Wakil Ketua DPRD Jateng Lulus Doktor Hukum dengan Predikat Summa Cumlaude

Pencapaian Akademik Mohammad Saleh: Doktor Ilmu Hukum dengan Predikat Summa Cum Laude

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Proses studi doktoralnya berlangsung selama 3,5 tahun dengan IPK sempurna sebesar 4,00 dan predikat Summa Cum Laude. Penghargaan ini diumumkan dalam sidang terbuka promosi doktor yang digelar pada Sabtu (14/2/2026) di Ruang Sidang Fakultas Hukum Unissula.

Disertasi yang diajukan oleh Saleh berjudul “Rekonstruksi Regulasi Proyek Strategis Nasional Berbasis Nilai Keadilan Ekologis”. Dalam pidatonya, ia menyampaikan rasa syukur atas keberhasilannya menyelesaikan studi doktoral. Ia mengakui bahwa pencapaian ini tidak lepas dari bimbingan para promotor dan co-promotor yang memberikan dukungan penuh selama proses penelitian.

Tim Penguji yang Kompeten

Disertasi Saleh diuji oleh tim penguji lintas sektor yang terdiri dari akademisi ternama. Mereka meliputi Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun dari Unissula; Prof. Dr. Farida Patitinggi dari Universitas Hasanuddin (Unhas); serta Prof. Dr. Ali Masyhar Mursyid dari Universitas Negeri Semarang. Selain itu, hadir juga Prof. Dr. Mahmutarom dari Universitas Wahid Hasyim Semarang; Dr. H. Wihaji, Menteri Dukbangga/Kepala BKKBN; dan Prof. Atta Abdullati Alsonbati dari Universitas Al-Azhar Mesir.

Konsep Rekonstruksi Regulasi PSN

Saleh menyampaikan bahwa disertasi ini lahir dari keprihatinan terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan ekologis. Menurutnya, hal ini menyebabkan berbagai masalah lingkungan, sosial, dan agraria. Dengan menggunakan paradigma post positivisme dan metodologi yuridis sosiologis, disertasi ini bertujuan untuk merekonstruksi regulasi PSN agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan ekologis, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pentingnya Keadilan Ekologis dalam Pembangunan

Saleh menekankan bahwa proyek strategis nasional harus berlandaskan keadilan ekologis. Ia menegaskan bahwa meskipun pembangunan penting, namun tidak boleh mengabaikan aspek lingkungan dan merugikan masyarakat setempat. Ia menyoroti adanya kelemahan dalam regulasi PSN, terutama dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. UU tersebut dinilai lemah dari sisi substansi hukum karena kurangnya prinsip keadilan ekologis dan reforma agraria.

Rekomendasi untuk Perbaikan Regulasi

Saleh merekomendasikan perubahan substansi dan penambahan ayat pada Pasal 3 Permenko Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2024 agar PSN pemerintah lebih selaras dengan kaidah pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, ia mengusulkan penambahan ketentuan evaluasi terhadap kepatuhan pelaksanaan pengawasan dalam Pasal 71 Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024.

Harapan untuk Implementasi Penelitian

Saleh berharap penelitian ini dapat diimplementasikan oleh lembaga eksekutif dan legislatif untuk memasukkan aspek keadilan ekologis dalam setiap produk kebijakan terkait PSN. Ia juga menyarankan setiap kementerian dan badan usaha, baik milik negara maupun swasta, menjunjung tinggi prinsip keadilan ekologis, reforma agraria, transparansi, serta perlindungan masyarakat.

Peran Masyarakat dalam Pengawasan PSN

Lebih lanjut, Saleh mengajak masyarakat untuk aktif berperan dalam penyusunan regulasi dan pengawasan pelaksanaan PSN. Ia menekankan pentingnya pemenuhan hak kesejahteraan sosial maupun ekologis yang diberikan secara merata kepada setiap masyarakat terdampak.

Hadirnya Tokoh-Tokoh Penting

Pada sidang terbuka tersebut, turut hadir sejumlah tokoh penting seperti anggota DPR RI Fraksi Golkar, pimpinan DPRD Jateng, jajaran pengurus dan kader Partai Golkar Jateng, serta sejumlah bupati di Jawa Tengah.

Author: Pimpinan Redaksi

Menulis membaca dan membagikan

About the Author

Pimpinan Redaksi

Administrator

Menulis membaca dan membagikan

Visit Website View All Posts