Komisi VI DPR RI Puji BP Batam Tak Butuh Dana APBN 2027 untuk Operasional

Apresiasi DPR RI terhadap Kinerja BP Batam

Komisi VI DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (17/6). BP Batam dinilai berhasil mengoptimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanpa bergantung pada tambahan dana APBN. Realisasi PNBP BP Batam menunjukkan tren pertumbuhan positif sejak tahun 2023 hingga pertengahan tahun 2026.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, memberikan apresiasi karena BP Batam mampu mengandalkan PNBP untuk mendukung pembangunan kawasan tanpa meminta tambahan APBN kepada pemerintah pusat. Menurutnya, tata kelola BP Batam di bawah kepemimpinan Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra menunjukkan capaian yang positif, khususnya dalam mendorong pertumbuhan investasi dan pembangunan ekonomi daerah.

Selain Andre Rosiade dari Partai Gerindra, kinerja BP Batam dalam mengoptimalkan pengelolaan anggaran yang bersumber dari PNBP juga diapresiasi oleh anggota Komisi VI DPR RI lainnya. Sebagai informasi, realisasi PNBP BP Batam dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang positif dan terus tumbuh. Pada tahun 2023, realisasi PNBP BP Batam mencapai Rp1,94 triliun atau berhasil melampaui target yang ditetapkan. Satu tahun setelahnya, pendapatan BP Batam tetap menunjukkan resiliensi yang baik sebagai instrumen utama dalam pembiayaan mandiri dan pengembangan kawasan.

Pada tahun 2025, kinerja BP Batam terus menunjukkan tren kenaikan dengan pendapatan sektor kepelabuhanan saja mencapai Rp468,4 miliar atau 117 persen dari target tahunan. Pertumbuhan ini didorong oleh optimalisasi penerimaan dari sektor layanan seperti Badan Usaha Pelabuhan (kepelabuhanan), Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan Direktorat Pengelolaan Pertanahan. Tren positif tersebut juga berlanjut hingga pertengahan tahun 2026, di mana realisasi PNBP per 15 Juni 2026 tercatat telah menembus angka Rp899,23 miliar atau meningkat sebesar 19,93 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025.

Keberhasilan BP Batam dalam Mengelola Anggaran

Sturman Panjaitan, anggota Komisi VI DPR RI dari Kepri, juga memberikan apresiasi tinggi terhadap BP Batam yang tidak lagi mengandalkan tambahan dana dari APBN untuk menjalankan kegiatan rutinnya pada tahun anggaran 2027. Ia menilai capaian ini menjadi kabar menggembirakan sekaligus bukti keberhasilan pengelolaan kawasan ekonomi strategis di Batam. Menurutnya, keberhasilan BP Batam layak menjadi contoh bagi badan-badan pengusahaan maupun kawasan ekonomi khusus lainnya di Indonesia.

Sturman juga mengapresiasi kekompakan jajaran pimpinan BP Batam yang hadir secara lengkap dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI. Ia menilai hal itu menunjukkan keseriusan dan komitmen institusi dalam menjalankan tugas pengelolaan kawasan. Selain itu, ia menyoroti pentingnya penyelesaian persoalan pengelolaan sampah yang hingga kini masih menjadi tantangan bagi Kota Batam.

Rekomendasi dan Tantangan untuk Masa Depan Batam

Sturman juga mengusulkan pembangunan jalan lingkar (ring road) yang menghubungkan berbagai wilayah di Batam. Menurutnya, keberadaan jalan alternatif tersebut akan membantu mengurai kemacetan sekaligus meningkatkan konektivitas antar wilayah di kota yang memiliki posisi strategis tersebut. Ia menekankan bahwa Batam memiliki posisi yang sangat strategis dan pengelolaannya harus terus ditingkatkan agar menjadi model keberhasilan yang bisa ditiru oleh kawasan ekonomi dan badan pengusahaan lainnya di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BP Batam Amsakar Achmad menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi VI DPR RI selama satu tahun kepemimpinannya bersama Li Claudia Chandra. Ia mengatakan bahwa sinergi yang terjalin antara BP Batam dan Komisi VI DPR RI menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap potensi Batam sebagai kawasan berdaya saing tinggi.

Lebih lanjut, Amsakar menjelaskan bahwa BP Batam saat ini terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur agar berjalan paralel dengan pengembangan kawasan ekonomi yang ada. Menurutnya, kesiapan infrastruktur menjadi faktor penting untuk menjaga daya saing Batam sebagai salah satu tujuan investasi utama di Indonesia. Sebagai bagian dari upaya tersebut, BP Batam juga telah mengusulkan penguatan program strategis Tahun Anggaran 2027 melalui rekomposisi pagu anggaran. Dukungan anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung berbagai program pengembangan kawasan strategis, perluasan wilayah KPBPB Batam, penyelenggaraan Operator Investasi Pemerintah (OIP), peningkatan kualitas pelayanan perizinan serta pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).