Strategi Politik Populis dan Tantangan Kebenaran
Dalam tradisi politik populis, menciptakan musuh bersama sering kali menjadi bagian dari strategi yang klasik. Sosok asing, kekuatan luar, atau intervensi asing kerap dijadikan sebagai hantu untuk menakut-nakuti animo publik. Dengan membangun narasi “kami melawan mereka”, seorang pemimpin ingin menegaskan posisinya sebagai pembela bangsa. Prabowo, dalam banyak pidatonya, seakan memainkan peran itu dengan penuh semangat.
Para teoritikus politik kontemporer menyebut fenomena ini sebagai populist bullshit, sebuah konsep yang dikembangkan oleh Rubén Marciel dengan merujuk pada pemikiran filsuf Harry Frankfurt. Dalam kerangka teori ini, yang menjadi persoalan bukanlah apakah pernyataan seorang pemimpin populis itu benar atau salah, melainkan sang pemimpin sama sekali tidak peduli pada kebenaran. Yang terpenting adalah fungsi retorika itu sendiri: membangun identitas “kita, rakyat” melawan “mereka, elite”.
Marciel menunjukkan bahwa ketidakpedulian terhadap kebenaran ini justru menjadi ciri khas komunikasi populis, sebuah strategi yang secara sengaja dirancang untuk menggerakkan massa yang tidak terbelenggu oleh fakta. Persoalannya, retorika “antek asing” yang digaungkan justru sering bertepuk sebelah tangan. Di satu sisi, ia menuding pihak lain sebagai kepanjangan tangan kepentingan asing. Namun di sisi lain, kebijakan dan langkah politik yang diambil kerap menimbulkan tanya: bukankah kita juga tengah merangkul kekuatan yang sama? Bukankah investasi asing terus dipeluk erat? Bukankah utang luar negeri terus menggunung?
Perubahan citra Prabowo dari tahun 2019 ke 2024 menunjukkan dinamika yang menarik. Jika pada 2019 ia tampil sebagai figur ultra-populis yang ingin membongkar status quo, pada 2024 ia justru bergeser menjadi populis teknokrat yang berjanji melanjutkan pemerintahan Jokowi. Letak persoalannya ada pada retorika berubah mengikuti kebutuhan elektoral. Publik berhak bertanya apakah ada konsistensi dari kata dan perilaku Prabowo?
Di sinilah letak kemunafikan itu. Tuduhan “antek asing” menjadi pisau bermata dua. Ketika diarahkan ke luar, ia menikam lawan politik. Namun ketika direnungkan ke dalam, ia membelah topeng kemunafikan. Sebab, dalam politik global hari ini, tidak ada negara yang benar-benar otonom. Semua saling terhubung. Semua saling bergantung. Persoalannya bukan pada ada atau tidaknya pengaruh asing, melainkan pada kepentingan siapa yang dilayani.
Narasi “Kami vs Mereka”
Dalam konteks psikologi politik, fenomena ini kerap disebut sebagai psychological projection. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Sigmund Freud, sebagai mekanisme pertahanan diri di mana seseorang melemparkan keinginan, perasaan, atau karakteristik negatif yang ia miliki kepada orang lain. Dalam ranah politik, proyeksi ini menjelma menjadi strategi seorang pemimpin yang menuding lawan politiknya sebagai “antek asing”, namun sesungguhnya ia menyembunyikan kedekatannya sendiri dengan kekuatan asing.
Freud, dalam karyanya Civilization and Its Discontents (1930), menunjukkan bahwa manusia memiliki kecenderungan alami untuk menempatkan “musuh” di luar dirinya sebagai cara mempertahankan kohesi kelompok sendiri. Ketika seorang pemimpin berteriak tentang bahaya intervensi asing, ia sebenarnya sedang membangun tembok psikologis antara “kami” yang murni dan “mereka” yang tercemar. Ironisnya, semakin keras ia berteriak, semakin besar kemungkinan ia sedang mencerminkan dirinya.
