Karimun — Polemik pengelolaan parkir di Kabupaten Karimun kembali memantik perhatian publik. Seorang juru parkir (jukir) yang sebelumnya diberitakan dipecat akibat tunggakan pembayaran retribusi, kini disebut-sebut mendapatkan ruang mengelola parkir di kawasan pelabuhan melalui perusahaan pengelola PT MPK.

image-25-683x1024 Pernah Dipecat karena Tunggakan Retribusi, Kini Kelola Parkir Pelabuhan : Publik Karimun Bertanya — ilustrasi

Fakta ini memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat: jika kewajiban kecil seperti retribusi parkir saja sempat menunggak, bagaimana dengan pengelolaan parkir di objek vital seperti pelabuhan?

Pernah Dipecat, Sempat Protes ke Dishub

Kasus ini sebelumnya diberitakan oleh BeritaSatu (RadarSatu). Dalam laporan tersebut, seorang jukir di Karimun mendatangi Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun karena merasa dipecat sepihak.

Dalam pemberitaan itu dijelaskan bahwa pemecatan dilakukan karena yang bersangkutan menunggak pembayaran retribusi parkir selama beberapa waktu. Jukir tersebut menyatakan keberatan dan mengaku tidak mendapatkan penjelasan yang memadai sebelum surat pemberhentian diterbitkan.

Jukir yang bersangkutan mempertanyakan alasan pemecatan dan meminta kejelasan dari Dishub Karimun, sebagaimana dikutip dalam pemberitaan BeritaSatu.

Sumber:

BeritaSatu / RadarSatu
“Merasa Dipecat Sepihak, Juru Parkir Datangi Kantor Dishub Karimun”
https://www.beritasatu.com/network/radarsatu/629145/merasa-dipecat-sepihak-juru-parkir-datangi-kantor-dishub-karimun

Versi Media Lain: Dishub Bungkam

Media lain, OposisiNews86, juga menyoroti kasus ini dan menyebutkan bahwa pemecatan dilakukan secara resmi melalui surat yang ditandatangani pejabat Dishub. Namun, dalam pemberitaan tersebut, tidak ada penjelasan terbuka yang rinci dari pihak Dishub terkait mekanisme, evaluasi, maupun pembinaan sebelum pemecatan dilakukan.

Sumber:

OposisiNews86
“Pemecatan Sepihak Jukir Lawet Karimun, Dishub Bungkam”
https://oposisinews86.com/2025/07/22/pemecatan-sepihak-jukir-lawet-karimun-tergusur-misterius-dishub-bungkam/

Kini Masuk Lingkaran Pengelolaan Parkir Pelabuhan

Yang menjadi sorotan publik saat ini, menurut informasi yang beredar di masyarakat Karimun, jukir yang sama kini mendapat ruang aktivitas pengelolaan parkir di kawasan pelabuhan, yang dikelola oleh PT MPK.

Meski belum ada penjelasan resmi terkait bentuk peran atau tanggung jawab yang bersangkutan, fakta ini memicu diskusi luas di ruang publik dan media sosial.

Publik Bertanya: Soal Kecil Saja Bermasalah, Apalagi Pelabuhan?

Pelabuhan merupakan objek vital dengan perputaran kendaraan, uang, dan aktivitas publik yang tinggi. Pengelolaan parkir di kawasan ini menuntut:

disiplin administrasi,
transparansi setoran,
kepatuhan tarif sesuai regulasi,
serta pengawasan ketat.

Karena itu, masyarakat mempertanyakan standar seleksi dan evaluasi pihak-pihak yang diberi ruang dalam pengelolaan parkir pelabuhan.

“Kalau urusan retribusi kecil saja pernah bermasalah, bagaimana dengan pengelolaan parkir pelabuhan yang nilainya jauh lebih besar?” ujar warga Karimun dalam diskusi publik.

Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran, bukan tuduhan, namun menjadi alarm moral bagi semua pihak terkait.

Desakan Transparansi ke Pengelola dan Pemerintah

Kasus ini mendorong desakan agar:

Pengelola parkir (PT MPK) menjelaskan mekanisme seleksi mitra dan pengawasan lapangan.
Dishub Karimun membuka kembali kronologi pemecatan dan evaluasi lanjutan.
Pengelolaan parkir pelabuhan diawasi secara terbuka karena menyangkut kepentingan publik dan PAD.

Tanpa transparansi, publik khawatir persoalan parkir di Karimun hanya berganti aktor, bukan membaik sistemnya.