BRICS dan Peluang Tatanan Dunia Baru

Rio de Janeiro mungkin terkenal karena tarian samba dan pantainya yang indah. Namun, pada awal Juli 2025 lalu, di tengah cuaca musim dingin yang nyaman, kota ini menciptakan sejarah penting dalam dunia politik global.KTT BRICS ke-17acara yang diselenggarakan di kota tersebut tidak hanya menjadi ajang diplomasi tahunan, tetapi juga menjadi titik balik dalam perjalanan forum ini. Mengusung temaMemperkuat Kerja Sama Negara-negara Dunia Ketiga untuk Pemerintahan yang Lebih Inklusif dan BerkelanjutanKTT ini menghasilkan Deklarasi Rio de Janeiro yang penuh ambisi dan strategis, yang kemudian menjadi panduan politik dan ekonomi baru bagi BRICS dalam membentuk sistem dunia yang lebih adil dan inklusif, dengan tujuan memperkuat kerja sama antara negara-negara berkembang dalam menghadapi dominasi sistem global yang sudah mapan.

Pada pertemuan ini, para pemimpin negara anggota BRICS menegaskan komitmen mereka untuk lebih aktif berperan sebagai kekuatan global. Mereka tidak hanya ingin terlibat dalam diskusi internasional, tetapi juga memiliki semangat untuk memengaruhi arah kebijakan dunia. Dengan kedatangan anggota baru pada 2024 dan 2025 seperti Arab Saudi, Iran, Uni Emirat Arab, Mesir, Ethiopia, dan Indonesia, serta masuknya sejumlah negara mitra seperti Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Kuba, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam, BRICS kini hadir sebagai aliansi yang lebih luas dan mewakili Global Selatan.

Deklarasi Rio secara jelas mengajukan permintaan untuk melakukan perubahan menyeluruh terhadap sistem multilateral mulai dari (1) reformasiDewan Keamanan PBBuntuk mencerminkan realitas geopolitik modern; (2) perubahan kuota dan kepemimpinan IMF serta Bank Dunia yang dianggap terlalu lama menggambarkan struktur pasca-Pergelangan Dunia II dan tidak sesuai dengan proporsi ekonomi negara-negara berkembang saat ini; hingga (3) penolakan terhadap tindakan unilateral dan penolakan terhadap dominasi satu pihak dalam kebijakan ekonomi global, termasuk sanksi sepihak, proteksionisme lingkungan, serta diskriminasi digital.

Salah satu poin utama dalam deklarasi tersebut adalah tuntutan perubahan terhadap institusi Bretton Woods (IMF dan Bank Dunia) agar lebih inklusif, mewakili berbagai pihak, serta dapat dipercaya. Proses pemilihan pimpinan harus didasarkan pada kualifikasi, inklusivitas, serta mencerminkan keragaman regional dan partisipasi perempuan di level manajerial. Di sisi lain, struktur tata kelola lembaga Bretton Woods perlu mencerminkan perubahan ekonomi global dan meningkatnya peran negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang, yang saat ini menjadi penggerak pertumbuhan dunia, merasa masih dikesampingkan dalam proses pengambilan keputusan strategis. Kritik dari BRICS terhadap sistem global yang tidak seimbang ini bukan hanya sekadar retorika, tetapi juga disertai dengan tindakan nyata.

• Daftar Negara BRICS, Anggota Tetap dan Mitra
• Trump Siap Terapkan Pajak 10% terhadap Negara BRICS, Termasuk Indonesia

Aliansi ini mulai mengembangkan inisiatif alternatif sejak dunia digital(BRIS Tata Kelola Global Kecerdasan Buatan), kesehatan (BRICS Health Cooperation Platform), energi (BRICS Energy Research Platform), keuangan (Sistem Pembayaran BRICS dan Kesepakatan Cadangan Darurat/CRA), pangan (BRICS Grain Exchange), hingga diplomasi multilateral dalam bentuk blok penyeimbang Global Selatan, yang menunjukkan bahwa forum ini ingin meningkatkan kelas dan bertransformasi, bukan hanya sebagai pengamat dan forum dialog ekonomi saja, tetapi menjadi perancang arsitektur global baru. Dalam jangka panjang, langkah-langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi negara-negara berkembang serta memperluas ruang kebijakan fiskal nasional yang lebih mandiri. Jika diterapkan secara konsisten, upaya ini bahkan bisa menciptakan jalur integrasi ekonomi baru di luar jalur tradisional G7 dan OECD, yang lebih sesuai dengan kepentingan Global Selatan.

Gangguan terhadap Hegemoni Barat

Namun, seperti biasanya, langkah-langkah baru tidak selalu berjalan lancar. Inisiatif yang diambil oleh BRICS telah memicu kekhawatiran dan ketidakpastian di kalangan negara-negara besar. Amerika Serikat, sebagai arsitek utama sistem Bretton Woods, kini tidak lagi bisa mengabaikan dampak geopolitik dan geoekonomi dari semakin kuatnya BRICS.

Di sisi lain, sistem keuangan dan perdagangan global yang berbasis dolar AS kini mulai menghadapi ancaman dari upayade-dollarizationDi sisi lain, kredibilitas moral dan normatif Barat dalam menentukan aturan global mulai mengalami penurunan. Dari perspektif Amerika Serikat, BRICS kini bukan lagi sekadar forum yang dianggap sebelah mata, tetapi mulai memainkan peran sebagai “pesaing sistemik” terhadap dominasi global AS. Ketidaknyamanan yang dirasakan AS akibat keberadaan BRICS setidaknya terletak pada tiga aspek utama: moneter dan keuangan, legitimasi internasional, serta aliansi geopolitik alternatif.

