Membuka Pintu Dialog: Pelajaran Komunikasi Politik Dasco dan DPR

Peran DPR dalam Membangun Komunikasi Politik yang Efektif

Dalam konteks politik yang semakin dinamis dan penuh tantangan, pentingnya komunikasi politik yang efektif menjadi kunci dalam menjaga hubungan antara negara dan masyarakat. Pada Jumat, 19 Juni 2026, sebuah peristiwa menarik terjadi di kompleks Parlemen Senayan. Di tengah maraknya kritik publik terhadap lembaga politik dan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pejabat negara, DPR RI menunjukkan praktik politik yang patut diapresiasi.

Peristiwa ini tidak terjadi karena melahirkan undang-undang baru atau mengambil keputusan politik yang spektakuler. Namun, yang membuatnya istimewa adalah tindakan DPR untuk mendengar langsung aspirasi rakyat. Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas seperti Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, Universitas Esa Unggul, serta PB HMI-MPO hadir dengan membawa berbagai tuntutan yang mereka rangkum dalam Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat.

Isu-isu yang disampaikan oleh para mahasiswa cukup signifikan, mulai dari kelangkaan BBM bersubsidi, kenaikan harga Pertamax, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga kesejahteraan guru dan dosen. Selain itu, mereka juga menyampaikan kritik terhadap menyempitnya ruang demokrasi dan buruknya komunikasi publik pemerintah.

Sebelumnya, banyak demonstrasi mahasiswa sering berakhir dengan ketegangan, saling curiga, bahkan benturan antara massa dan aparat keamanan. Namun pada hari itu, suasana berbeda. DPR memilih untuk membuka ruang dialog dengan para mahasiswa. Puluhan perwakilan mahasiswa diterima dalam audiensi yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa. Hadir pula Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath, dan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Nazaruddin Dek Gam.

Yang membuat pertemuan tersebut berbeda dari audiensi lainnya adalah cara DPR merespons aspirasi yang disampaikan. Para pimpinan DPR tidak hanya mendengar dan mencatat, tetapi juga berusaha menghadirkan solusi secara langsung. Di tengah forum, Sufmi Dasco Ahmad menghubungi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nani S Deyang melalui sambungan telepon. Langkah ini memungkinkan mahasiswa memperoleh jawaban langsung dari pihak yang memiliki kewenangan terhadap persoalan yang mereka soroti.

Dari komunikasi tersebut, Kepala BGN menjelaskan bahwa lembaganya telah melakukan langkah efisiensi anggaran hingga sekitar Rp.70 triliun untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan komitmennya untuk memantau perkembangan harga Pertamax serta memastikan ketersediaan Pertalite tetap terjaga di tengah kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

Selain itu, DPR juga memberikan perhatian terhadap salah satu tuntutan yang paling menyentuh rasa keadilan publik, yakni nasib 16 mahasiswa Trisakti yang hingga kini masih menyandang status tersangka pasca aksi peringatan Reformasi tahun lalu. Dasco menyampaikan bahwa Komisi III DPR RI telah berkomunikasi dengan aparat penegak hukum dan mendorong agar persoalan tersebut segera memperoleh kepastian hukum. Bahkan, dua mahasiswa Mercu Buana yang sempat diamankan aparat kepolisian pada hari yang sama dipastikan dapat kembali pulang setelah mendapat perhatian langsung dari DPR.

Bagi sebagian orang, apa yang dilakukan DPR mungkin terlihat biasa saja. Namun jika ditelaah lebih dalam, peristiwa tersebut sesungguhnya menghadirkan pelajaran penting tentang bagaimana komunikasi politik seharusnya dijalankan. Dalam teori komunikasi politik yang dikembangkan Karl Deutsch, sistem politik yang sehat adalah sistem yang mampu menyerap masukan dari masyarakat (input), mengolahnya dalam proses pengambilan keputusan, lalu memberikan umpan balik (feedback) yang jelas kepada publik.

Komunikasi politik bukan sekadar menyampaikan informasi dari atas ke bawah, tetapi membangun pertukaran pesan yang memungkinkan lahirnya kepercayaan. Masalahnya, dalam praktik pemerintahan modern, komunikasi sering kali berjalan satu arah. Pejabat berbicara, rakyat mendengar. Pemerintah menjelaskan, masyarakat diminta memahami. Ketika muncul kritik, respons yang diberikan sering kali berupa klarifikasi formal atau pernyataan normatif yang tidak menjawab substansi persoalan.

