--- title: "Papua Tidak Menolak Pembangunan" url: https://kompasia.com/papua-tidak-menolak-pembangunan/ date: 2026-09-21 modified: 2026-09-23 lang: id author: "Alfin Nur Ridwan" description: "Tujuh bulan sudah saya menjalani pengabdian yang ditugaskan oleh Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Pusat (LDK PP) Muhammadiyah dan Pondok Shabran Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di tanah Papua, tepatnya di Sentani,..." categories: - "Maluku & Papua" image: https://kompasia.com/wp-content/uploads/2026/09/papua-1024x683.jpg word_count: 833 --- # Papua Tidak Menolak Pembangunan Tujuh bulan sudah saya menjalani pengabdian yang ditugaskan oleh Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Pusat (LDK PP) Muhammadiyah dan Pondok Shabran Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di tanah Papua, tepatnya di Sentani, Jayapura. Waktu yang terlalu singkat sebenarnya untuk bisa berbicara tentang Papua. Karena selain keasrian alamnya, sosial-kultur yang ada di Papua juga menjadi salah satu alasanku mengapa aku bersedia mengabdi di bumi cendrawasih ini. Salah satu fenomena sosial yang bisa saya katakana cukup sering terjadi di Jayapura khususnya ialah ketika saya menyaksikan baik secara langsung ataupun melalui media sosial mengenai pemalangan yang terjadi terhadap fasilitas umum. Rumah sakit dipalang, jalan raya dipalang, sekolah dipalang, bahkan puskesmas yang seharusnya menjadi tempat masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan juga tidak luput dari pemalangan masyarakat lokal. Awalnya saya berpikir, “*Bagaimana pembangunan mau maju di Papua kalau fasilitas yang sudah dibangun justru dipalang?” *Lalu muncul lagi pertanyaan, “*Apakah hal-hal seperti ini yang membuat pembangunan di Papua menjadi sulit dilakukan? Atau jangan-jangan masyarakat Papua memang tidak membutuhkan pembangunan?”* Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, pertanyaan saya itu terlalu sederhana untuk seseorang yang bahkan belum satu tahun di Papua. Sebab kemudian saya tidak melihat orang-orang Papua sebagai masyarakat yang tidak membutuhkan Pembangunan. Mereka tentu membutuhkan sekolah yang baik, rumah sakit, puskesmas, akses jalan, listrik, air bersih, akses transportasi, pendidikan, dan pelayanan publik yang layak. Persoalannya mungkin bukan pada ada atau tidak adanya kebutuhan terhadap pembangunan, tetapi pada bagaimana pembangunan itu hadir dan bagaimana masyarakat merasa menjadi bagian dari pembangunan tersebut. Dari pertanyaan-pertanyaan itulah literasi tentang Papua kugali sedikit demi sedikit. Dan saya menemukan satu penelitian yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berjudul “*Papua Road Map”. *Penelitian yang kemudian dibukukan pada tahun 2009 itu mengelompokkan sumber konflik Papua ke dalam empat persoalan besar: marginalisasi dan diskriminisai terhadap orang asli Papua, kegagalan pembangunan, pertentangan sejarah dan identitas politik antara Papua dan Jakarta, serta persoalan kekerasan dan pertanggungjawaban HAM masa lalu. Bagi saya, bagian persoalan pembangunan dalam penelitian tersebut menarik kalau dihubungkan dengan apa yang saya lihat di Papua saat ini. Karena, seharusnya pembangunan itu tak hanya berhenti pada persoalan apakah objek yang dibangun itu sudah berdiri atau belum. Tetapi lebih jauh lagi, seharusnya perlu diperhatikan apakah masyarakat merasa pembangunan itu datang bersama mereka atau datang kepada mereka? Pemerintah bisa membangun sekolah dengan gedung yang bagus. Tetapi kalau persoalan guru, akses, tanah, masyarakat