Ringkasan Berita:

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak ajuan Luhut Binsar Pandjaitan terkait penggunaan APBN dalam pembangunan proyek family office di Bali.

Purbaya menganggap proyek tersebut tidak jelas dan bukan menjadi prioritas ekonomi, sehingga tidak pantas didanai oleh negara.

Ia bahkan mengakui belum memahami konsep family office tersebut, dan lebih memilih hanya “berdoa” untuk proyek tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menunjukkan keputusan tegasnya di tengah tekanan dari kalangan elit pemerintah.

Ia secara terbuka menolak permintaan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang menginginkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembangunan proyek family office di Bali.

Purbaya menegaskan, meskipun tidak menentang konsep family office secara umum, ia tidak akan menyediakan dana negara untuk proyek yang belum jelas dan bukan bagian dari prioritas pembangunan ekonomi.

Bahkan dia mengatakan belum memahami konsep family office yang diusulkan Luhut, dan lebih memilih “berdoa” untuk proyek tersebut daripada mendanainya.

Selain itu, Purbaya mengakui belum mengetahui bagaimana konsep office keluarga yang akan dibangun di Bali tersebut.

Namun, Purbaya mengakui bahwa ia sering mendengar Luhut membicarakan hal tersebut.

Pembentukan family office diketahui diusulkan oleh Luhut.

Biarkan saja. Jika DEN mampu bangun sendiri, biarkan dia bangun sendiri. Saya tidak akan mengalihkan anggarannya ke sana,” tegas Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, dilansir Kompas.com, Selasa (14/10/2025).

“Tidak, saya tidak terlibat. Jika ingin (membangun), saya doakan saja. Saya belum terlalu memahami konsepnya, meskipun Pak Ketua DEN sering berbicara. Tapi, saya belum pernah melihat, apa sih konsepnya,” tambahnya.

Purbaya kemudian menekankan bahwa APBN ditujukan untuk mendanai program-program yang mampu memberikan dampak terhadap perekonomian.

Artinya, kata Purbaya, pembangunan family office bukan menjadi fokus utama APBN,

“Saya fokus. Jika anggaran yang sesuai diberikan, nanti saat pelaksanaannya akan tepat waktu, tepat sasaran, dan tidak ada yang terbuang,” tambah Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya juga pernah menolak usulan Luhut yang menginginkan anggaran program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak dipangkas.

Rekomendasi tersebut diungkapkan Luhut, karena ia merasa penyerapan dana MBG telah meningkat.

Namun, Purbaya dengan tegas menyatakan, penyerapan anggaran MBG akan diawasi hingga akhir Oktober 2025 mendatang.

Jika anggaran tidak digunakan secara optimal, Purbaya tetap akan memangkasnya.

“Tapi, kita tetap akan memantau hingga akhir Oktober. Jika dia (MBG) tidak menyerap (anggaran), kami juga akan memotongnya,” kata Purbaya, Minggu (5/10/2025).

Namun, Purbaya menghargai perhatian Luhut terhadap penyerapan anggaran MBG.

Karena, menurut Purbaya, hal ini berarti Luhut memperhatikan penyerapan anggaran dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

“Artinya Pak Luhut sudah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia merasa nilai tersebut sudah baik semua,” tambahnya.

Tolak Bayar Utang Whoosh

Tidak hanya pembangunan family office DEN, Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya juga menyatakan ketidaksediaannya untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dikenal sebagai Whoosh.

Hal tersebut disampaikan oleh Purbaya sebagai respons terhadap opsi yang diajukan oleh Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengenai pembayaran utang Whoosh oleh pemerintah.

“Jelasnya saat ini saya belum mendapatkan informasi terkait masalah tersebut, tetapi jika ini KCIC yang berada di bawah Danantara, maka mereka sudah memiliki manajemen sendiri serta memiliki deviden masing-masing,” kata Purbaya dalam acara Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Terlebih lagi, menurut Purbaya, Danantara dalam satu tahun mendapatkan sebesar Rp80 triliun dari dividen. Sehingga, menurutnya, seharusnya dapat diselesaikan tanpa perlu pendanaan dari pemerintah.

