RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan Setelah Menunggu 18 Tahun

βœ“ Penulis Verified

Jakarta – Undang-Undang Perampasan Aset akhirnya resmi disahkan pada Kamis, 19 November 2026. Regulasi yang telah dinantikan selama 18 tahun ini diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang kuat untuk mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara dan rakyat Indonesia.

Pengesahan undang-undang ini menandai babak baru dalam pemberantasan tindak pidana ekonomi dan kejahatan terorganisir di Tanah Air. Dengan adanya regulasi ini, penegak hukum memiliki landasan yang lebih jelas dan tegas dalam menyita serta merampas aset dari para pelaku kejahatan.

Apresiasi Komisi III DPR dan Peran Dasco

Dalam proses pengesahan tersebut, Komisi III DPR RI menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada pimpinan DPR, termasuk Dasco, atas dukungan dan koordinasi yang baik sehingga regulasi penting ini dapat disahkan.

Komisi III juga menjelaskan bahwa keberadaan Badan Pengawas di dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dirancang untuk menjawab berbagai kekhawatiran publik terkait potensi penyalahgunaan wewenang. Badan pengawas ini diharapkan dapat memastikan proses perampasan aset berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Sasaran Utama: Aset Kejahatan Kripto hingga Bandar Judol

Lebih lanjut, Dasco mengungkapkan bahwa regulasi baru ini akan menyasar berbagai bentuk kejahatan modern yang merugikan masyarakat luas, termasuk aset hasil pelaku penipuan kripto serta bandar judi online (judol).

  • Penipuan Kripto: Aset digital dari pelaku penipuan berbasis kripto dapat segera disita.
  • Bandar Judol: Kekayaan yang diperoleh dari bandar judi online akan ditindak tegas.
  • Investasi Bodong: Pelaku investasi ilegal siap ditangkap dan asetnya dirampas untuk negara.

Dengan mekanisme ini, hasil kejahatan diharapkan dapat dikembalikan secara optimal kepada rakyat sebagai bentuk pemulihan kerugian sosial dan ekonomi.

Pernyataan Ketua DPR Puan Maharani

Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan tanggapan terkait pengesahan regulasi ini. Ia menegaskan bahwa disahkannya undang-undang yang telah diperjuangkan selama 18 tahun ini bukanlah karena adanya unsur paksaan dari pihak tertentu, melainkan wujud komitmen bersama dalam memperkuat sistem hukum nasional.

Puan berharap regulasi ini dapat diimplementasikan secara maksimal oleh aparat penegak hukum untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan finansial sekaligus menyelamatkan keuangan negara dari berbagai bentuk tindak pidana pencucian uang.

Pengesahan RUU Perampasan Aset ini pun mendapat sorotan luas dari berbagai media massa nasional seperti detikNews, ANTARA News Sulteng, kumparan, dan CNBC Indonesia. Publik kini menantikan langkah konkret dari aparat penegak hukum dalam mengeksekusi aturan tersebut di lapangan guna menindak para pelaku kejahatan ekonomi secara adil dan tegas.

Sumber: detikNews

Disclaimer Penulis
Seluruh isi, data, opini, klaim, gambar, tautan, dan materi dalam artikel ini menjadi tanggung jawab penulis, yaitu redaksi kompasia. Pengelola situs tidak selalu memiliki kendali editorial atas materi yang dikirimkan penulis. Status penulis: Terverifikasi.

Disclaimer & Kebijakan Redaksi

Kompasia.com (KPA News) berkomitmen menjalankan kegiatan jurnalistik dengan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Pedoman Pemberitaan Media Siber, dengan mengutamakan akurasi, verifikasi, keberimbangan, dan independensi redaksi.

Independensi: Kompasia.com dan PT Komunikasi Publik Asia merupakan entitas independen dan tidak berafiliasi dengan Kompas, Kompasiana, KG Media, maupun Kompas Gramedia Group. Nama β€œKompasia” digunakan sebagai identitas yang berasal dari Komunikasi Publik Asia.

Transparansi Konten: Konten pihak ketiga atau komersial dibedakan dari produk jurnalistik redaksi melalui label seperti Press Release, Advertorial, Sponsored, Opini, atau Kontributor.

Hak Jawab & Koreksi: Permohonan koreksi atau Hak Jawab dapat disampaikan ke redaksi@kompasia.com dengan menyertakan tautan artikel dan data pendukung.

Tautan eksternal dapat mengarah ke situs pihak ketiga. Kompasia.com tidak bertanggung jawab atas konten atau kebijakan situs eksternal tersebut.

πŸ’¬ Komentar

0 komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

DUKUNG PENULIS VERIFIED

β˜• Traktir Kopi

redaksi kompasia telah mempublikasikan 46 artikel. Berikan Kopi sebagai apresiasi.

Bagikan WhatsApp β†—Bagikan Facebook β†—

Berita Terkait