Ahli Politik: Kita Tanpa Harapan Miliki Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, Tidak Kompeten

Kritik terhadap Penanganan Bencana di Sumatra

Pakar politik Ikrar Nusa Bhakti menyampaikan kekecewaannya terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam menangani bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Menurutnya, Prabowo dinilai masih menutup-nutupi berbagai isu penting terkait bencana tersebut. Hal ini membuat Ikrar merasa putus asa terhadap kepemimpinan Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ikrar mengungkapkan bahwa ia sebelumnya adalah pendukung setia Prabowo. Namun, setelah melihat bagaimana presiden menangani krisis dan respons terhadap kritik dari kalangan cendekiawan, ia mulai meragukan kapabilitas pemerintahan Prabowo. Menurutnya, presiden dan wakil presiden tidak mampu memimpin dengan baik.

Salah satu contoh yang disebutkan oleh Ikrar adalah masalah kayu gelondongan yang turun ke daerah bawah akibat banjir. Ia bertanya apakah pemerintah akan mengakui bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari penebangan hutan atau pembalakan liar. Selain itu, ia juga mengkritik perubahan hutan dari multiculture menjadi monoculture, terutama karena pengaruh perkebunan kelapa sawit.

Menurut Ikrar, tanaman kelapa sawit memiliki karakteristik berbeda dibandingkan tanaman kelapa. Ia menjelaskan bahwa kelapa sawit membutuhkan lahan yang luas dan air yang banyak untuk tumbuh secara optimal. Ini berbeda dengan kelapa yang bisa tumbuh lebih cepat dan tidak memerlukan persyaratan yang begitu ketat.

Alasan Pemerintah Tidak Tetapkan Bencana Nasional

Prabowo memberikan alasan mengapa bencana di Sumatra belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Menurutnya, dampak bencana hanya terjadi di tiga provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, ia menilai bahwa situasi tersebut masih dapat dikelola oleh pemerintah tanpa perlu peningkatan status bencana.

Selain itu, pemerintah mengklaim mampu menangani bencana tersebut dengan sumber daya yang cukup besar. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah serius dalam menangani krisis, salah satunya dengan mengirimkan sejumlah menteri dan pejabat ke lokasi bencana. Ia juga menyatakan bahwa anggaran yang besar telah disiapkan untuk membantu korban bencana.

Dana yang digunakan berasal dari berbagai pos anggaran, termasuk dana kemasyarakatan senilai Rp268 miliar yang dialokasikan kepada tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota yang terdampak. Selain itu, ada dana tanggap darurat sebesar Rp1,6 triliun dari pagu anggaran Rp5 triliun pada tahun 2025. Untuk tahun 2026, dana sebesar Rp250 miliar juga disiapkan.

Selain itu, pemerintah juga menggunakan pos APBN lainnya untuk rekonstruksi daerah terdampak. Relaksasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) pada 2025 mencapai Rp2,25 triliun dan pada 2026 sebesar Rp43,8 triliun.

Data Korban Jiwa dan Pengungsi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan informasi terbaru mengenai jumlah korban jiwa akibat bencana di Sumatra. Hingga Jumat (2/1/2026), jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.157 orang. Angka ini tidak berubah dari laporan sebelumnya, yaitu pada Kamis (1/1/2026).

Korban terbanyak tercatat di Aceh, yaitu 530 orang, diikuti Sumut dengan 365 orang dan Sumbar dengan 262 orang. Korban hilang juga masih tetap sebanyak 165 orang, dengan rincian 31 orang di Aceh, 60 orang di Sumut, dan 74 orang di Sumbar.

Jumlah pengungsi juga mengalami sedikit penurunan, kini mencapai 380.287 orang. Terbanyak di Aceh, yaitu 365.658 orang, diikuti Sumut sebanyak 13.926 orang dan Sumbar 9.703 orang.

BNPB terus melakukan operasi pencarian korban di titik-titik yang masih diperkirakan ada korban tertimbun. Proses ini dilakukan secara optimal untuk memastikan tidak ada lagi korban yang tersisa. Dengan demikian, pemerintah dan lembaga terkait terus berupaya memperbaiki infrastruktur yang rusak serta menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak.