jalan Pasupati-kawasan Gasibu dengan rute alternatif 1 masuk ke Cicaheum
-Melalui Jalan Pasteur-Jalan Pasupati, Gasubu kemudian Jalan Supratman-Antapani.
Ternyata rencana proyek BIUTR sudah ada sejak 1996, saat itu proyek jalan tol ini direncanakan dibangun bersama perusahaan Hutama Karya dengan anggaran sebesar Rp. 500 miliar. Namun, rencana tersebut kemudian tertunda karena krisis Asia pada tahun 1997.
Setelah itu, BIUTR sempat kembali dibicarakan pada masa kepemimpinan Ridwan Kamil sebagai walikota Bandung. Namun, upaya pembangunan kembali tidak berhasil karena kendala pembebasan lahan. Pasalnya, tanggung jawab pembebasan lahan berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung, namun keduanya tidak mampu memenuhinya.
Sementara itu, Plt Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR Erna Wijayanti mengatakan, rencana pembangunan BIUTR yang dimulai sejak 2006 bertujuan mengatasi kemacetan di Kota Bandung pada masa pemerintahan Jokowi.
Menurutnya, pada tahun 2019, telah dibuat perjanjian kerja sama antara pemerintah pusat, Pemprov Jabar, dan Pemkot Bandung. Namun, perjanjian tersebut diketahui berakhir pada 29 Juni 2024 lalu.
“Oleh karena itu, diperlukan adanya perubahan. Dengan cakupan wewenang masing-masing pihak (antara Kementerian PUPR, Pemprov Jabar, dan Pemkot Bandung),” kata Erna.
Sebelumnya, mengutip dari laman Bappeda Jabar, proyek BIUTR sejak awal telah mendapatkan dukungan dari 14 instansi/lembaga serta Kementerian. Dukungan tersebut diberikan karena rute jalan tol ini akan melintasi lahan yang terletak di 14 instansi/lembaga dan kementerian tersebut.
Jalur BIUTR Pasteur-Cileunyi direncanakan akan melewati berbagai instansi dan kementerian, seperti areal milik Kementerian PUPR, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, BPK RI, BPS, Polri, serta lembaga pemerintah lainnya.
Dalam perencanaan awal yang terus berkembang, di lahan-lahan ini kemungkinan jalan tol akan dibangun di bawah permukaan tanah atau melalui terowongan atau underpass. Rencananya akan dibangun dua underpass di kawasan ini.
Saat Gubernur Jabar KDM menyatakan komitmennya untuk mewujudkan 5 jalan tol di Jawa Barat pada tahun 2026, termasuk BIUTR, belum ada kejelasan mengenai sumber pendanaan yang akan digunakan. Tentu saja dengan investasi yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 8 triliun, akan sangat berat jika harus dibebankan kepada APBD.
Sementara itu, mengandalkan partisipasi APBN juga sulit karena BIUTR tidak tercantum dalam daftar PSN pada masa Prabowo. Oleh karena itu, alternatifnya adalah mempercayakan kepada investor swasta atau sumber pendanaan yang berasal dari luar APBN/APBD.
Mengutip dari situs Bappeda Jabar, pada awal rencana pembangunan BIUTR, sumber pendanaannya akan datang dari Japan International Cooperation Agency (JICA) serta APBN.
Sekretaris Daerah Jawa Barat pada tahun 2016, Iwa Karniwa saat itu menyatakan bahwa proyek ini telah diajukan kepada JICA.
Berikut adalah enam fakta menarik mengenai rencana perjalanan proyek BIUTR, yang diharapkan nantinya akan terhubung dengan Tol Getaci di Junction Gedebage. ***
Menulis membaca dan membagikan
