DPR Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

βœ“ Penulis Verified

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang. Pengesahan ini dilakukan melalui Rapat Paripurna DPR yang digelar dengan agenda pengambilan keputusan tingkat II.

Pengesahan regulasi baru ini menandai babak baru dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya terkait upaya negara dalam memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana. Sejumlah pihak, termasuk media internasional dan nasional, menyoroti pengesahan ini sebagai langkah penting namun tetap memerlukan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan di kemudian hari.

Pembentukan Dua Badan Baru dalam UU Perampasan Aset

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber terpercaya, Undang-Undang Perampasan Aset yang baru saja disahkan ini turut mengatur pembentukan kelembagaan baru. Secara spesifik, regulasi tersebut memuat ketentuan mengenai pembentukan dua badan baru yang akan bertugas mendukung proses penegakan hukum dan pengelolaan aset yang dirampas.

Kehadiran dua badan baru ini diharapkan dapat bekerja secara profesional dan transparan. Meskipun demikian, detail mengenai struktur organisasi, kewenangan spesifik, serta mekanisme operasional badan tersebut akan diatur lebih lanjut melalui aturan turunan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

Cakupan Tindak Pidana dan Pengecualian

Undang-Undang Perampasan Aset dirancang untuk menyasar berbagai tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau masyarakat luas. Dalam daftar tindak pidana yang masuk ke dalam cakupan undang-undang ini, kejahatan seperti korupsi hingga perjudian online atau judol menjadi fokus utama penindakan.

Namun, dalam proses pembahasannya hingga disahkan dalam rapat paripurna, terdapat beberapa penyesuaian materi muatan. Salah satu catatan penting dalam pengesahan tersebut adalah dicoretnya pidana pajak dari cakupan Undang-Undang Perampasan Aset. Hal ini menunjukkan adanya dinamika pembahasan yang cukup panjang antara pihak legislatif dan pemerintah sebelum akhirnya mencapai kata sepakat.

Tantangan dan Harapan Penegakan Hukum

Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang memicu berbagai respons dari kalangan pengamat hukum, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya. Di satu sisi, undang-undang ini dinilai sebagai instrumen yang sangat kuat dan mendesak untuk melawan praktik korupsi serta kejahatan ekonomi berskala besar di Indonesia.

Di sisi lain, muncul pula catatan kritis agar implementasi undang-undang ini benar-benar fokus pada upaya pemberantasan kejahatan, bukan justru memperbesar potensi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta akuntabilitas publik tetap harus dikedepankan dalam setiap pelaksanaan perampasan aset.

Agenda Lanjutan Pasca-Pengesahan

Dengan disahkannya RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna, proses selanjutnya adalah pengundangan resmi oleh pemerintah serta sosialisasi kepada aparat penegak hukum dan masyarakat luas.

  • Penetapan Lembaran Negara: Undang-undang akan segera diundangkan secara resmi.
  • Pembentukan Lembaga: Realisasi pembentukan dua badan baru pengelola aset.
  • Penyusunan Aturan Turunan: Pembuatan peraturan pemerintah atau peraturan presiden sebagai petunjuk teknis.

Masyarakat kini menantikan efektivitas penerapan Undang-Undang Perampasan Aset ini dalam mengembalikan aset-aset hasil kejahatan kepada negara, serta bagaimana pengawasan eksternal dapat memastikan pelaksanaan undang-undang ini berjalan secara adil dan proporsional.

Sumber: BBC

Disclaimer Penulis
Seluruh isi, data, opini, klaim, gambar, tautan, dan materi dalam artikel ini menjadi tanggung jawab penulis, yaitu redaksi kompasia. Pengelola situs tidak selalu memiliki kendali editorial atas materi yang dikirimkan penulis. Status penulis: Terverifikasi.

Disclaimer & Kebijakan Redaksi

Kompasia.com (KPA News) berkomitmen menjalankan kegiatan jurnalistik dengan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Pedoman Pemberitaan Media Siber, dengan mengutamakan akurasi, verifikasi, keberimbangan, dan independensi redaksi.

Independensi: Kompasia.com dan PT Komunikasi Publik Asia merupakan entitas independen dan tidak berafiliasi dengan Kompas, Kompasiana, KG Media, maupun Kompas Gramedia Group. Nama β€œKompasia” digunakan sebagai identitas yang berasal dari Komunikasi Publik Asia.

Transparansi Konten: Konten pihak ketiga atau komersial dibedakan dari produk jurnalistik redaksi melalui label seperti Press Release, Advertorial, Sponsored, Opini, atau Kontributor.

Hak Jawab & Koreksi: Permohonan koreksi atau Hak Jawab dapat disampaikan ke redaksi@kompasia.com dengan menyertakan tautan artikel dan data pendukung.

Tautan eksternal dapat mengarah ke situs pihak ketiga. Kompasia.com tidak bertanggung jawab atas konten atau kebijakan situs eksternal tersebut.

πŸ’¬ Komentar

0 komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

DUKUNG PENULIS VERIFIED

β˜• Traktir Kopi

redaksi kompasia telah mempublikasikan 48 artikel. Berikan Kopi sebagai apresiasi.

Bagikan WhatsApp β†—Bagikan Facebook β†—

Berita Terkait