Trump: Tak Butuh Hukum Internasional!

Presiden AS Mengabaikan Hukum Internasional, Tindakan Agresif yang Menimbulkan Kekhawatiran Global

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menunjukkan sikap yang tidak mengakui hukum internasional dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Ia menyatakan bahwa hanya moralitasnya sendiri yang menjadi batasan bagi tindakan agresif yang diambil oleh pemerintahannya. Hal ini terlihat jelas setelah penculikan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, yang dilakukan oleh pasukan AS.

Trump mengatakan kepada The New York Times bahwa ia tidak membutuhkan hukum internasional dan bahwa ia tidak berniat menyakiti orang-orang. Namun, ketika ditanya apakah ia perlu mematuhi hukum internasional, Trump menjawab bahwa itu “tergantung pada definisi hukum internasional Anda”. Pernyataan ini menunjukkan pengabaian terhadap aturan global yang telah dibuat untuk menjaga perdamaian antar negara.

Serangan Militer AS Terhadap Venezuela

Pada akhir pekan lalu, AS meluncurkan serangan dini hari terhadap Venezuela. Ledakan terjadi di seluruh kota Caracas dan di pangkalan militer negara tersebut. Pasukan AS akhirnya menculik Presiden Maduro dari ibu kota, yang menurut para kritikus merupakan pelanggaran terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Piagam ini secara jelas melarang “ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun”.

Serangan ini tampaknya meningkatkan sikap agresif Trump, yang baru saja menerima Penghargaan Perdamaian FIFA. Setelah serangan tersebut, Trump mengklaim bahwa AS akan “mengelola” Venezuela dan mengeksploitasi cadangan minyak negara tersebut. Meskipun demikian, pemerintahan Trump mengatakan akan bekerja sama dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez. Namun, mereka juga mengancam akan melakukan “gelombang kedua” aksi militer jika tuntutan AS tidak dipenuhi.

Ancaman Terhadap Negara Lain

Trump juga mengisyaratkan kemungkinan serangan terhadap Presiden Kolombia, Gustavo Petro, yang berasal dari sayap kiri. Selain itu, ia telah meningkatkan kampanye untuk memperoleh wilayah Greenland milik Denmark. Pada Juni lalu, Trump bergabung dalam perang Israel yang tidak beralasan melawan Iran dengan memerintahkan pengeboman tiga situs nuklir utama negara tersebut.

Stephen Miller, salah satu ajudan Trump, mengkritik sistem internasional pasca-Perang Dunia II. Ia mengatakan bahwa AS akan “tanpa penyesalan” menggunakan kekuatan militer untuk mengamankan kepentingannya di Belahan Barat. “Kami adalah negara adidaya, dan di bawah Presiden Trump, kami akan bertindak sebagai negara adidaya,” kata Miller kepada CNN.

Kekhawatiran Ahli Hukum Internasional

Para ahli hukum internasional memberi peringatan terhadap pengabaian hukum internasional oleh AS. Margaret Satterthwaite, pelapor khusus PBB tentang independensi hakim dan pengacara, mengatakan bahwa pernyataan AS yang mengabaikan hukum internasional sangat berbahaya. Ia khawatir dunia mungkin kembali ke “era imperialisme”, karena pelemahan hukum internasional dapat mendorong musuh-musuh Washington untuk melakukan tindakan agresi sendiri.

Satterthwaite juga menyatakan bahwa hukum internasional tidak bisa menghentikan negara-negara dari melakukan hal-hal mengerikan jika mereka berkomitmen untuk melakukannya. “Kita hanya akan menuju ke jurang yang jauh lebih buruk jika tidak bersikeras pada hukum internasional yang ada,” ujarnya.

Yusra Suedi, asisten profesor hukum internasional di Universitas Manchester, memperingatkan terhadap keyakinan bahwa “kekuatan adalah kebenaran”. Ia mengatakan bahwa tren ini membahayakan karena memberikan izin kepada negara-negara lain untuk mengikuti jejak AS, seperti Cina yang mungkin mengincar Taiwan atau Rusia terkait Ukraina.

Sejarah Keterlibatan AS di Amerika Latin

Ian Hurd, profesor ilmu politik di Universitas Northwestern, mengingatkan bahwa sejarah menggambarkan bahaya kebijakan AS di Amerika Latin. Kawasan ini telah mengalami invasi dan kudeta militer yang didukung AS selama lebih dari satu abad, yang menyebabkan ketidakstabilan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Hurd menyoroti contoh-contoh historis seperti Panama, Haiti, Nikaragua, dan Chile pada tahun 70-an. Ia menambahkan bahwa kebijakan Trump di Venezuela “sejalan” dengan bagaimana AS sebelumnya mencoba mengatur bagian lain dari Amerika. “Dalam setiap kasus tersebut, AS menyesali pilihannya untuk campur tangan. Ini tidak pernah berhasil dengan baik,” ujarnya.

Author: Pimpinan Redaksi

Menulis membaca dan membagikan

About the Author

Pimpinan Redaksi

Administrator

Menulis membaca dan membagikan

Visit Website View All Posts