Menteri Zulhas Pahami Keresahan Mitra BGN, Siap Fasilitasi Mediasi Cari Solusi

KPA NEWS –– Sebagai ketua Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan program prioritas tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyadari kekhawatiran mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Ia berjanji akan memfasilitasi mereka untuk berkumpul dan membahas masalah di lapangan serta mencari solusinya.

Keterangan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Zulhas saat berjumpa dengan Presidium Mitra MBG di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, pada Kamis (25/6). Pada kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa pihaknya memahami dan menghargai pengorbanan para mitra BGN dalam upaya mendukung program andalan Presiden Prabowo Subianto.

“Saya memahami kekhawatiran para mitra, banyak dari mereka yang telah berkorban. Semua laporan pasti akan diperiksa dan ditinjau. Para mitra diminta untuk bersabar karena kami sedang dalam proses membangun komunikasi dengan kepala BGN yang baru,” kata Zulhas dilaporkan dalam keterangan resmi pada Jumat (26/6).

Untuk memungkinkan semua pihak menyampaikan pendapatnya, Zulhas menjamin bahwa pihaknya akan membantu Presidium Mitra MBG duduk bersama dalam forum koordinasi dengan BGN dan seluruh pihak yang terkait. Tujuannya adalah agar masalah yang dihadapi pelaksana di lapangan dapat ditemukan solusinya sehingga pelaksanaan program tersebut semakin meningkat kualitasnya.

“Kami akan mengundang Presidium dalam rapat koordinasi terbatas bersama BGN dan pihak terkait agar berbagai masalah di lapangan dapat dibahas dan dicari solusinya,” ujarnya.

Pada pertemuan dengan Zulhas, turut hadir beberapa perwakilan organisasi mitra MBG yang menjadi anggota presidium tersebut, antara lain DPP Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi), Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS), Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (APGI3T), Relawan Masyarakat Bersatu Gotong Royong (REL MBG), serta Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional (APPBGN).

Selain itu, turut hadir perwakilan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Mereka menyampaikan beberapa usulan seperti pentingnya keterlibatan mitra dalam penyusunan kebijakan, evaluasi kebijakan moratorium, perlindungan hukum, kejelasan dalam berusaha, serta penguatan komunikasi antara BGN dengan para mitra yang menjadi pelaksana program di lapangan. Mengingat peran mereka juga sangat signifikan.

“Awalnya BGN berencana membangun dapur dengan biaya sekitar Rp 4 miliar per unit menggunakan APBN. Namun, melalui keterlibatan mitra, pemerintah berhasil menghemat anggaran yang sangat besar. Jika dikali dengan target 27.820 dapur, potensi penghematan mencapai sekitar Rp 111,28 triliun,” kata Alven Stony yang mewakili DPP Gapembi.

Oleh karena itu, Alven berpendapat bahwa mitra perlu terlibat dalam forum rapat, diskusi, atau penyusunan kebijakan bersama BGN. Ia menyampaikan bahwa keterlibatan mitra akan menciptakan saluran komunikasi yang efektif antara BGN dan pelaksana program di lapangan. Selain itu, masalah yang dirasakan langsung di lapangan juga akan lebih jelas diketahui.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum APGI3T Herwil Junaidi menyampaikan bahwa MBG telah memberikan dampak ekonomi yang besar, baik di kawasan perkotaan maupun daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sayangnya, beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil mengalami keterlambatan dalam operasionalnya karena kebijakan baru.

“Kami berharap kebijakan yang diumumkan tidak justru menghambat laju pelaksanaan program di daerah 3T. Wilayah-wilayah tersebut membutuhkan perhatian dan perlakuan khusus,” katanya.

Di sisi lain, M. Nurkhoiron dan Ai Rahmawati selaku perwakilan dari PBNU menyampaikan bahwa organisasinya berkomitmen untuk mengembangkan 1.000 titik dapur MBG melalui kolaborasi dengan BGN. Namun hingga saat ini hanya 214 dapur pesantren yang telah beroperasi. Pada waktu yang sama, lebih dari 130 dapur masih menghadapi berbagai tantangan.

“Padahal tujuan kami dalam satu tahun ini adalah mewujudkan harapan Presiden Prabowo Subianto agar 1.000 SPPG di lingkungan pesantren PBNU segera beroperasi. Tantangan terbesar saat ini masih terletak pada aspek koordinasi dan komunikasi dengan BGN,” ujar Khoiron.