Dari segi moneter dan keuangan, upaya BRICS dalam mengembangkan sistem pembayaran lintas negara sendiri, mendorong pendanaan dengan mata uang lokal, serta memperkuat Bank Pembangunan Baru berpotensi mengurangidominasi dolar ASsebagai mata uang cadangan dunia (de-dollarization). Ini membahayakan instrumen geopolitik utama Amerika Serikat, yaitu sanksi keuangan yang menggunakan SWIFT dan sistem pembayaran berbasis dolar.

Mengenai legitimasi global, BRICS mengusulkan tata kelola global yang lebih adil dan demokratis, narasi normatif yang selama ini dipegang oleh Barat (demokrasi liberal, HAM, dan)“rules-based order”) mulai terganggu oleh narasi alternatif yang berlandaskan kesetaraan, kedaulatan, pembangunan berkelanjutan, serta solidaritas Global Selatan. Sementara itu, bagi aliansi geopolitik alternatif, kehadiran negara-negara utama Global Selatan seperti Indonesia, Brasil, dan India – yang memiliki hubungan strategis dengan Barat, tetapi kini memperkuat keterlibatan dengan BRICS – berpotensi mengaburkan batas antara blok “Barat” dan “Non-Barat”. Menurut pandangan banyak pengamat, hal ini dapat melemahkan koalisi geopolitik Amerika Serikat di forum seperti G7 dan G20.

BRICS sebagai Blok Keseimbangan

Di tengah perubahan yang terjadi, BRICS sendiri masih menghadapi berbagai tantangan. Mereka harus segera menyelesaikan masalah internal yang muncul. Perbedaan kepentingan, latar belakang politik, serta tingkat perkembangan ekonomi antar negara anggota dapat menjadi hambatan yang mengganggu kemajuan koalisi ini. Oleh karena itu, diperlukan sistem tata kelola yang lebih kuat dan mekanisme koordinasi yang mampu mengatasi perbedaan tersebut. Konsistensi dalam menjalankan agenda serta kohesi politik akan sangat memengaruhi apakah BRICS bisa tetap sebagai kekuatan kolektif atau justru pecah akibat kepentingan nasional masing-masing negara. BRICS perlu menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan struktur yang kokoh, agar tidak terjebak dalam ketidakberdayaan yang justru melemahkan daya saingnya.

Lalu, apakah BRICS mampu menjadi kekuatan penyeimbang yang efektif? Jawabannya tergantung pada kemampuan forum ini dalam menciptakan tata kelola yang dapat dipercaya, menghindari pembentukan polarisasi baru, serta mendorong kerja sama yang benar-benar inklusif. Jika tidak berhasil, BRICS berisiko menjadi sebuah klub politik tanpa tujuan yang jelas. Namun, jika sukses, BRICS memiliki potensi untuk menjadi pusat baru dalam sistem dunia yang multipolar.

Peran Indonesia, dari Pinggiran Menuju Pusat

Kehadiran Indonesia dalam BRICS membuka peluang yang sangat besar. Sebagai negara dengan tradisi diplomasi nonblok, peran aktif di ASEAN dan G20, serta pengalaman dalam berbagai forum multilateral, Indonesia mampu menjadi jembatan antara Global Selatan dan dunia maju. Partisipasi Indonesia memberi kesempatan untuk mendorong perubahan di IMF dan Bank Dunia dari dalam, sekaligus memanfaatkan pendanaan dari NDB untuk proyek nasional strategis tanpa mengorbankan kemandirian keuangan. Selain itu, Indonesia bisa memperkuat peran UMKM dan ekonomi hijau sebagai bagian dari agenda pembangunan BRICS ke depan. Indonesia juga dapat memainkan peran penting dalam mendorong agenda konektivitas antar negara anggota, khususnya dalam bidang infrastruktur, perdagangan, dan transformasi digital.

Namun, selain itu, Indonesia dapat berperan sebagai penjaga keseimbangan. Di dunia yang semakin terpecah belah, suara yang menghubungkan—bukan memperdalam perbedaan—semakin diperlukan. Indonesia dapat memastikan bahwa BRICS tidak berubah menjadi forum kompetitif yang bersifat konfrontatif, tetapi tetap menjadi wadah kerja sama yang mendorong reformasi sistem internasional secara damai dan bertahap. Indonesia juga dapat mendorong agar agenda BRICS tidak hanya fokus pada isu-isu makroekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial seperti ketimpangan, pendidikan, dan kesehatan. Pengalaman Indonesia dalam mengelola pembangunan yang inklusif dan pemberantasan kemiskinan bisa menjadi kontribusi nyata dalam arah kebijakan BRICS ke depan.

Dunia saat ini sedang mengalami perubahan besar dalam peta global. Sistem lama mulai goyah, sementara dasar-dasar tatanan yang baru sedang dibentuk. BRICS, melalui Deklarasi Rio, telah meletakkan fondasi awal menuju arah yang baru. Kini, bergantung kepada anggota-anggotanya, termasuk Indonesia, untuk memastikan bahwa jalannya tidak hanya menawarkan perubahan, tetapi juga memberi harapan. Fakta di masa kini adalah dunia tidak lagi bisa dikendalikan oleh satu blok kekuatan saja. Mungkin sekarang giliran Global Selatan untuk tidak hanya bersuara, tetapi juga ikut menentukan arahnya. Indonesia, dengan segala potensinya, berada dalam posisi strategis untuk menjadi bagian dari sejarah baru ini – sebuah dunia yang lebih setara, seimbang, dan adil.

Pernyataan ini merupakan pandangan pribadi dan bukan mewakili pendapat lembaga di mana penulis bekerja.