Menggugah Dewan Ekonomi Aceh

Oktober 15, 2025 4 Min Read

Komentar Dinonaktifkan

Prof. Dr. Apridar, SE, M.Si., Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala serta Ketua Dewan Pakar ICMI Cabang Aceh

PASCAProses penandatanganan MoU Helsinki 2005 tidak hanya membuka babak baru dalam perdamaian Aceh, tetapi juga menghadirkan tantangan besar dalam membangun kembali perekonomian yang rusak akibat konflik lama dan bencana tsunami. Dalam situasi ini, Dewan Ekonomi Aceh (DEA) muncul, terdiri dari para ahli dan tokoh ternama seperti Prof Raja Masbar, Prof Teuku A. Sanny, Ismail Rasyid, serta Dr Rustam Effendi. DEA bukan hanya lembaga tambahan, melainkan sebuah strategi penting untuk memimpin perubahan ekonomi Aceh berdasarkan tiga prinsip utama: inklusivitas, keberlanjutan, dan prinsip syariah Islam. Visi ini bukan sekadar kata-kata kosong, tetapi keharusan bagi Aceh untuk bangkit dengan identitas dan kemampuan sendiri. Secara pribadi, penulis menyarankan agar Prof Dr M Shabri Abd Madjid, seorang pakar ekonomi syariah, turut serta, sehingga lembaga yang sangat penting dan strategis ini akan lebih representatif dan lebih baik lagi.

Kehadiran Ismail Rasyid, seorang pengusaha internasional dari PT. Trans Continent, sebuah perusahaan transportasi multimoda, logistik, dan rantai pasok di Indonesia yang didirikan pada tahun 2003, membuat DEA semakin lengkap. Perusahaan yang telah memiliki lebih dari 35 cabang di dalam dan luar negeri ini menyediakan berbagai layanan seperti angkutan darat dan laut, pengiriman kargo udara, serta layanan freight forwarding dan customs clearance untuk berbagai sektor industri, sehingga Lembaga akan semakin mampu menerapkan berbagai program nyata untuk membangun ekonomi Aceh yang lebih baik ke depan.

Tantangan terbesar dalam pertumbuhan ekonomi tidak hanya di Aceh, tetapi juga di seluruh Indonesia adalah menciptakan pertumbuhan yang inklusif. Terkadang, pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh sebagian kecil orang atau terpusat di kota-kota besar. DEA, dengan perannya sebagai pembuat rekomendasi kebijakan, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pedesaan dan sektor informal. Fokus DEA pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bukti nyata dari upaya ini.

Inisiatif seperti “Aceh Mart” dan “Pasar Digital UMKM Aceh” bukan hanya sekadar kegiatan pemasaran, melainkan menjadi jembatan untuk menghubungkan pelaku usaha kecil dengan rantai nilai yang lebih luas. Dengan memberikan kesempatan akses pembiayaan, pelatihan wirausaha, serta bimbingan teknis, DEA berupaya membuat akses ekonomi lebih merata, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak lagi timpang tetapi lebih seimbang dan melibatkan semua pihak.

Pilar kedua, yaitu keberlanjutan, mengharuskan DEA untuk berpikir secara jangka panjang. Aceh dianugerahi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari perikanan, gas alam, hingga kopi Gayo yang terkenal di dunia. Pemanfaatan sumber daya ini tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan sosial akan menjadi ancaman besar. Di sinilah tugas DEA dalam mengenali dan mendorong pertumbuhan sektor unggulan dengan pendekatan yang berkelanjutan sangat penting. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun di Lhokseumawe, misalnya, tidak boleh hanya menitikberatkan pada nilai investasi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan serta penyerapan tenaga kerja lokal.

Demikian pula, pengembangan wisata halal perlu sejalan dengan pelestarian ekosistem dan budaya setempat. DEA harus berperan sebagai penjaga yang memastikan setiap kebijakan dan investasi yang masuk sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga kekayaan Aceh dapat dinikmati oleh generasi berikutnya.

