Komdigi soroti celah hukum dalam kejahatan digital, ini akibatnya

Perkembangan Ruang Digital yang Meningkatkan Kompleksitas Kejahatan Siber

Ruang digital kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas seperti ekonomi, pendidikan, dan layanan publik. Namun, dengan semakin cepatnya transformasi digital, ruang siber juga menjadi tempat yang rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan, mulai dari penyalahgunaan data pribadi hingga eksploitasi anak.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Ismail, menyampaikan bahwa dinamika kejahatan digital telah memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Berbagai tindak pidana di ruang digital kini semakin beragam dan memiliki efek signifikan terhadap kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Dasar Hukum yang Terus Berkembang

Indonesia saat ini memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai pembaruan dari regulasi sebelumnya. Namun, menurut Ismail, UU ITE tidak dapat berdiri sendiri dalam menghadapi dinamika hukum yang semakin kompleks, terutama setelah hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Ia menilai perubahan ini membawa implikasi terhadap penegakan hukum di ruang siber yang perlu diselaraskan agar tidak menimbulkan tumpang tindih norma maupun ketidakpastian hukum.

Empat Instrumen Hukum yang Saling Beririsan

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa saat ini terdapat empat instrumen hukum utama yang saling berkaitan, yaitu:

• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
• Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
• Undang-Undang Penyesuaian Pidana
• Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Keempat regulasi tersebut saling beririsan dalam penegakan hukum di ruang digital, baik dari aspek materiil maupun formil. Irisan tersebut mencakup aspek materiil terkait norma pidana maupun aspek formil dalam mekanisme penegakan hukum di ruang digital.

Persepsi Publik terhadap Penanganan Konten

Alexander juga menyoroti bahwa penanganan konten digital seperti pemblokiran atau penurunan konten (take down) masih kerap dipahami secara sederhana oleh publik. Padahal, setiap tindakan tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak dapat dilakukan secara administratif semata.

Dampak bagi Pengguna Ruang Digital

Perubahan dan penyesuaian regulasi ini dinilai tidak hanya berdampak pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada masyarakat sebagai pengguna ruang digital. Ketidaksinkronan aturan berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam penanganan perkara, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kepastian hukum di ruang siber.

Perspektif Peradilan

Dari sisi peradilan, Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Yohanes Priyana, menekankan pentingnya keselarasan penerapan aturan hukum dalam perkara pidana siber. Ia menilai konsistensi antarregulasi menjadi kunci agar penegakan hukum tidak menimbulkan perbedaan tafsir dalam praktik peradilan.

Dorongan Sinkronisasi Penegakan Hukum

Melalui forum tersebut, Komdigi menekankan pentingnya kesamaan pemahaman antara regulator, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan. Sinkronisasi aturan dinilai penting agar penanganan kejahatan di ruang digital dapat berjalan lebih konsisten, proporsional, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.