sekitar, atau hubungan antara pemerintah dan masyarakat tidak pernah diselesaikan, gedung itu tidak otomatis membuat pendidikan menjadi lebih baik. Pemerintah bisa membangun jalan dengan biaya yang sangat besar. Tetapi ketika muncul persolana tanah adat/hak ulayat, kompensasi, batas wilayah atau ketidakpercayaan, jalan tersebut bisa berubah menjadi titik konflik. Karena itu saya mulai memahami bahwa *development *dan *peace-building *adalah dua hal yang berbeda, meskipun keduanya seharusnya berjalan bersama. *Development *membangun jalan, *peace-building *membangun kepercayaan agar jalan itu tidak menjadi sumber konflik. *Development *membangun rumah sakit atau jembatan, *peace-building *memastikan masyarakat merasa bahwa fasilitas itu hadir untuk mereka, bukan sekadar sebuah proyek pemerintah. Itulah yang menurut saya sering hilang dalam kacamata pemerintah ketika membicarakan pembangunan Papua. Pemerintah selalu saja mengukur sebuah keberhasilan dengan angka yang mereka bangga-banggakan di forum-forum besar. Di sisi lain, mereka tidak pernah mengukur seberapa besar rasa percaya masyarakat terhadap pembangunan itu sendiri. Pemalangan yang saya lihat tentu tidak semuanya bisa dibenarkan. Ketika rumah sakit, sekolah, jembatan, puskesmas, atau jalan raya dipalang, Masyarakat luas juga yang menjadi korban. Orang sakit bisa kesulitan mendapatkan pelayanan, anak-anak bisa kehilangan waktu belajar, mobilitas masyarakat terganggu. Karena itu negara tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan fasilitas publik bisa digunakan. Tetapi menurut saya, menyelesaikan pemalangan hanya dengan membuka palangnya dan membayar uang hak ulayat tidaklah cukup. Pertanyaan yang perlu kita ajukan dulu ialah, “*Mengapa sampai harus dipalang?*” Apakah ada persoalan tanah? Apakah ada masalah kompensasi? Apakah masyarakat adat merasa tidak dilibatkan? Apakah ada persoalan antara pemerintah dengan pemilik hak ulayat? Atau ada persoalan lama yang akhirnya menemukan bentuk baru melalui pemalangan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini penting karena dalam *Papua Road Map *sendiri tidak melihat konflik Papua sebagai persoalan tunggal. Empat persoalan yang mereka identifikasi justru saling berkaitan dan membutuhkan stategi yang juga saling terhubung. Rekognisi, paradigma pembangunan baru, dialog, serta rekonsiliasi (Papua Road Map, Widjojo dll., 2009). Mungkin karena itulah, saya merasa kurang tepat kalau kita mengatakan “Masyarakat Papua tidak mau dibangun.” Barangkali persoalannya bukan masyarakat Papua tidak membutuhkan pembangunan. Mereka butuh, butuh pembangunan yang dipahami, dilibatkan, dirasakan manfaatnya, dan dianggap sebagai milik bersama. Sebab sebuah gedung bisa dibangun dalam hitungan bulan, jalan bisa selesai dalam beberapa tahun. Tetapi rasa percaya mungkin membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang. Dan inilah yang menjadu pekerjaan terbesar dalam membangun Papua. Bukan hanya membangun seberapa banyak, tetapi bagaimana membuat masyarakat merasa bahwa mereka ikut membangun, ikut menentukan, dan ikut memiliki apa yang sedang dibangun. Pada akhirnya, pembangunan yang berhasil bukan diukur dari seberapa banyak gedung-gedung yang berhasil menancap di tanah Papua. Keberhasilan itu bisa diukur dari Masyarakat yang merasa lebih aman, lebih dihargai, lebih didengar, dan lebih percaya bahwa masa depan Papua memang sedang dibangun bersama mereka dan untuk mereka. Karena membangun jalan jauh lebih mudah dibanding membangun kepercayaan untuk sebuah perdamaian.