Pertamax Rp16.250, Kepala Dinas Solo Raya Naik Bus Bersama

Strategi Efisiensi BBM di Wilayah Solo Raya

Di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terus meningkat, berbagai pihak mulai mencari solusi untuk menghemat pengeluaran anggaran. Salah satu langkah yang sedang dipertimbangkan adalah membatasi penggunaan kendaraan dinas. Hal ini dilakukan oleh beberapa daerah di wilayah Solo Raya, termasuk Kota Solo, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten.

Pemkot Solo Pertimbangkan Penghentian Sementara Kendaraan Dinas

Sekretaris Daerah Kota Solo, Budi Murtono, mengungkapkan bahwa saat ini pihak Pemkot Solo sedang melakukan kalkulasi matang terkait skema operasional yang paling ideal dalam menghadapi situasi sulit ini. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah mengistirahatkan mobil dinas di dalam garasi.

“Ada masukan kendaraannya dikandangkan. Kalau mengandangkan kendaraan area parkir harus kita pertimbangkan,” ujarnya saat ditemui di kantornya.

Tujuan dari langkah ini adalah agar roda pemerintahan tetap berjalan tanpa menambah beban anggaran bahan bakar. Selain itu, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk melakukan penghematan pada penggunaan kendaraan dinas mereka masing-masing.

Usulan Radikal dari Anggota DPRD Surakarta

Selain dari pihak eksekutif, suara lantang juga datang dari gedung parlemen. Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surakarta, Honda Hendarto, mengusulkan langkah yang lebih radikal. Ia menyarankan agar kuota anggaran operasional mobil dinas dikurangi hingga separuhnya. Selain itu, ia juga meminta kendaraan dinas wajib dikandangkan setelah jam kerja usai.

“Apakah tidak lebih efektif apabila pemerintah kota melakukan sebuah kebijakan menghemat BBM efisiensi saja BBM 50 persen dari anggaran yang ada saat ini,” ujarnya.

Menurut Honda, langkah ini akan lebih efektif dibandingkan dengan formula lama seperti kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) atau imbauan bersepeda ke kantor. Hasil efisiensi bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lain.

Audit Internal di Kabupaten Boyolali

Di Kabupaten Boyolali, Bupati Agus Irawan menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan audit internal terhadap konsumsi BBM di seluruh OPD. Langkah pembatasan kendaraan operasional sedang dimatangkan bersama jajaran sekda.

“Untuk penggunaannya di Pemerintah Kabupaten Boyolali di kedinasan nanti akan kita data juga tentunya. Nanti juga kita akan koordinasi dengan Pak Sekda, dengan jajaran, langkah-langkahnya seperti apa,” katanya.

Langkah ini dinilai sangat rasional mengingat postur keuangan daerah saat ini menuntut semua sektor untuk melakukan efisiensi terukur. Perjalanan dinas yang sifatnya seremonial atau kurang mendesak akan langsung dipangkas.

Namun, Agus memberikan jaminan bahwa kebijakan ini tidak akan mengorbankan sektor pelayanan publik. Operasional armada yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan tetap disokong penuh.

Solusi Kreatif di Kabupaten Klaten

Berbeda dengan Solo dan Boyolali yang masih dalam tahap pengkajian data, Pemerintah Kabupaten Klaten justru bergerak lebih cepat dengan aksi nyata. Mereka memutuskan untuk memarkir sejumlah mobil dinas perorangan dan menggantinya dengan kendaraan massal. Bahkan, bus sekolah pun kini diberdayakan untuk mengangkut para pejabat OPD saat agenda kedinasan.

Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, menegaskan bahwa seluruh kepala OPD tidak punya pilihan lain kecuali bahu-membahu menekan pengeluaran pasca-melambungnya harga Pertamax.

“Ya, kita harus berhemat berefisiensi. Maka ini kepala OPD kita jadikan diringkas-ringkas (transportasi nya),” ujarnya.

Penerapan ini terlihat kontras dari biasanya. Agenda kunjungan lapangan yang biasanya menyedot iring-iringan panjang mobil dinas pribadi, kini dipangkas menjadi satu atau dua kendaraan berkapasitas besar.

Hamenang optimistis, konsep “menebeng” massal dan penggunaan kendaraan bersama ini menjadi jalan tengah yang cerdas. Penghematan anggaran tetap tercapai, sementara intensitas pelayanan dan kedekatan birokrat dengan masyarakat di akar rumput tidak berkurang sedikit pun.

Formula efisiensi berbasis kendaraan massal ini rencananya akan dipatenkan oleh Pemkab Klaten untuk seluruh agenda pemerintahan ke depan selama badai kenaikan harga BBM belum mereda.