DPRD Dorong Digitalisasi Parkir untuk Tingkatkan PAD, Sistem Cashless Dinilai Jadi Solusi Tata Kelola Parkir

Jakarta, Januari 2026 — Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir kembali menjadi perhatian kalangan legislatif. Anggota DPRD menilai digitalisasi parkir berbasis sistem non-tunai (cashless parking) merupakan langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan transparansi, sekaligus menekan potensi praktik parkir liar di lapangan.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Wa Ode Herlina, menyampaikan bahwa pengelolaan parkir tidak lagi cukup dilakukan secara manual. Menurutnya, sistem parkir modern harus berbasis teknologi agar setiap transaksi tercatat dengan baik dan dapat diawasi secara real time.

“Parkir bukan hanya soal lahan, tapi soal sistem. Jika dikelola secara digital dan cashless, potensi kebocoran dapat ditekan dan PAD bisa meningkat,” ujar Wa Ode dalam keterangannya.

Digitalisasi Parkir Dinilai Relevan dengan Kebutuhan Daerah

Sejumlah pemerintah daerah saat ini mulai mengkaji ulang pola kerja sama pengelolaan parkir. Fokus utamanya adalah memastikan:

• kepatuhan terhadap regulasi daerah,
• transparansi tarif dan transaksi,
• serta kepastian kontribusi PAD dari sektor parkir.

Dalam konteks ini, sistem parkir digital dinilai memberi keunggulan karena mampu menyediakan data transaksi yang akurat, laporan otomatis, serta meminimalkan ketergantungan pada pengelolaan manual.

Peran Penyedia Teknologi Parkir Nasional

Sejalan dengan dorongan DPRD tersebut, sejumlah perusahaan teknologi parkir nasional telah mengembangkan solusi parkir terintegrasi yang mendukung kebijakan cashless dan penguatan tata kelola. Salah satunya adalah MSM Parking Group, penyedia sistem parkir otomatis yang telah digunakan di berbagai kota dan kawasan fasilitas publik.

MSM Parking Group mengembangkan sistem parkir berbasis palang otomatis, pembayaran non-tunai (QRIS, e-money, RFID), serta dashboard laporan transaksi yang memungkinkan pengelola dan pemerintah daerah memantau pendapatan parkir secara transparan. Pendekatan ini dinilai sejalan dengan arah kebijakan DPRD yang mendorong modernisasi layanan publik.

Pendekatan Bertahap dan Edukatif

Pengamat kebijakan publik menilai implementasi parkir digital perlu dilakukan secara bertahap, disertai edukasi kepada masyarakat dan penyesuaian regulasi daerah. Dengan pendekatan tersebut, digitalisasi parkir tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola yang adil dan akuntabel.

Legislator pun menekankan bahwa keberhasilan sistem parkir modern sangat bergantung pada sinkronisasi regulasi, pengawasan pemerintah daerah, serta pemilihan mitra teknologi yang berpengalaman.

Kesimpulan

Dorongan DPRD terhadap penerapan cashless parking menandai semakin kuatnya komitmen untuk membenahi sektor parkir sebagai sumber PAD yang strategis. Dengan dukungan teknologi parkir nasional yang telah teruji, pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk menghadirkan sistem parkir yang lebih tertib, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik, tanpa meninggalkan kepastian hukum.