Ringkasan Berita:
- Ketua BEM FH UBK Muhammad Abdi Mauludin mengakui telah menerima uang sebesar Rp20 juta dari seseorang yang merupakan anggota polisi bernama Bang Aan demi membatalkan aksi di Istana.
- Meskipun telah menerima dana, para mahasiswa tetap melakukan aksi demonstrasi dan bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
- Polda Metro Jaya menginginkan penjelasan mengenai identitas tertentu dari oknum polisi tersebut agar menghindari beredarnya informasi yang tidak jelas.
KPA NEWS –Pernyataan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdi Mauludin, mengungkap kemungkinan keterlibatan seorang anggota polisi dalam pemberian uang kepada mahasiswa menjelang aksi protes.
Abdi mengatakan bahwa ia menerima uang sebesar Rp20 juta dari seseorang yang diperkenalkan sebagai “Bang Aan” dari pihak kepolisian.
“(Terima) Dari pihak kepolisian. Nama Bang Aan berasal dari pihak kepolisian. Tidak tahu nama lengkapnya,” kata Abdi dalam wawancara yang diunggah di YouTube Tribunnews.com, Selasa (23/6/2026).
Menurut Abdi, uang itu diberikan dengan harapan dia dan para peserta aksi tidak melakukan demonstrasi di kawasan Istana Presiden RI.
Namun, ia menegaskan bahwa pemberian uang tersebut tidak memengaruhi keputusan mereka untuk tetap berunjuk rasa.
“Tetapi, kami tetap turun (berdemo),” katanya.
Saya adalah salah satu dari 15 mahasiswa yang sempat berjumpa dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah aksi demonstrasi pada Senin (15/6/2026) di wilayah Istana Wakil Presiden, Jakarta.
Pada pertemuan tersebut, ia hadir bersama para mahasiswa dari UBK, Universitas MH Thamrin, dan Universitas Terbuka.
Akibat dari kejadian tersebut, ia dipecat dari jabatannya sebagai Ketua BEM FH UBK oleh pihak rektorat pada hari Selasa (23/6/2026) lalu.
Tanggapan Polisi
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengharapkan pihak yang menyampaikan tuduhan tersebut dapat memberikan informasi mengenai identitas anggota polisi yang dimaksud.
“Polisi yang dimaksud bertugas di bagian mana dan spesifiknya di mana?” tanya Budi saat diwawancarai oleh wartawan, Rabu (24/6/2026).
“Pastikan terlebih dahulu agar tidak bingung. Bisa saja benar-benar polisi atau seseorang yang mengaku atau menyatakan diri sebagai polisi, bukan?” katanya.
Budi menekankan bahwa penyebutan lembaga kepolisian tidak boleh dilakukan secara umum tanpa adanya identitas yang jelas.
“Petugas kepolisian mana? Di sana ada 400 ribu anggota, 36 Polda dan 480 Polres,” katanya.
Di sisi lain, Wakil Rektor III UBK Daniel Panda menyatakan bahwa Abdimaludin mengakui uang tersebut diberikan pada Senin (15/6/2026) pagi sebelum pelaksanaan aksi mahasiswa dari berbagai BEM Fakultas UBK.
“Mereka dianjurkan oleh pihak alumni tersebut untuk melakukan aksi di DPR RI. Namun hal itu ditolak oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, para mahasiswa tetap pergi ke Istana, meskipun mereka menerima uang tersebut,” lanjutnya.
Kemudian, uang tersebut dibagikan oleh Abdimaludin kepada beberapa mahasiswa lainnya yang menjadi viral di media sosial.
UBK akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan memanggil saksi-saksi yang diduga terlibat dan menerima uang tersebut.
“Di dalam proses ini, UBK telah membentuk tim penyelidikan. Kami memiliki Komisi Etik yang dipimpin oleh Mas Eko. Dalam proses ini kami akan melakukan penyelidikan dan mengambil keterangan dari beberapa mahasiswa. Setelah itu kami akan memberikan sanksi,” katanya.
Peran Senior
Abdimaludin menyampaikan hubungan antara uang sebesar Rp 20 juta yang diterimanya dengan kepentingan kalangan elit politik yang berusaha menghentikan aksi demonstrasi mahasiswa pada 15 Juni 2026.
Ia mengira kepentingan tersebut dijalankan melalui pihak-pihak senior kampusnya yang selama ini terlihat memberikan tekanan.
Namun secara bersamaan terkesan memberikan dukungan kepada gerakan mahasiswa UBK.
“Saya mengira ada aliran dana yang lebih besar dari pihak-pihak tertentu kepada mereka. Sementara sebagian dana yang kemudian diberikan kepadaku digunakan hanya untuk keperluan teknis aksi,” katanya dilaporkan oleh Kompas.com.
Kebutuhan teknis yang dimaksud dalam aksi tersebut meliputi pembelian minuman, makanan, dan bahan bakar untuk rekan-rekan yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
Informasi lengkap dan berita menarik lainnya dapat ditemukan di KPA NEWS.
Artikel ini sebelumnya telah tayang di Tribunnews.com
π₯ Postingan Populer
- 7 Fakta Gempa Bumi di Rusia: Dari Kamchatka hingga Ancaman Tsunami
- Indonesia Luncurkan Kampanye Pariwisata Regeneratif: Dorong Lingkungan Pulih, Komunitas Bangkit
- Seafood Bakar Jimbaran: Resep Rahasia Devina Hermawan!
- Renungan Harian Katolik 14 Juni 2026 Lengkap
- Fika, Direktur PT MSA, Tersangka Kasus Suap Audit BPK dengan Bupati Muara Enim, Pasok Rp500 Juta
Artikel ini bermanfaat?
Dukung tim penulis dan program penggalangan dana Opini Kompasia.
Donasi Sekarang