Demo Jakarta 23 Juni 2026 Dimulai Pukul 09.00 WIB, 1.273 Aparat Dikerahkan

Aksi Unjuk Rasa DPN KNARA di Jakarta Pusat

Dewan Pengurus Nasional (DPN) Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA) menggelar dua aksi unjuk rasa di kawasan Jakarta Pusat, yaitu di Jalan Medan Merdeka Barat dan depan Gedung Kementerian Kehutanan (Kemenhut) di Jalan Gatot Subroto. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (23/6/2026), dengan tujuan menyampaikan aspirasi terkait isu agraria yang menjadi perhatian masyarakat.

Untuk memastikan kelancaran jalannya aksi, kepolisian menurunkan sebanyak 1.273 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, serta jajaran polsek. Personel tersebut bertugas dalam pengamanan dan rekayasa lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan parah di sekitar lokasi demonstrasi.

Aksi pertama dimulai pukul 09.00 WIB di kawasan Gambir, tepatnya di dekat Pos Polisi Merdeka Barat. Massa aksi terdiri dari anggota DPN KNARA bersama elemen lainnya yang menyampaikan aspirasi mereka secara damai. Sementara itu, aksi kedua digelar secara bersamaan di depan Gedung Kemenhut di Jalan Gatot Subroto.

Polisi mengimbau warga untuk mencari jalur alternatif guna menghindari kepadatan lalu lintas selama aksi berlangsung. Mereka juga meminta peserta aksi untuk tetap tertib dan menjaga ketertiban agar kegiatan berjalan aman dan kondusif.

Kritik terhadap Gaya Komunikasi Presiden

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, memberikan kritik terhadap gaya komunikasi Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, langkah yang bisa dilakukan adalah mengurangi aktivitas pidato dalam beberapa waktu ke depan agar dapat meredam kemarahan publik yang muncul melalui berbagai bentuk kritik dan aksi demonstrasi.

Menurut Pangi, gejolak saat ini tidak hanya dipicu oleh kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat, tetapi juga oleh pola komunikasi Presiden yang dinilai kurang efektif. Ia menyarankan agar Presiden menghentikan sementara aktivitas pidato selama 1-2 bulan agar situasi bisa lebih tenang.

“Jangankan dua bulan, seminggu ini berhenti pidato, enggak ada orang demo lagi,” ujar Pangi. Ia menilai bahwa setelah situasi mereda, pemerintah bisa lebih fokus pada kebijakan ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat, seperti menurunkan harga Pertamax, menggratiskan premi BPJS Kesehatan, atau menurunkan tarif token listrik.

Selain itu, Pangi juga mengkritik pidato Presiden Prabowo dalam Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Bandar Lampung. Dalam pidato tersebut, Prabowo mengajak masyarakat untuk mengabaikan kritik dan mengacu pada pepatah “anjing menggonggong kafilah berlalu”. Namun, Pangi menilai pidato tersebut tidak terarah dan dinilai terlalu liar.

Perbandingan dengan Jokowi

Pangi juga membandingkan gaya komunikasi Presiden Joko Widodo dengan Presiden Prabowo. Menurutnya, Jokowi memiliki kemampuan lebih baik dalam menjaga sentimen dan perasaan masyarakat. Ia menilai bahwa salah satu kunci kepemimpinan di Indonesia adalah kemampuan memahami aspirasi rakyat dan menjaga komunikasi publik yang baik.

“Prestasi negara itu adalah sejauh mana mereka punya kemampuan untuk menggembirakan hati rakyat. Menggembirakan hati rakyat itu bagian dari prestasi,” ujar Pangi. Ia menambahkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan menciptakan ketenangan dan optimisme di tengah masyarakat.

Sebaliknya, Pangi menilai Prabowo masih terkesan kaku dan enggan mengubah pola komunikasinya, sehingga memunculkan resistensi di tengah masyarakat. Ia menilai bahwa Presiden harus lebih fleksibel dalam menyampaikan pesan dan tidak terlalu keras dalam menyikapi kritik dari rakyat.