Sejarah mencatat bahwa banyak pemimpin populis yang gemar berteriak anti-imperialisme, namun diam-diam meneken kontrak yang menguntungkan asing. Mereka membangun citra pejuang bangsa, tapi lupa bahwa perjuangan sejati tak cukup dengan teriakan di atas panggung. Perjuangan sejati adalah soal keberanian mengatakan kebenaran. Termasuk keberanian mengakui bahwa kita semua, dalam kadar tertentu, hidup dalam pusaran global yang tak bisa kita hindari sepenuhnya.
Potensi Pemecahan Bangsa
Yang lebih mengkhawatirkan, narasi “antek asing” yang terus digembar-gemborkan berpotensi untuk memecahbelah bangsa. Masyarakat dipecah menjadi dua kubu: yang “cinta bangsa” dan yang “antek asing”. Padahal, dalam negara demokrasi, perbedaan pendapat adalah keniscayaan. Bukan setiap kritik berarti pengkhianatan. Bukan setiap lawan politik berarti agen asing.
Ketika retorika semacam ini terus dipelihara, yang tumbuh bukanlah kedewasaan berdemokrasi, melainkan kecurigaan yang makin hari kian meluap. Ruang publik yang seharusnya menjadi ajang diskusi, berubah menjadi gelanggang saling tuduh. Di titik itu, masyarakat kita seperti nelayan yang sibuk menunjuk ombak, namun lupa bahwa perahu yang ditumpangi bocor perlahan.
Menimbang Realitas di Balik Retorika
Jika kita mencermati realitas politik hari ini, persoalan “antek asing” sejatinya bukanlah soal siapa yang paling keras berteriak, melainkan siapa yang paling jernih membaca peta kepentingan. Retorika anti-asing hanyalah permukaan dari gunung es yang jauh lebih kompleks. Di balik itu, mengalir arus kepentingan ekonomi, geopolitik, dan perebutan pengaruh yang tak pernah mengenal warna bendera.
Negara ini tidak butuh pemimpin yang hanya pandai berteriak. Negara ini butuh pemimpin yang mampu berdiri tegak di antara pusaran arus global dan menjadikan kepentingan rakyat sebagai kompas moral kepemimpinan. Prabowo Subianto, sebagai presiden terpilih, sesungguhnya berada di posisi strategis yang bisa memilih terus bermain di ranah retorika populis, atau mengambil langkah strategis dengan merumuskan kebijakan luar negeri yang berdaulat dan berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang.
Maka, pertanyaan yang semestinya kita ajukan bukan lagi “siapa antek asing?”, melainkan “kebijakan siapa yang paling menguntungkan rakyat?” Pertanyaan ini menuntut kita untuk melampaui retorika dan masuk ke ranah kebijakan yang terukur. Pada akhirnya, publik perlu cerdas membedakan antara politik sebagai sandiwara dan politik sebagai langkah strategis.
Tuduhan “antek asing” yang dilontarkan sering kali hanyalah alat untuk mengalihkan perhatian dari persoalan riil. Mengapa lapangan kerja masih sempit? Mengapa biaya pendidikan dan kesehatan masih membebani? Selama retorika anti-asing masih menjadi komoditas politik, selama itu pula persoalan-persoalan fundamental bangsa akan terus tertunda penyelesaiannya. Sebab, antek asing yang sesungguhnya bukanlah mereka yang berbeda pandangan politik. Bukan pula mereka yang bekerja sama dengan pihak asing. Antek asing yang sejati adalah mereka yang rela mengorbankan kepentingan bangsanya demi ambisi dan keuntungan pribadi.
🔥 Postingan Populer
- 7 Fakta Gempa Bumi di Rusia: Dari Kamchatka hingga Ancaman Tsunami
- Indonesia Luncurkan Kampanye Pariwisata Regeneratif: Dorong Lingkungan Pulih, Komunitas Bangkit
- Kunjungan Kerja PT MSM Tiga Matra Satria Bersama Pemda Bali, BPD Bali, dan Dishub Bali: Transformasi Pengelolaan Parkir di Pantai Kuta
- 7 Perusahaan Parkir Terbaik di Indonesia
- MSM Parking: Solusi Terbaik untuk Manajemen Parkir di Indonesia
Artikel ini bermanfaat?
Dukung tim penulis dan program penggalangan dana Opini Kompasia.
Donasi Sekarang