7 Mobil Dinas Kabupaten Biak Numfor Disita Pensiunan, BPKAD Ancam Tuntut Secara Hukum

Penertiban Aset Daerah di Kabupaten Biak Numfor

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor sedang melakukan penertiban terhadap aset daerah yang berupa kendaraan dinas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan aset yang lebih baik dan transparan, serta menjaga kepentingan publik.

Sebanyak 10 kendaraan dinas milik pemerintah daerah masih dikuasai oleh pegawai yang telah pensiun atau purna tugas. Dari jumlah tersebut, tiga unit kendaraan sudah kembali kepada pemerintah daerah. Proses penertiban ini dilakukan dengan pendekatan persuasif, yaitu dengan mengirimkan surat kepada pihak-pihak yang masih menggunakan kendaraan tersebut agar segera mengembalikannya.

Kepala BPKAD Kabupaten Biak Numfor, Gunadi, S.Sos, M.Si, menyatakan bahwa penertiban aset ini merupakan kewajiban pemerintah daerah yang rutin diawasi dan dimonitor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menjelaskan bahwa KPK melalui program koordinasi dan supervisi (Korsup) selalu melakukan pemantauan langsung ke daerah, termasuk ke Kabupaten Biak Numfor.

“Penertiban aset ini selalu dimonitor oleh KPK. Setiap periode satu tahun atau maksimal dua tahun, KPK pasti datang untuk mengecek sejauh mana penertiban yang dilakukan pemerintah daerah,” ujar Gunadi.

Ia juga mengakui bahwa hingga saat ini masih ada beberapa kendaraan dinas yang secara fisik dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Untuk itu, BPKAD akan terus menempuh langkah persuasif dengan menyurati pihak terkait agar mengembalikan kendaraan tersebut tanpa paksaan.

Namun, jika kendaraan dinas tidak dikembalikan, maka proses selanjutnya akan melibatkan aparat penegak hukum. Pasalnya, seluruh aset Pemerintah Kabupaten Biak Numfor wajib dilaporkan, termasuk aset yang secara administrasi milik daerah namun penguasaannya berada di pihak lain.

Setiap tiga bulan, proses penertiban ini selalu dimonitor oleh KPK. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi dan standar pengelolaan aset.

Gunadi juga menyampaikan apresiasi kepada para purna bakti yang telah menunjukkan kesadaran dengan mengembalikan kendaraan dinas. Pemerintah daerah memberikan ruang bagi pihak yang berminat untuk memiliki kembali kendaraan dinas tersebut melalui mekanisme lelang resmi yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

“Untuk penilaian harga kendaraan akan dilakukan oleh pejabat penilai yang ditetapkan secara resmi, sebelum kendaraan dilelang dan dihapus sebagai aset daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD) BPKAD Biak Numfor, Basri, melaporkan bahwa masih terdapat sekitar 10 unit kendaraan mobil dinas yang digunakan oleh pensiunan ASN, dan tiga unit di antaranya telah dikembalikan. Ia menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendekatan persuasif agar kendaraan dinas tersebut dapat dikembalikan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.

Kabupaten Biak Numfor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Distrik Biak Kota. Wilayah otonom yang kini disebut sebagai Kabupaten Supiori pernah menjadi bagian dari kabupaten ini setelah mengalami pemekaran wilayah.

Penduduk kabupaten ini pada akhir tahun 2024 berjumlah 150.318 jiwa. Kabupaten yang berdampingan dengan Kabupaten Supiori ini memiliki dua pulau utama, yaitu Pulau Biak dan Pulau Numfor. Selain itu, kabupaten ini telah disetujui oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) sebagai tempat pembangunan bandara antariksa. Alasan pemilihan kabupaten ini adalah karena lokasinya yang dekat dengan garis khatulistiwa dan Lapan sudah memiliki beberapa hektare tanah di sana.

Author: Pimpinan Redaksi

Menulis membaca dan membagikan

About the Author

Pimpinan Redaksi

Administrator

Menulis membaca dan membagikan

Visit Website View All Posts