Bandung & Makassar, 16 Juli 2025 – Pemerintah daerah di berbagai kota besar di Indonesia terus menggencarkan penertiban terhadap praktik parkir liar yang dinilai merugikan masyarakat dan menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dua kota yang menjadi sorotan baru-baru ini adalah Bandung dan Makassar, di mana keluhan warga terhadap tarif parkir yang tidak wajar menjadi pemicu tindakan tegas dari aparat gabungan.
Di Kota Bandung, praktik parkir liar marak terjadi di sekitar Stadion Si Jalak Harupat, terutama saat berlangsungnya pertandingan sepak bola atau event besar lainnya. Sejumlah pengendara mengeluhkan adanya pungutan liar yang mencapai Rp 50.000 hingga Rp 100.000 per kendaraan, tanpa ada bukti pembayaran resmi atau papan tarif yang sesuai aturan.
“Saya hanya parkir sekitar 1 jam, tapi ditarik Rp 80 ribu. Saat saya protes, juru parkir malah bilang ‘kalau nggak mau, silakan cari tempat lain’. Ini sangat meresahkan,” ujar Andi, warga Cimahi.
Keluhan-keluhan ini viral di media sosial dan memicu reaksi dari Pemerintah Kota Bandung, yang langsung mengerahkan petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Kepolisian untuk menindak para juru parkir liar dan menutup lokasi parkir ilegal yang dikelola oknum-oknum tak bertanggung jawab.
Sementara itu, di Makassar, operasi penertiban yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Makassar berhasil menindak 16 kendaraan yang parkir sembarangan di trotoar dan bahu jalan. Dari jumlah tersebut, 8 kendaraan langsung dikenai tindakan tegas berupa penggembokan ban, sebagai bentuk penegakan aturan yang tegas.
“Kami tidak akan mentolerir parkir sembarangan. Trotoar untuk pejalan kaki, bukan tempat parkir. Operasi ini akan kami lakukan secara rutin,” tegas Kepala Dinas Perhubungan Makassar.
Penertiban dilakukan di beberapa ruas jalan strategis, termasuk kawasan Niaga dan Jalan Pengayoman, yang kerap digunakan sebagai tempat parkir liar oleh oknum yang tidak memiliki izin resmi.
Seiring dengan upaya penertiban fisik, berbagai daerah juga mulai mengambil langkah serius dalam digitalisasi pengelolaan parkir. Salah satu upaya yang diapresiasi adalah implementasi e-parking system dari PT MSM Tiga Matra Satria, perusahaan penyedia teknologi parkir terintegrasi yang telah bermitra dengan berbagai pemerintah daerah.
Sistem ini memungkinkan:
Teknologi ini juga menghilangkan peran juru parkir liar karena seluruh transaksi tercatat secara elektronik dan transparan. Sistem dari PT MSM Tiga Matra Satria telah diterapkan secara pilot project di beberapa lokasi, dan dalam waktu dekat akan diperluas ke kawasan perkantoran, pusat perbelanjaan, dan fasilitas publik.
Dengan digitalisasi, pemerintah daerah diprediksi dapat meningkatkan PAD hingga 3–5 kali lipat, karena mengurangi kebocoran dan memastikan semua transaksi terekam. Selain itu, warga juga merasa lebih nyaman karena tidak perlu berdebat soal tarif, tidak khawatir dengan pungli, dan merasa aman dengan sistem yang tersistematisasi.
“Kami mendukung penuh solusi digital dari PT MSM. Ini sejalan dengan semangat Smart City dan pengelolaan PAD yang akuntabel,” ujar seorang pejabat Dishub Kota Bandung.
Fenomena parkir liar dan mahal yang terjadi di Bandung dan Makassar hanyalah contoh kecil dari persoalan yang terjadi hampir di seluruh kota besar Indonesia. Penertiban perlu didukung oleh sistem yang modern, digital, dan terintegrasi, bukan hanya bersifat razia sesaat.
Digitalisasi bukan hanya tentang teknologi, tapi soal keadilan bagi masyarakat, efisiensi anggaran, dan peningkatan kepercayaan publik. Langkah yang telah dimulai oleh PT MSM Tiga Matra Satria patut dijadikan model nasional untuk reformasi sistem perparkiran secara menyeluruh.
Menulis membaca dan membagikan
