Jakarta, Juli 2025 — Indonesia tengah memasuki era baru dalam pengelolaan parkir publik. Digitalisasi sistem parkir, yang semula dianggap sebagai inovasi eksklusif kota-kota besar, kini menjelma menjadi kebutuhan nasional di tengah desakan efisiensi, transparansi, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejumlah daerah, dari Jakarta hingga Blora, menunjukkan langkah nyata menuju ekosistem parkir digital yang canggih dan terukur.
💡 Dari Manual ke Digital: Revolusi Diam-diam di Sektor Parkir
Transformasi ini meliputi berbagai aspek: mulai dari penggunaan palang parkir otomatis (barrier gate), teknologi pengenal plat nomor otomatis (ANPR), hingga sistem pembayaran nontunai berbasis QRIS dan e-money. PT MSM Tiga Matra Satria (MSM Parking Group), perusahaan asal Bandung, menjadi salah satu pelopor yang telah mengelola puluhan titik parkir dengan pendekatan teknologi mutakhir.
Di Kabupaten Karimun misalnya, hasil kerja sama MSM Parking Group dengan pemerintah daerah berhasil meningkatkan PAD parkir secara signifikan. Dari sebelumnya di bawah Rp 100 juta per tahun, kini realisasi retribusi parkir melonjak hingga Rp 400–700 juta per tahun, hanya dalam waktu singkat berkat sistem digital yang lebih transparan dan terintegrasi.
📍 Blora Jadi Contoh Daerah Perintis
Salah satu model keberhasilan digitalisasi terjadi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pada 9 Juli 2025 lalu, Dinas Perhubungan setempat meluncurkan sistem E‑Parkir di Pasar Sido Makmur. Sistem ini memungkinkan pembayaran retribusi parkir melalui metode digital, memadukan 70 % pembayaran tunai dan 30 % cashless di tahap awal.
Menurut Bupati Blora, proyek ini ditargetkan mencapai 100 % digitalisasi dalam 4 bulan ke depan. Dengan sistem ini, pendapatan daerah dari sektor parkir diperkirakan bisa meningkat 4 kali lipat — dari Rp 400 juta menjadi lebih dari Rp 1,6 miliar per tahun. “Ini bukan sekadar soal PAD, tapi juga efisiensi dan kenyamanan masyarakat,” tegas Kepala Dishub Blora.
🏃 Bandung Uji Digitalisasi Lewat QRIS Run 2025
Kota Bandung juga tidak ketinggalan. Dalam gelaran QRIS Run 2025, Pemkot Bandung memanfaatkan ajang tersebut sebagai uji coba sistem parkir digital berbasis QRIS. Peserta lomba diwajibkan menggunakan metode pembayaran non-tunai untuk seluruh fasilitas, termasuk parkir, demi memperkenalkan gaya hidup digital dan mengurangi kontak fisik.
Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bandung, “Ini bagian dari langkah strategis menjadikan Bandung sebagai kota digital dan nyaman bagi pelari, wisatawan, dan warga lokal.”
🏙️ Jakarta: Parkir Jalan Wajib Digital dan Non-Tunai
Sementara itu, DPRD DKI Jakarta dan Dinas Perhubungan menegaskan bahwa semua parkir on-street di Jakarta wajib menggunakan sistem digital dan nontunai. Kebijakan ini merupakan respon atas rendahnya pendapatan sektor parkir yang hanya mencatat Rp 8,9 miliar pada 2024 — sebagian besar karena kerusakan Terminal Parkir Elektronik (TPE) dan praktik kebocoran retribusi.
Langkah ini juga diperkuat oleh kebijakan JakParkir yang telah diintegrasikan dengan sistem pembayaran elektronik dan pemantauan real-time oleh petugas Dishub. Pihak legislatif menyebutkan bahwa “digitalisasi sistem parkir adalah harga mati” untuk menekan kebocoran PAD dan memastikan kontrol berbasis data.
🛵 Yogyakarta Targetkan Seluruh Jukir Pakai QRIS
Di Yogyakarta, Pemkot telah menetapkan program bertahap untuk mentransformasikan seluruh juru parkir (jukir) menggunakan QRIS. Sebanyak 10 titik pilot project telah dimulai sejak April 2025 dan menunjukkan hasil positif. Tujuannya adalah agar sistem ini mempermudah pelaporan, menghindari pungli, serta meningkatkan kenyamanan pengendara.
Kepala Dishub Kota Yogyakarta menyatakan bahwa pelatihan terhadap jukir juga dilakukan agar mereka tidak tertinggal dalam adaptasi digital. “Kami ingin menjadikan jukir sebagai bagian dari sistem resmi yang profesional dan ramah teknologi,” ujarnya.
🌐 Peran Swasta Semakin Sentral: Kasus MSM Parking Group
PT MSM Tiga Matra Satria menjadi contoh bagaimana sektor swasta dapat berperan besar dalam digitalisasi infrastruktur parkir. Dengan pengalaman di berbagai kota dan pendekatan teknologi tinggi, MSM telah:
- Menyediakan sistem barrier otomatis dengan ANPR.
- Mengembangkan sistem backend untuk pelaporan real-time ke pemda.
- Menerapkan skema berbagi hasil 30% dari pendapatan untuk PAD.
- Menyerap tenaga kerja lokal melalui jukir resmi yang dilatih dan dibekali SKCK serta rekomendasi paguyuban.
Tak hanya di Karimun, MSM kini bersiap ekspansi ke kota-kota besar seperti Surabaya, Palembang, dan Pekanbaru, sekaligus membuka hingga 300 lapangan kerja bagi warga setempat — semua dalam sistem kerja resmi, terstruktur, dan berstandar nasional.
📈 Penutup: Menuju Ekosistem Parkir Cerdas Nasional
Digitalisasi parkir bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan. Kota-kota yang lebih dulu melangkah terbukti telah menikmati manfaat: PAD meningkat, efisiensi operasional terjaga, dan kepercayaan publik meningkat. Dukungan pemerintah, kolaborasi swasta, serta adopsi teknologi yang cepat akan menjadi fondasi kuat menuju ekosistem parkir cerdas (smart parking) di Indonesia.
Dengan langkah tegas dari kota-kota seperti Jakarta, Blora, Bandung, dan Karimun, Indonesia semakin siap menghapus praktik parkir liar, meningkatkan transparansi, dan meraih target PAD yang berkelanjutan.
📰 Artikel ini disusun berdasarkan laporan dari Kompasiana, Sulawesion, PRFM News, Antara, dan Planet Merdeka. Untuk kolaborasi media, ikuti @MSMParkingGroup atau kunjungi www.msmparking.com