Perbedaan DEA dibandingkan lembaga perencana ekonomi daerah lainnya terletak pada pilar utamanya yang ketiga, yaitu prinsip syariah Islam. Ini bukan hanya sekadar label, melainkan dasar nilai yang seharusnya menjadi semangat dalam setiap kebijakan dan program. Penerapan ekonomi syariah di Aceh memiliki peluang serta tantangan yang khas. DEA memiliki tanggung jawab strategis untuk mengubah prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, larangan riba, dan tanggung jawab sosial menjadi alat ekonomi yang nyata.

Peningkatan sistem keuangan syariah, pemanfaatan zakat dan wakaf secara maksimal untuk program pemberdayaan masyarakat, serta penguatan usaha mikro berbasis syariah merupakan tindakan nyata. Zakat, jika dikelola dengan profesional dan transparan, bisa menjadi alat redistribusi kekuasaan yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan mendanai pendidikan.

Wakaf berupa uang dan wakaf produktif bisa menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi. DEA, bersama dengan dukungan para akademisi dan pakar di dalamnya, perlu mampu menciptakan model-model ekonomi syariah yang kreatif dan praktis, menjadikan Aceh sebagai laboratorium nyata serta pusat rujukan ekonomi syariah di Indonesia.

Namun, perjalanan DEA tidak sepenuhnya mulus. Sebagai lembaga yang tidak memiliki struktur tetap, kekuatan DEA terletak pada pengaruh moral dan kualitas rekomendasinya. Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa rekomendasi yang didasarkan pada data dan analisis mendalam benar-benar diterima dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah dalam kebijakan nyata. Koordinasi intensif dengan eksekutif dan legislatif serta sosialisasi yang luas kepada masyarakat sangat diperlukan. DEA harus mampu menjadi jembatan yang efektif antara Pemerintah Aceh, pemerintah pusat, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil. Forum-forum seperti Musrenbang ekonomi perlu dimanfaatkan secara optimal, bukan hanya sebagai ritual tahunan, melainkan sebagai ruang dialog yang menghasilkan solusi bersama.

Merumuskan kebijakan

Di tengah tantangan global dan isu internal, peran DEA semakin penting. Wabah Covid-19 telah menunjukkan betapa rapuhnya sistem ekonomi tradisional. DEA diharapkan mampu merancang strategi pemulihan yang tidak hanya mengembalikan kondisi, tetapi juga membangun kembali (build back better) dengan dasar yang lebih kuat, inklusif, dan sesuai prinsip syariah. Pendekatan ekonomi yang tahan bencana serta penguatan jaringan logistik lokal harus menjadi fokus utama.

Secara keseluruhan, Majelis Ekonomi Aceh memainkan peran utama dalam mewujudkan visi Aceh sebagai pusat ekonomi syariah dan pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Tugas dan tanggung jawabnya mencakup berbagai aspek mulai dari penyusunan kebijakan hingga pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan yang inklusif, partisipatif, serta berlandaskan nilai-nilai lokal. Keberhasilan DEA tidak hanya dinilai dari pertumbuhan PDRB, tetapi juga dari pemerataan kesejahteraan, keberlanjutan lingkungan, serta penguatan identitas ekonomi Aceh yang berbasis syariah. Dengan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, DEA diharapkan terus menjadi penggerak transformasi ekonomi Aceh di masa depan.

Komite Ekonomi Aceh merupakan harapan untuk mewujudkan masa depan ekonomi Aceh yang cemerlang. Dengan menggabungkan kecerdasan kolektif dari anggotanya, DEA memiliki kemampuan untuk memimpin Aceh meninggalkan warisan ekonomi yang terpecah dan rentan, menuju sistem ekonomi yang menyeimbangkan pertumbuhan, pelestarian lingkungan, serta nilai-nilai agama.

Keberhasilan DEA tidak hanya diukur dari angka-angka statistik makro, tetapi juga dari sejauh mana nelayan di pesisir barat merasakan kesejahteraan, petani kopi di Gayo mendapatkan akses pasar yang adil, serta pemuda Aceh memiliki kesempatan usaha yang terjangkau dan sesuai dengan ajaran agama mereka. Tugas untuk mewujudkan visi Aceh yang tidak hanya damai, tetapi juga sejahtera secara lahir dan batin, dengan identitas ekonomi syariah yang membanggakan, berada di tangan DEA.