Arifah Mendorong Penutupan Ponpes Ndolo Kusumo Pati

Penanganan Kasus Pencabulan di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Pati

Pemerintah pusat dan berbagai instansi terkait telah memberikan perhatian serius terhadap kasus dugaan pencabulan yang menimpa puluhan santriwati di Kabupaten Pati. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, langsung turun ke lokasi untuk memastikan penanganan kasus ini berjalan cepat dan tepat. Dalam kunjungannya pada Minggu (3/5/2026) lalu, ia menggelar rapat tertutup bersama jajaran pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di Pendapa Pati.

Rapat tersebut dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, perwakilan Kementerian Agama (Kemenag), serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat. Meskipun tidak memberikan pernyataan resmi kepada media, hasil pertemuan menghasilkan beberapa langkah tegas. Salah satunya adalah rekomendasi penutupan permanen Pondok Pesantren Ndolo Kusumo.

Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menegaskan bahwa keputusan ini diambil untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Ia menyebutkan bahwa Menteri PPPA akan menindaklanjuti proses pencabutan izin operasional ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agama. Penutupan dilakukan menyeluruh, mulai dari jenjang RA, MI, SMP hingga MA, baik putra maupun putri. Selain itu, pendaftaran santri baru untuk tahun ajaran 2026/2027 resmi dihentikan.

Seluruh santri juga telah dipulangkan ke rumah masing-masing sejak Sabtu (2/5/2026), sebagai langkah pengamanan. Meski sebagian besar santri telah dipulangkan, siswa kelas VI Madrasah Ibtidaiah (MI) masih berada di lingkungan pondok untuk mengikuti ujian akhir semester. Proses ujian berlangsung dengan pengawasan ketat dari guru serta pihak Kemenag. Pemerintah memastikan kondisi psikologis dan keamanan siswa tetap menjadi prioritas utama selama ujian berlangsung.

Rekomendasi dari Kemenag

Kepala Kantor Kemenag Pati, Ahmad Syaiku, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah mengeluarkan tiga rekomendasi utama. Di antaranya, menutup sementara pendaftaran santri baru, mengeluarkan terduga pelaku dari yayasan, dan menutup permanen pondok pesantren jika dua poin sebelumnya tidak dipatuhi.

Syaiku menjelaskan bahwa Ponpes Ndolo Kusumo memiliki izin operasional atau terdaftar dalam Tanda Daftar Pesantren (TDP) sejak 2021. Saat ini ponpes tersebut mempunyai 252 santri dengan rincian 140 putra dan 112 putri. Santri tersebut berasal dari jenjang RA sampai MA. Semua santri sudah dipulangkan sampai ada keputusan lebih lanjut. “Kemudian untuk yang masih kelas VI MI, karena besok Senin itu mulai ujian sampai tanggal 12 Mei, mereka tetap di pondok dengan didampingi atau dipantau oleh guru,” imbuhnya.

Langkah Penanganan Lainnya

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan bahwa pendaftaran santri baru di salah satu pondok pesantren di Pati disetop setelah kasus pelecehan seksual naik ke tahap penyidikan. Direktur Pesantren Kemenag, Basnang Said, menegaskan, penyetopan ini untuk memastikan proses penyidikan oleh Polresta Pati menjadi prioritas untuk menjaga ketertiban dan perlindungan anak.

“Kami juga sudah bersurat ke Kanwil Kemenag Jawa Tengah, merekomendasikan penghentian sementara pendaftaran santri baru pada pondok pesantren yang bersangkutan,” kata Basnang dalam keterangan resmi, Sabtu (2/5/2026). Penyetopan ini akan berlangsung sampai seluruh permasalahan selesai ditangani secara tuntas. Penyetopan juga akan berlangsung sampai adanya kepastian bahwa sistem pengasuhan, perlindungan anak, serta tata kelola kelembagaan telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Rekomendasi ini diberikan Direktur Pesantren kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah sebagai panduan dalam mengambil langkah tegas perlindungan santri serta perbaikan tata kelola kelembagaan pesantren. Apabila pesantren tersebut tidak memenuhi kriteria dalam tata kelola kelembagaan sesuai standar, maka penonaktifan permanen dapat dilakukan.

Selain penghentian pendaftaran, Kemenag juga merekomendasikan agar tenaga pendidik atau pengasuh pondok pesantren yang diduga sebagai pelaku kekerasan seksual diberhentikan dan tidak lagi tinggal di lingkungan pesantren. Pesantren diminta menunjuk tenaga pendidik baru yang memiliki kapasitas, integritas moral, serta kesiapan untuk menjalankan fungsi pengasuhan dan pembinaan santri secara penuh selama 24 jam.

“Kami minta terduga yang sedang menjalani proses hukum tidak menjalankan tugas sebagai pengasuh/pimpinan maupun tenaga pendidikan pondok pesantren demi optimalisasi fungsi pengasuhan santri saat ini,” tuturnya. Basnang meminta pihak kepolisian menindak tegas pelaku tindak kekerasan seksual di pesantren Ndolo Kusumo sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Kami tidak mentoleransi setiap tindak kekerasan seksual, apalagi di lembaga pendidikan keagamaan,” tandasnya.