KAJIAN HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA

Kemajuan teknologi dan juga media sosial memang banyak membantu kehidupan sehari-hari. Tapi di balik itu, muncul juga masalah baru, salah satunya pelecehan seksual secara online. Pelecehan ini bisa terjadi lewat chat pribadi, komentar, postingan foto atau video, sampai menyebarkan konten yang tidak pantas. Masalah ini cukup serius karena korbannya bisa siapa saja, terutama perempuan dan anak-anak. Karena itu, penting untuk tahu bagaimana hukum di Indonesia mengatur tanggung jawab pelaku pelecehan seksual di media sosial.
Secara sederhana, pelecehan seksual adalah tindakan yang berhubungan dengan hal seksual yang dilakukan tanpa izin korban dan membuat korban merasa tidak nyaman, malu, atau takut. Di media sosial, bentuknya bisa seperti mengirim pesan yang tidak pantas, meminta foto yang tidak wajar, mengomentari tubuh orang lain dengan cara tidak sopan, atau menyebarkan konten pribadi tanpa izin. Walaupun terjadi di dunia online, tindakan seperti ini tetap termasuk pelanggaran hukum dan bisa diproses secara pidana.
Di Indonesia, ada beberapa undang-undang yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku. Salah satunya adalah UU ITE. Dalam UU ini, khususnya Pasal 27 ayat (1), dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan. Jadi, kalau ada yang menyebarkan konten porno atau melecehkan secara seksual, bisa dikenakan hukuman.
Selain itu, KUHP juga mengatur soal pelanggaran kesusilaan. Baik KUHP lama maupun yang baru, sama-sama punya pasal tentang perbuatan cabul dan penghinaan yang berkaitan dengan kesusilaan. Memang, KUHP lebih banyak mengatur kejadian langsung, tapi tetap bisa dipakai untuk kasus di dunia digital, apalagi kalau ada unsur merendahkan orang lain.
Indonesia juga sudah punya UU TPKS yang disahkan tahun 2022. Undang-undang ini penting karena secara khusus mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di media sosial. UU ini memberikan perlindungan yang lebih jelas untuk korban dan juga mengatur hukuman bagi pelaku. Bahkan, pelecehan seksual yang tidak melibatkan fisik, seperti lewat media sosial, tetap diakui sebagai bentuk kekerasan seksual.
Kalau bicara soal tanggung jawab pidana, pelaku bisa dihukum kalau memenuhi unsur tindak pidana. Misalnya ada perbuatan, ada unsur kesengajaan atau kelalaian, dan tidak ada alasan yang membenarkan. Contohnya, kalau seseorang sengaja mengirim pesan bernada seksual tanpa persetujuan, itu sudah bisa dianggap melanggar hukum.
Hukuman untuk pelaku bisa berupa penjara atau denda, tergantung undang-undang yang dipakai. Di UU ITE, ancamannya bisa beberapa tahun penjara dan denda yang cukup besar. Sementara di UU TPKS, selain hukuman, pelaku juga bisa dikenai tindakan tambahan seperti rehabilitasi. Tujuannya bukan cuma menghukum, tapi juga mencegah kejadian yang sama terulang.
Di sisi lain, korban juga punya hak untuk dilindungi. Korban bisa melapor ke polisi dan berhak mendapatkan pendampingan hukum, perlindungan identitas, serta bantuan pemulihan psikologis. UU TPKS sangat menekankan pentingnya pemulihan korban supaya bisa kembali menjalani hidup dengan normal.
Tapi kenyataannya, penegakan hukum masih menghadapi banyak kendala. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang apa itu pelecehan seksual. Masih banyak yang menganggap komentar tidak sopan sebagai hal biasa. Selain itu, korban juga sering takut melapor karena malu atau takut tidak dipercaya.
Masalah lain adalah soal bukti digital yang tidak mudah dikumpulkan. Walaupun jejak digital bisa dilacak, tetap butuh proses dan keahlian khusus. Apalagi kalau pelaku memakai akun palsu, jadi makin sulit untuk dilacak. Karena itu, perlu kerja sama antara polisi, pihak media sosial, dan masyarakat untuk mengatasi hal ini.
Pendidikan dan sosialisasi juga sangat penting. Masyarakat perlu tahu batasan dalam menggunakan media sosial dan apa saja akibat hukum kalau melanggar. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan orang-orang bisa lebih bijak dan saling menghargai di dunia digital.
Kesimpulannya, Pelecehan seksual di media sosial itu termasuk tindakan serius dan tidak bisa dianggap remeh, walaupun terjadinya di dunia digital. Di Indonesia, hal ini sudah diatur dalam beberapa undang-undang seperti UU ITE, KUHP, dan terutama UU TPKS. Aturan-aturan ini jadi dasar hukum untuk menghukum pelaku. Seseorang bisa dipidana kalau terbukti sengaja melakukan tindakan yang bermuatan seksual tanpa persetujuan korban, misalnya lewat chat, komentar, atau menyebarkan konten yang tidak pantas.
Di sisi lain, korban juga punya hak untuk dilindungi, didampingi, dan dipulihkan. Tapi dalam praktiknya, penegakan hukum masih punya banyak kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan sulitnya mengumpulkan bukti. Karena itu, perlu kerja sama dari banyak pihak untuk meningkatkan edukasi, memperkuat hukum, dan membuat ruang digital jadi lebih aman. Dengan begitu, kasus pelecehan seksual di media sosial bisa berkurang dan hak korban bisa lebih terlindungi.

Author: Pimpinan Redaksi

Menulis membaca dan membagikan