Akibatnya, jarak antara negara dan masyarakat semakin melebar. Kepercayaan publik menurun bukan semata-mata karena kebijakan yang buruk, tetapi karena masyarakat merasa tidak didengar. Di sinilah letak pentingnya apa yang diperagakan Dasco dan jajaran pimpinan DPR. Mereka menunjukkan bahwa komunikasi politik yang efektif tidak selalu membutuhkan panggung besar atau retorika yang rumit. Komunikasi politik yang baik justru dimulai dari kesediaan untuk mendengar, memahami persoalan, dan menghubungkan rakyat dengan pengambil keputusan.

Pendekatan seperti ini juga sejalan dengan konsep demokrasi deliberatif yang diperkenalkan Jurgen Habermas. Dalam pandangan Habermas, legitimasi kekuasaan tidak hanya lahir dari hasil pemilu atau kewenangan formal yang dimiliki negara, tetapi juga dari keterbukaan ruang dialog antara pemerintah dan warga negara. Semakin terbuka ruang dialog tersebut, semakin kuat pula legitimasi institusi publik.

Karena itu, peristiwa di DPR pada 19 Juni lalu layak dipandang sebagai praktik demokrasi yang sehat. DPR menjalankan fungsi konstitusionalnya sebagai penyalur aspirasi rakyat, bukan sekadar lembaga legislasi dan pengawasan. Mahasiswa diberi ruang menyampaikan kritik, pemerintah diberi kesempatan menjelaskan kebijakan, dan DPR hadir sebagai jembatan yang mempertemukan keduanya.

Tentu saja, pekerjaan belum selesai. Publik tetap harus mengawal realisasi berbagai komitmen yang disampaikan dalam audiensi tersebut. Janji terkait penyelesaian status hukum mahasiswa Trisakti, pembenahan tata kelola Program MBG, maupun pengawasan terhadap harga dan ketersediaan BBM harus diwujudkan dalam tindakan nyata.

Namun setidaknya, publik memperoleh satu pelajaran berharga. Demokrasi tidak hanya hidup di ruang sidang, di atas teks konstitusi, atau dalam ritual pemilu lima tahunan. Demokrasi hidup ketika terdapat kemauan politik untuk mendengar, berdialog, dan merespons aspirasi masyarakat secara terbuka.

Pada 19 Juni 2026, DPR tidak hanya membuka pagar gedung parlemen. DPR juga membuka kanal komunikasi yang selama ini kerap dianggap tertutup oleh publik. Di tengah maraknya kritik terhadap komunikasi pejabat negara yang sering kali bersifat satu arah dan defensif, pola komunikasi yang diperagakan Sufmi Dasco Ahmad menunjukkan pendekatan yang berbeda: hadir, mendengar, menghubungkan, dan mencari solusi.

Dalam perspektif komunikasi politik, kepemimpinan seperti ini sangat penting. Seorang pemimpin tidak cukup hanya menjadi pengambil keputusan (decision maker), tetapi juga harus mampu menjadi jembatan komunikasi (communication bridge) antara negara dan masyarakat. Ketika aspirasi mahasiswa langsung dihubungkan dengan menteri terkait, ketika persoalan hukum mahasiswa direspons dengan langkah konkret, dan ketika pimpinan DPR bersedia turun menemui massa hingga malam hari, publik melihat bahwa komunikasi politik masih dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Tentu keberhasilan komunikasi politik pada akhirnya tidak diukur dari seberapa baik sebuah dialog berlangsung, melainkan dari seberapa konsisten komitmen yang lahir dari dialog itu diwujudkan. Karena itu, publik tetap harus mengawal berbagai janji yang telah disampaikan. Namun sebagai sebuah praktik komunikasi politik, peristiwa 19 Juni lalu memberikan contoh yang layak dicatat: bahwa mendengar rakyat bukanlah tanda kelemahan kekuasaan, melainkan justru sumber legitimasi terkuat dalam demokrasi.

Di tengah tantangan komunikasi publik yang semakin kompleks, pola komunikasi aspiratif, komunikatif, dan responsif yang diperagakan Dasco dan DPR layak menjadi teladan bagi para pejabat publik lainnya. Sebab pada akhirnya, rakyat tidak selalu menuntut semua persoalannya selesai dalam satu hari. Yang mereka harapkan adalah kehadiran negara yang mau mendengar, memahami, dan bertindak.

Dan pada hari itu, DPR menunjukkan bahwa politik yang mendengar masih mungkin hadir di Indonesia.