Kontroversi Pembelian Surat Utang Patriot-Merah Putih yang Bebas dari Tuntutan Hukum dan Pajak – Apa yang Diketahui?

Latar Belakang dan Konsep Patriot Bond dan Merah Putih Bond

Patriot Bond dan Merah Putih Bond merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Konsep ini pertama kali diperkenalkan pada Agustus 2025 melalui inisiatif “Danantara Indonesia Diares – Patriot Bonds”. Dalam buklet digital yang terdiri dari 10 halaman, Patriot Bond diposisikan sebagai sarana untuk memobilisasi modal domestik berbasis semangat “gotong royong” guna mendukung transformasi ekonomi dan masa depan Indonesia.

Menurut penjelasan Danantara, Patriot Bond ditawarkan secara terbatas kepada para konglomerat dan pemimpin bisnis terkemuka. Tujuan utamanya adalah untuk menyalurkan kekayaan mereka ke sektor-sektor strategis seperti transisi energi, dengan harapan mendorong produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan melindungi lingkungan. Selain itu, dana yang dihimpun akan digunakan untuk proyek pengelolaan sampah menjadi energi, sesuai dengan target sebesar Rp50 triliun.

Merah Putih Bond juga merupakan instrumen surat utang khusus yang diterbitkan oleh Danantara. Meski informasi resmi mengenai instrumen ini masih terbatas, Menteri Keuangan Purbaya menyebutnya sebagai “surat utang khusus” yang bertujuan untuk memperluas sumber pendanaan jangka panjang bagi proyek-proyek strategis nasional.

Payung Hukum dan Regulasi Terkait

Regulasi tentang Patriot Bond dan Merah Putih Bond disahkan dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. Aturan ini diatur dalam Revisi Undang-Undang No.04/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Pasal 50A dalam revisi UU tersebut mengatur wewenang Danantara untuk mengeluarkan surat utang, termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Dalam ayat (5), disebutkan bahwa negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus, termasuk di dalamnya pidana perpajakan. Ayat (6) menyatakan bahwa data dan informasi dari kegiatan pembelian tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak maupun alat bukti hukum di pengadilan.

Aturan ini juga memungkinkan peserta program pengampunan pajak dan pengungkapan sukarela (PPS) untuk membeli instrumen tersebut. Namun, aturan teknis penerbitan surat utang khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kritik dan Potensi Celah Impunitas

Beberapa ahli hukum menyoroti potensi celah impunitas dalam aturan ini. Dosen Hukum Pidana di Universitas Padjadjaran, Rully Herdita Ramadhani, mengkritik ayat (5) dan (6) karena berpotensi memberikan perlindungan luas terhadap pembelian instrumen keuangan tertentu, yang bisa diartikan sebagai bentuk penghapusan penuntutan. Ia menilai norma tersebut dapat menciptakan “ground for non-prosecution”, yaitu alasan penghapus penuntutan yang bersifat absolut dan preventif.

Rully juga mengingatkan adanya potensi moral hazard jika ketentuan tersebut ditafsirkan secara mutlak. Ia menggambarkan kemungkinan penyalahgunaan oleh pelaku kejahatan, seperti pencucian uang atau korupsi, yang menggunakan instrumen keuangan ini untuk menghindari jerat hukum.

Selain itu, ia menyoroti ketentuan pada ayat (6) yang membatasi penggunaan data dan informasi sebagai alat bukti di pengadilan. Menurutnya, hal ini berpotensi mengganggu kewenangan hakim dalam mencari kebenaran materiil.

Kekhawatiran Ekonomi dan Kredibilitas Pemerintah

Dari sisi ekonomi, Teuku Riefky dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM FEB) Universitas Indonesia mengkhawatirkan aturan khusus yang diberikan kepada konglomerat pembeli Patriot Bond atau Merah Putih Bond. Ia menilai hal ini dapat menimbulkan “moral hazard dan melemahkan governance serta kredibilitas pemerintah lebih lanjut”.

Ia juga menyatakan bahwa investor merasa penegakan hukum lemah dan adil akan semakin memburuk, yang berisiko menurunkan investasi Indonesia ke depannya.

Penutup

Aturan baru ini telah memicu banyak perdebatan, baik dari segi hukum maupun ekonomi. Meskipun memiliki tujuan positif dalam mendukung transformasi ekonomi, kritik terhadap potensi celah impunitas dan risiko penyalahgunaan tetap menjadi isu penting yang perlu diperhatikan. Evaluasi yang tepat dan transparansi dalam penerapan regulasi ini sangat diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat dan sistem hukum.