Sensus Ekonomi 2026: Keterlibatan 7.500 Petugas untuk Memetakan Potensi Ekonomi Sumatera Selatan
Sensus Ekonomi 2026 menjadi salah satu inisiatif penting yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pelaksanaannya, sekitar 7.500 petugas telah dikerahkan untuk melakukan pendataan di berbagai wilayah di provinsi ini. Tugas mereka tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat dan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi.
Aktivitas ini mendapat dukungan penuh dari para pemimpin daerah, termasuk Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Bahkan, keduanya turut serta sebagai responden dalam sensus ini. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah setempat untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan sensus.
Herman Deru mengajak masyarakat untuk menerima petugas sensus dengan baik dan menyampaikan data sesuai kondisi sebenarnya. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat penting dalam memastikan hasil sensus yang akurat. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan yang humanis agar responden merasa nyaman saat memberikan informasi.
Petugas sensus seperti Budi Amin (45), yang pernah terlibat dalam Sensus Ekonomi sebelumnya, memiliki pengalaman yang bermanfaat dalam menjalani tugas ini. Budi mengaku bangga bisa berkontribusi langsung dalam membantu pemerintah menyediakan data yang akan menjadi dasar kebijakan pembangunan ekonomi. Pengalamannya selama sepuluh tahun lalu menjadi modal berharga dalam proses seleksi dan pelaksanaan sensus kali ini.
Namun, tantangan yang dihadapi oleh petugas sensus tidaklah ringan. Salah satu hal utama adalah meyakinkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap. Budi mengungkapkan bahwa banyak pemilik usaha yang menganggap data mereka bersifat pribadi. Oleh karena itu, petugas harus mampu membangun komunikasi yang baik dan menciptakan suasana yang nyaman bagi responden.
Proses pendataan ini melibatkan berbagai jenis usaha, mulai dari usaha kecil hingga besar. Data yang dikumpulkan nantinya akan digunakan untuk merumuskan kebijakan pembangunan, mulai dari pengembangan usaha, penciptaan lapangan kerja, hingga pemerataan pembangunan ekonomi. Semakin lengkap dan akurat data yang diberikan, semakin tepat pula kebijakan yang dapat disusun.
Selain itu, Sensus Ekonomi 2026 juga bertujuan untuk memetakan perubahan struktur ekonomi yang terjadi selama satu dekade terakhir. Misalnya, perkembangan sektor industri, perdagangan, maupun perubahan pada sektor pertanian di suatu daerah. Selain usaha yang memiliki lokasi atau bangunan khusus, petugas juga akan mendata berbagai bentuk usaha baru yang berkembang seiring kemajuan teknologi digital. Saat ini, banyak masyarakat yang menjalankan usaha dari rumah atau melalui platform digital tanpa memiliki toko fisik. Aktivitas usaha seperti itu juga akan dicatat dalam sensus ini.
Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan, Moh. Wahyu Yulianto, menjelaskan bahwa ribuan petugas telah dilatih dan siap turun ke lapangan untuk melakukan pendataan. Mereka akan berkeliling sesuai wilayah tugas masing-masing dengan mengunjungi rumah-rumah, bangunan usaha, hingga berbagai aktivitas ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat. Ia meminta dukungan masyarakat agar proses pendataan berjalan lancar, karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi ke depan.
Dari data yang terkumpul, pemerintah dapat melihat potret perekonomian secara utuh dan menyusun langkah pembangunan yang lebih tepat sasaran. Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan. Di baliknya ada dedikasi para petugas yang bekerja dari lapangan, mengetuk pintu demi pintu, memastikan setiap usaha tercatat. Sebab dari data yang akurat, masa depan pembangunan bangsa dapat direncanakan dengan lebih baik.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumsel, Mega Nugraha, menyebutkan bahwa jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sumsel mencapai 897.732 unit usaha. Data ini menunjukkan pentingnya UMKM sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat. Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi perekonomian daerah, termasuk perkembangan UMKM.
Ia mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan menerima petugas sensus resmi yang datang ke rumah maupun tempat usaha serta memberikan data yang benar dan akurat. Bersama-sama, masyarakat dapat wujudkan data ekonomi yang berkualitas untuk mendukung perencanaan pembangunan dan masa depan Indonesia yang lebih baik.
π₯ Postingan Populer
- Indonesia Luncurkan Kampanye Pariwisata Regeneratif: Dorong Lingkungan Pulih, Komunitas Bangkit
- 7 Fakta Gempa Bumi di Rusia: Dari Kamchatka hingga Ancaman Tsunami
- Mengerucut Nama Cawapres Pengganti Gibran dan Jadwal Pelantikan
- MPR Rapat Bahas Perubahan Jadwal Pemilihan Wapres Jadi 9 Desember
- Zulhas Sebut Ketum Parpol Sepakat Wapres dari Gerindra
Kompasia.com (KPA News) berkomitmen menjalankan kegiatan jurnalistik dengan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Pedoman Pemberitaan Media Siber, dengan mengutamakan akurasi, verifikasi, keberimbangan, dan independensi redaksi.
Independensi: Kompasia.com dan PT Komunikasi Publik Asia merupakan entitas independen dan tidak berafiliasi dengan Kompas, Kompasiana, KG Media, maupun Kompas Gramedia Group. Nama βKompasiaβ digunakan sebagai identitas yang berasal dari Komunikasi Publik Asia.
Transparansi Konten: Konten pihak ketiga atau komersial dibedakan dari produk jurnalistik redaksi melalui label seperti Press Release, Advertorial, Sponsored, Opini, atau Kontributor.
Hak Jawab & Koreksi: Permohonan koreksi atau Hak Jawab dapat disampaikan ke redaksi@kompasia.com dengan menyertakan tautan artikel dan data pendukung.
Tautan eksternal dapat mengarah ke situs pihak ketiga. Kompasia.com tidak bertanggung jawab atas konten atau kebijakan situs eksternal tersebut.




Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.