“Jangan kita terus, karena jika tidak maka semua kita juga akan terlibat termasuk dividenya. Jadi ini ingin dipisahkan antara swasta dan pemerintah,” tegas dia.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menyampaikan bahwa utang kereta cepat ini berbentuk hubungan antar perusahaan. Dengan kata lain, tidak ada kewajiban utang pemerintah.

“Tidak ada utang pemerintah, karena dilakukan oleh perusahaan, konsorsium perusahaan Indonesia dan Tiongkok, di mana konsorsium milik Indonesia dimiliki oleh PT KAI,” ujar Suminto menekankan.

Sebagai informasi, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang secara resmi mulai beroperasi sejak 2 Oktober 2023, mengalami kenaikan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp19,54 triliun.

Untuk mengatasi peningkatan biaya, proyek ini memperoleh dana pinjaman dari Bank Pembangunan Tiongkok (CDB) sebesar 230,99 juta dolar AS dan 1,54 miliar yuan, dengan total senilai Rp6,98 triliun.

Perusahaan Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang mengelola kereta cepat Whoosh, merupakan kemitraan antara konsorsium Indonesia PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan kepemilikan saham sebesar 60 persen, serta konsorsium Tiongkok Beijing Yawan HSR Co. Ltd yang memiliki 40 persen saham.

Susunan pemegang saham PSBI saat ini adalah:

PT Kereta Api Indonesia (Persero): 51,37 persen
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk: 39,12 persen
PT Jasa Marga (Persero) Tbk: 8,30 persen
PT Perkebunan Nusantara I: 1,21 persen

Proyek ini memberikan tekanan signifikan terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero). Pinjaman proyek Whoosh yang ditanggung melalui konsorsium KCIC mencapai Rp116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dolar AS.

Angka tersebut telah memasukkan peningkatan biaya dan menjadi beban besar bagi PT KAI serta KCIC, yang masih mencatatkan kerugian pada semester I-2025.

Gaya Komunikasi Purbaya Disentil

Di sisi lain, gaya komunikasi politik Purbaya Yudhi Sadewa mendapat kritikan dari Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.

Misbakhun mengharapkan Purbaya lebih memperhatikan perbaikan ekonomi negara, bukan mengeluarkan komentar terkait kebijakan kementerian lain.

Ia memberikan contoh pernyataan Purbaya mengenai isu anggaran MBG jika tidak terserap secara penuh hingga Oktober 2025 mendatang.

Misbakhun menekankan bahwa alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi politik tersendiri.

Sehingga, anggaran MBG yang tidak terserap tidak dapat dialihkan secara sembarangan tanpa dibahas bersama DPR.

“Pak Purbaya perlu menghentikan kebiasaan terlalu sering memberikan komentar tentang kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada perencanaan ekonomi besar yang ingin dia wujudkan untuk mendukung visi Presiden,” kata Misbakhun dalam sebuah diskusi ekonomi terbaru, seperti dikutip dari pernyataan tertulis, Senin (13/10/2025).

Sama halnya ketika kami melihat bahwa tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons dengan menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68. Sebenarnya hal ini seharusnya dilakukan konsultasi dan rapat dengan DPR, tetapi karena masih dalam proses pembahasan APBN, maka diberikan keleluasaan.

“Hal-hal semacam ini perlu diselaraskan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terlihat satu pihak,” tambahnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Dua Kali Menteri Keuangan Purbaya Menolak Permintaan Luhut, Enggan Mendanai Family Office, Hanya Akan Berdoa.

★★★★★

Based on 0 ratings

Rating Artikel: ★★★★★ (5/5 dari 1,699 ulasan)