5 Hal yang Mencurigakan dalam Kasus Amsal Sitepu: Harga Video hingga Perhitungan Kerugian

Kasus Amsal Sitepu: Perjalanan dari Karya Seni ke Tuntutan Hukum

Kasus yang menimpa Amsal Sitepu, seorang videografer di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, telah menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Meskipun bukan seorang pejabat atau birokrat, Amsal dituduh melakukan tindak pidana korupsi akibat keterlibatannya dalam proyek pembuatan video profil desa.

Amsal adalah seorang pekerja seni dan pelaku ekonomi kreatif yang biasa menerima jasa pembuatan konten visual. Keterlibatannya bermula ketika ia mendapatkan pesanan untuk memproduksi video profil bagi ratusan desa di Tanah Karo pada tahun anggaran 2021. Proyek ini mencakup 259 desa dengan total anggaran mencapai ratusan juta rupiah. Namun, berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Amsal disebut mengutip biaya yang jauh melebihi standar harga yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.

Kerugian Negara dan Tuduhan Korupsi

Jaksa menyatakan bahwa ada selisih harga yang signifikan antara biaya yang dibayarkan oleh desa dengan nilai pekerjaan yang sebenarnya. Menurut hitungan jaksa, satu video profil desa seharusnya bernilai sekitar Rp2,4 juta jika merujuk pada standar biaya umum. Namun, dalam praktiknya, Amsal menghargai video tersebut jauh di atas angka tersebut. Jaksa berpendapat bahwa kelebihan bayar tersebut merupakan kerugian negara yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Total kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp202 juta. Jaksa menyatakan bahwa tindakan Amsal telah memperkaya diri sendiri atau orang lain melalui proyek tersebut. Dalam persidangan, jaksa menyampaikan bahwa Amsal diduga melakukan manipulasi harga jasa pengerjaan video profil desa di Kabupaten Karo.

Reaksi Amsal dan Pembelaan

Amsal merasa dikriminalisasi atas profesi yang selama ini ia geluti demi menyambung hidup. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya seorang pekerja kreatif yang berusaha mencari nafkah secara jujur. Amsal membantah keras tuduhan korupsi dan menegaskan bahwa biaya yang ia terima sudah termasuk biaya operasional, sewa peralatan, hingga jasa editing yang memiliki standar seni tersendiri.

Baginya, harga sebuah video tidak bisa dipukul rata begitu saja tanpa melihat kerumitan produksinya. Amsal menjelaskan bahwa menilai karya seni hanya dengan angka Rp2,4 juta adalah hal yang menghina profesi kreatif. “Saya cuma seorang pekerja ekonomi kreatif. Saya mengerjakan video itu dengan keringat saya sendiri, bukan mencuri uang negara. Saya pekerja seni, bukan pencuri!” ucap Amsal dengan suara bergetar di hadapan awak media dan majelis hakim.

Kejanggalan dan Pertanyaan Publik

Pembelaan Amsal memicu simpati publik. Banyak pihak menilai bahwa posisi Amsal sebagai vendor atau pelaksana teknis seharusnya tidak dijadikan pihak yang paling bertanggung jawab dalam penentuan anggaran. Di media sosial, kasus ini memunculkan perdebatan. Sebagian publik mempertanyakan mengapa penyusun anggaran atau pihak yang menyetujui proyek tidak ikut menjadi sorotan utama dalam perkara ini.

Beberapa pengamat juga menilai ada kejanggalan dalam penanganan kasus. Mereka menyoroti bahwa standar harga produksi video bisa sangat variatif tergantung kualitas, konsep, hingga kebutuhan teknis di lapangan. Selain itu, muncul pertanyaan mengenai metode perhitungan kerugian negara yang digunakan jaksa. Apakah perbandingan harga dilakukan secara objektif atau hanya berdasarkan asumsi rata-rata biaya produksi.

Lima Hal yang Dinilai Janggal dan Jadi Sorotan

• Vendor Dijadikan Terdakwa Utama
  
  Publik mempertanyakan mengapa Amsal sebagai videografer (pelaksana teknis) justru menjadi pihak utama yang didakwa, sementara pihak penyusun anggaran dan pemberi pekerjaan tidak terlihat menjadi fokus utama penegakan hukum.

• Standar Harga Video Dipukul Rata
  
  Jaksa menggunakan asumsi harga standar sekitar Rp2,4 juta per video, padahal biaya produksi video sangat bervariasi tergantung kualitas, konsep, durasi, hingga peralatan yang digunakan.

• Perhitungan Kerugian Negara Dipertanyakan
  
  Metode perhitungan kerugian negara dinilai belum transparan. Publik menyoroti apakah benar terjadi kerugian riil atau hanya selisih asumsi harga.

• Tidak Jelasnya Peran dalam Penentuan Anggaran
  
  Amsal mengaku tidak terlibat dalam penyusunan anggaran proyek. Hal ini menimbulkan pertanyaan, siapa sebenarnya pihak yang menentukan nilai proyek hingga dianggap terjadi mark up.

• Potensi Kriminalisasi Pekerja Ekonomi Kreatif
  
  Kasus ini memicu kekhawatiran bahwa pelaku industri kreatif bisa rentan dikriminalisasi jika terjadi perbedaan persepsi harga, tanpa melihat konteks pekerjaan secara utuh.

Respons DPR dan Sorotan Nasional

Kasus ini bahkan menarik perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya Komisi III yang membidangi hukum. DPR berencana menggelar rapat untuk membahas kasus tersebut secara lebih mendalam. Seorang anggota Komisi III DPR menyatakan bahwa pihaknya ingin memastikan proses hukum berjalan adil dan tidak merugikan masyarakat kecil.

DPR juga menilai penting untuk mengkaji kembali mekanisme pengadaan jasa kreatif agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap pekerja di sektor tersebut. Kasus Amsal Sitepu kini tidak hanya menjadi persoalan hukum semata, tetapi juga mencerminkan dinamika yang lebih luas terkait keadilan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Publik pun menanti bagaimana pengadilan akan memutus perkara ini di tengah sorotan yang semakin besar.

Author: Pimpinan Redaksi

Menulis membaca dan membagikan

About the Author

Pimpinan Redaksi

Administrator

Menulis membaca dan membagikan

Visit Website View All Posts